‘Arus konservatif’ masih akan berlanjut pada pilpres 2019

Presiden Joko Widodo (tengah, kiri) menjabat tangan calon wakilnya, Ma'ruf Amin (tengah, kanan), sebelum mendaftarkan pencalonannya di Jakarta, 10 Agustus 2018. Mast Irham/EPA

Pengumuman calon wakil presiden untuk calon presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun depan menunjukkan pengaruh yang masih besar dari kelompok konservatif pada politik di Indonesia akan terus berlanjut.

Jokowi, seorang tokoh pluralis dan nasionalis, harus memilih Ma’ruf Amin, seorang ulama konservatif, sebagai kandidat calon wakil presidennya.

Dengan memilih Ma’ruf, Jokowi ingin menarik konstituen Islam yang saat ini sedang bertumbuh dan mendominasi lanskap politik nasional. Keputusan ini juga akan mengakomodasi kelompok-kelompok konservatif yang bermunculan dalam politik di Indonesia.

Latar belakang politik

Dibandingkan dengan pemilihan umum Indonesia sebelumnya, agama, terutama Islam, semakin memainkan peran yang besar dalam politik nasional.

Kita sendiri menyaksikan bagaimana para aktor politik menggunakan Islam untuk memenangi suara dalam pemilihan gubernur Jakarta pada 2017.

Politikus membentuk gerakan membela Islam dan menyebutnya gerakan “212” untuk menggulingkan Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, seorang etnis Tionghoa dan beragam Kristen, dari kursi Gubernur Jakarta. Para politikus mendapatkan nama gerakan dari kelompok muslim yang turun ke jalan menuntut penangkapan Ahok atas tuduhan penodaan agama pada 2 Desember.

Strategi gerakan tersebut yang menggunakan sentimen etnis dan agama untuk mengubah dukungan pemilih Jakarta terhadap Ahok sangatlah efektif.

Para penyelenggara gerakan 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF Ulama) dan Front Pembela Islam (FPI), telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam pemilihan presiden 2019.

Anti Jokowi

Segera setelah keberhasilan mereka dalam menggulingkan Ahok, alumni “212” kemudian lantas menunjukkan sikap menentang Jokowi.

Kelompok-kelompok ini kemudian menyerang Jokowi dan menyebut kebijakannya “anti-Islam”. Kebijakan tersebut termasuk ‘kriminalisasi’ ulama dan pengembangan proyek-proyek infrastruktur yang tidak membantu kaum muslim miskin.

Para aktivis Islamis ini adalah bagian dari kampanye #2019GantiPresiden di media sosial. Partai oposisi pemerintah, Gerindra dan partai Islamis Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ikut mengorganisasi kampanye ini.

Pemain kunci lain dalam “212” adalah FPI. FPI adalah organisasi preman yang pada awal pembentukannya mendapat dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). FPI menyerang kelompok-kelompok yang mereka anggap bukan Islam, seperti bar, klub malam, dan kelompok minoritas agama.

Tapi, organisasi tersebut telah berubah menjadi sebuah organisasi Islam dengan agenda politik. Tujuan mereka adalah untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam yang menjalankan prinsip-prinsip Islam.

FPI telah lama menuntut bahwa calon presiden dan wakil presiden yang ideal harus terdiri dari seorang pemuka agama Islam dan seorang politikus nasionalis sekuler, lebih baik dari unsur TNI.

Dengan memiliki kombinasi ini, kelompok konservatif berharap dapat dukungan dari kelompok nasionalis dan TNI untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih Islami, termasuk memberikan hak untuk dipilih menjadi pejabat pemerintahan hanya pada orang Islam.

Setelah FPI melibatkan dirinya lebih ke dalam politik dan mengurangi kegiatan berunsur kriminal dan kekerasan, semakin banyak umat Islam yang mulai menerima FPI.

Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa selama unjuk rasa anti-Ahok pada November 2016, 22,6% muslim Indonesia memiliki pandangan positif terhadap FPI. Dibandingkan dengan hanya 16,6% pada Juli 2011.

Sebuah riset dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan dukungan dari muslim Indonesia untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam meningkat dari 4,6% pada 2005 menjadi 13,2% tahun ini.

Selain popularitas FPI yang meningkat, Jokowi juga merasa terancam dengan fakta bahwa lawan-lawannya—yang didukung oleh kelompok muslim konservatif– telah mengantongi kemenangan di beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Juni lalu.

