Pandemi COVID-19 yang ‘memaksa’ pemerintah untuk mengatasi krisis telah menggeser anggaran dan prioritas riset. Bagaimana nasib dosen dan peneliti di Indonesia?
Studi kami menemukan bahwa peneliti muda di Indonesia semakin banyak dan inovatif, tapi mereka masih menghadapi banyak tantangan pengembangan karir dan kapasitas.
Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud yang bukan kali pertama ini menunjukkan pemerintah bingung dalam menentukan kelembagaan antara bidang riset dan pendidikan. Bagaimana negara lain mengaturnya?
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Meskipun sudah diwacanakan sejak 2019, Peraturan Presiden (Perpres) terkait struktur dan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih belum jelas bahkan setelah hampir 2 tahun.
Institusi pendidikan tinggi kini telah mulai mengambil alih peran negara sebagai kekuatan yang dominan dalam menarik investasi asing - terutama terkait sumber daya manusia dan teknologi.
Menristek Bambang Brodjonegoro berencana membentuk Badan Layanan Umum (BLU) baru di bawah Kemenristek untuk mengelola investasi Dana Abadi Penelitian, terpisah dari LPDP.
Efektivitas pengelolaan Dana Abadi Penelitian merupakan syarat penting untuk menjamin supaya momentum baik pengembangan riset yang saat ini tersedia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Kementerian Keuangan menganggarkan tambahan modal investasi 5 Triliun untuk Dana Abadi Penelitian di 2020. Komunitas peneliti memberikan rekomendasi bagaimana dana ini seharusnya dikelola.
Indonesia telah mengambil langkah tepat khususnya dalam dua hal: pembentukan badan yang berfungsi untuk mengoordinasi penelitian nasional dan pengembangan sistem pendanaan penelitian yang efektif.
Sebagian besar penelitian medis didanai oleh industri, Dan industri memberi tekanan pada peneliti, mulai dari membimbing pertanyaan penelitian hingga menekan temuan yang tidak menguntungkan.
Akademisi menyatakan bahwa Indonesia bisa banyak belajar dari Singapura, yang seringkali dianggap sebagai negara dengan daya riset terbaik di Asia, bagaimana cara mengelola pendanaan riset.
Besarnya alokasi dana untuk penelitian itu penting. Tak kalah penting adalah bagaimana membelanjakan dana itu agar mendorong inovasi dan penelitian yang unggul.
Pembaharuan kebijakan dapat dilakukan dengan menyediakan ruang bagi pengetahuan untuk berkontestasi terhadap suatu rancangan kebijakan. Ini agar rumusan kebijakan berbasis bukti, bukan wangsit.