Ketidakjelasan definisi, benturan regulasi, dan hegemoni pemerintah pusat menjadi hambatan pengesahan hutan adat di Papua.
Masyarakat Adat mendesak agar keberadaan Hutan Adat sepenuhnya dipatuhi sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi di tahun 2012.
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/Asf/nz/14.
Iis Alviya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, KLHK
Mengatasi krisis iklim dan memberikan keuntungan ekonomi masyarakat tidak harus bersebrangan. Hal ini bisa dicapai melalui skema insentif keuangan yang tepat.
Pemerintahan Jokowi masih menyisakan PR besar terkait dengan hak asasi manusia, salah satunya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia.
Ronaldy Irfak / Shutterstock.com
Perlindungan terhadap masyarakat adat belum terpenuhi, sementara eksistensi mereka terancam dengan upaya penjarahan sumberdaya alam dan pengalihan fungsi hutan.