Salah satunya, mereka memenangi pemilihan gubernur Sumatera Utara dengan menyebarkan sentimen etno-religius yang sama untuk menyerang calon Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Djarot adalah mantan Wakil Gubernur Jakarta untuk Ahok.

Kelompok konservatif hampir menang di pemilihan gubernur di Jawa Barat, salah satu daerah paling penting dalam pemilihan nasional.

Gubernur yang terpilih, Ridwan Kamil, pada awalnya dikenal sebagai politikus yang pluralis dan moderat. Tetapi untuk memenangi pilkada, ia harus membuat kesepakatan dengan Islam konservatif.

Tren politik yang mengganggu ini tampak jelas menjadi pertimbangan Jokowi dan para penasihatnya ketika mereka mempersiapkan kampanye pemilihan presiden nanti.

Itulah sebabnya Jokowi memilih pasangan yang dapat diterima oleh kelompok Islam konservatif untuk menarik simpati mereka agar mau mendukung kampanye pemilihan periode kedua.

Jokowi dan kartu Islamnya

Jokowi memenangi pemilihan presiden 2014 dengan citra figur Islam pluralis dan moderat.

Namun sekarang, Jokowi tidak memiliki pilihan selain meningkatkan kredibilitas Islamnya sendiri untuk kampanye kepresidenannya saat ini.

Tim kampanye Jokowi telah dengan jelas menghitung bahwa kelompok-kelompok Islamis dari “gerakan 212” adalah batu sandungan utama untuk pemilihannya kembali.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Jokowi memilih Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai calon wakil presiden.

Dengan mencalonkan Ma'ruf, Jokowi berharap dapat memecah oposisi kelompok Islamis terutama dari GNPF Ulama dan alumni “212” lainnya.

Ma'ruf sangat dihormati oleh kelompok-kelompok ini karena ia memberikan legitimasi agama terhadap gerakan “212”. Di bawah pengawasannya, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahok sebagai seorang penghujat agama Islam.

Ma'ruf juga merupakan pemain kunci di balik dua fatwa kontroversial MUI pada 2005. Satu fatwa menyerang pengaruh liberal dan sekuler dalam Islam, termasuk Jaringan Islam Liberal (JIL).

Fatwa lainnya menyerang golongan minoritas Ahmadiyah. Setelah fatwa ini dikeluarkan, serangan kekerasan dan persekusi terhadap kelompok Ahmadiyah pun meningkat.

Sejauh ini, strategi Jokowi untuk memecah dukungan kelompok Islamis konservatif terlihat berhasil. GNPF Ulama telah menerima nominasi Ma'ruf secara positif. Kelompok ini menyebut keputusan Jokowi sebagai “keputusan yang sangat cerdas”.

Dengan menunjuk Ma'ruf Amin untuk menjadi pasangannya, Jokowi sekarang mengklaim bahwa “dirinya adalah pemimpin yang menghormati tuntutan ulama.” Jokowi menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin Islam sejati.

Koalisi Jokowi juga mengklaim bahwa banyak alumni “212” yang sekarang dapat mendukung pemilihan kembali Jokowi, karena sekarang ia memiliki seorang ulama yang mendukung “212” sebagai pasangannya.

Kebangkitan ‘arus konservatif’

Dipilihnya Ma'ruf juga berarti bahwa untuk meraup suara, politikus Indonesia harus terus mengakomodasi kelompok-kelompok Islam yang mendorong “arus konservatif”.

Langkah Jokowi untuk menjadi lebih dekat dengan kelompok-kelompok Islam telah mengorbankan sebagian mantan pendukungnya. Kecewa atas dipilihnya Ma'ruf oleh Jokowi, beberapa pendukung Jokowi yang berasal dari latar belakang non-muslim Tionghoa, mengancam untuk “absen dari pemungutan suara (golput) atau bahkan memilih Prabowo” sebagai ekspresi ketidaksetujuan mereka.

Dalam jangka panjang, keunggulan kelompok konservatif yang terus berlanjut dalam politik negara ini dapat membahayakan status jangka panjang Indonesia sebagai sebuah negara sekuler dan demokratis.

Seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945, Indonesia seharusnya menjamin kesetaraan bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang etnis atau agama mereka.

This article was originally published in English