Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Academic rigour, journalistic flair
Articles on UU Cipta Kerja
Displaying 21 - 24 of 24 articles
Penggunaan metode omnibus law dalam perundang-undangmemiliki banyak masalah, harus ditinjau ulang.
UU Cipta kerja disinyalir hanya memperkaya kalangan atas dan merugikan kalangan bawah.
UU Cipta Kerja mengamanatkan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan yang justru menjadi langkah mundur.
Top contributors
-
Lecturer of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Professor of Forestry Policy, IPB University
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer at the Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Assistant Reseacher, Universitas Gadjah Mada
-
Assistant Researcher at Universitas Gadjah Mada
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Senior Research Fellow, Bielefeld University
-
PhD candidate at Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Ph.D Candidate in Political Science, Northwestern University
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Andalas
-
Researcher, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
-
Associate Professor, Monash University
