Agil Oktaryal, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Ada tiga RUU omnibus law lagi dalam Program Legislasi Nasional.
Prasetia Fauzani/Antara Foto
Agil Oktaryal, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
UU Cipta Kerja mengamanatkan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan yang justru menjadi langkah mundur.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat meninggalkan ruang sidang paripurna menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, 5 Oktober 2020.
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.
Dengan dicabutnya hak-hak pekerja dalam omnibus law, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap Indonesia.
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan membawa tiga dampak pada dunia pers Indonesia : kepemilikan modal asing, kekerasan terhadap jurnalis dan kebebasan pers.
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)