Pemerintah saat ini tengah bergegas memindahkan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengatakan, pemindahan IKN dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun 2045 mengingat pentingnya memperhatikan kesinambungan fiskal dan skema pendanaan.
Tidak tanggung-tanggung, pembiayaan untuk IKN diperkirakan hampir mencapai Rp 500 triliun. Skema pendanaan melingkupi modal dari anggaran penerimaan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN), serta kerja sama dengan swasta.
Ihwal dari pemindahan IKN berasal dari prediksi akan potensi tenggelamnya Jakarta akibat populasi yang terlalu pada serta upaya pemerataan ekonomi agar tidak hanya terpusat di Jawa saja.
Tidak sedikit suara yang menolak pemindahan IKN ini. Terkini, 45 tokoh besar memulai petisi di situs change.org untuk meminta Presiden Joko Widodo untuk menimbang kembali putusan ini, apalagi mengingat Indonesia tengah mengalami perlambatan ekonomi akibat pandemi.
Penelitian dari para pakar Universitas Indonesia (UI) menunjukkan bagaimana upaya yang menghabiskan ratusan triliun ini hanya akan berkontribusi sebesar 0.05% pada pertumbuhan ekonomi.
Belum lagi, Indonesia harus memanfaatkan momentum untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi serta keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Artinya di sini, alokasi dana yang besar diperlukan untuk perbaikan infrastruktur dan investasi pada sumber daya manusia.
Di episode terbaru podcast SuarAkademia, Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi berpendapat bahwa pemindahan IKN merupakan pilihan rasional. Namun, yang tidak rasional adalah bagaimana pemindahan itu dimulai dua dekade terlalu dini, utamanya mengingat sejumlah permasalahan perekonomian yang tengah dihadapi Indonesia.
Sementara, sudah ada solusi-solusi sementara yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kepadatan Jakarta, termasuk penguatan wilayah aglomerasi dan pemanfaatan teknologi digital.
Simak episodenya di SuarAkademia – ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.