Bagi para pendiri AS, proses pemakzulan bukan sekadar untuk memecat presiden

Howard Chandler Christy/Architect of the Capitol

Sementara Kongres AS menimbang dakwaan pemakzulan Presiden AS Donald Trump, mereka perlu menimbang kata-kata para pendiri bangsa Amerika Serikat pada Konvensi Konstitusi yang menjelaskan bahwa pemakzulan punya banyak tujuan penting, dan bukan hanya untuk melengserkan seorang presiden.

Sebuah perdebatan sengit terjadi pada 20 Juli 1787, yang berakhir dengan penambahan klausul pemakzulan pada Konstitusi AS. Benjamin Franklin, delegasi tertua dan mungkin paling bijaksana pada Konvensi tersebut, mengatakan bahwa ketika presiden dicurigai melakukan hal-hal tertentu, sebuah “pemeriksaan rutin dan bebas konflik”“ diperlukan.

Sebagai profesor ilmu hukum yang mempelajari teks-teks asli tentang Konstitusi AS, saya menemukan bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat pada Konvensi Konstitusi menjelaskan bahwa para Bapak bangsa AS melihat pemakzulan sebagai praktik reguler dengan tiga tujuan:

  • Untuk mengingatkan negara dan presiden bahwa ia tidak di atas hukum
  • Mencegah penyalahgunaan kekuasaaan
  • Untuk menyediakan metode yang adil dan tepercaya untuk menyelesaikan kecurigaan tentang penyelewengan.

Para delegasi di Konvensi berulang kali menyetujui pernyataan George Mason dari Virginia, bahwa ”tidak ada butir yang lebih penting … ketimbang hak pemakzulan" karena tidak ada seorang pun yang “di atas hukum.”

Perlunya pencegahan

George Mason dari Virginia. Library of Congress/Wikimedia Commons
James Madison dari Virginia. White House Historical Association/Wikimedia Commons

Salah satu ketakutan terbesar para pendiri AS adalah bahwa sang presiden akan menyalahgunakan kekuasaan. George Mason menggambarkan presiden sebagai “seseorang yang paling dapat melakukan ketidakadilan yang sangat meluas.” James Madison berpikir sang presiden dapat “membujuk administrasinya ke dalam skema [mencuri uang negara] atau penindasan atau mengkhianati kepercayan yang diberikan padanya untuk kepentingan kekuatan asing.” Edmund Randolph, gubernur Virginia, mengatakan sang presiden “akan dapat banyak kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan; terutama di masa perang ketika kekuatan militer, dan uang negara berada di tangannya.”

Gouverneur Morris dari Pennsylvania khawatir presiden “mungkin disuap kepentingan yang lebih besar untuk mengkhianati kepercayaan yang diberikan padanya dan tidak ada yang akan setuju kita perlu terpapar bahaya [dia] menjadi bayaran asing.” James Madison, sendirinya calon presiden, berkata dalam kasus presiden “korupsi ada dalam kompas kejadian yang memungkinkan … dan bisa fatal untuk Republik.”

William Davie dari Kalifornia Utara berargumen bahwa pemakzulan adalah “pertahanan esensial untuk kelakuan baik” presiden; jika tidak, “ia tidak akan sungkan-sungkan mengupayakan untuk terpilih kembali.” Elbridge Gerry dari Massachusetts mengatakan presiden yang baik tidak akan khawatir soal pemakzulan, tapi presiden yang “buruk akan merasa ketakutan.”

Menciptakan prosedur pengawasan yang kuat

Hingga minggu terakhir Konvensi, rancangan proses pemakzulan oleh para pendiri bangsa bermula di Dewan Perwakilan Rakyat dan berakhir dengan sidang di Mahkamah Agung.

Hingga akhirnya, pada 8 September 1787 Konvensi melakukan pemilihan dan hasil perhitungan suara memberikan kewenangan sidang pemakzulan pada Senat.

Ini bukti nyata bahwa Konvensi awalnya ingin menggabungkan kewenangan dan sumberdaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan pemakzulan–sebuah badan yang mereka namai “Badan Penyelidikan Utama Bangsa"–dengan keadilan dan kewenangan yang ditunjukkan oleh persidangan di pengadilan.

Meskipun sidang pemakzulan dipindah dari Mahkamah Agung ke Senat, Kongres tetap mengambil contoh prosedur peradilan untuk menciptakan penyelidikan yang efektif, terutama jika mereka mencoba mendapatkan informasi dari subjek yang tidak ingin bekerja sama. Dalam banyak penyelidikan pemakzulan, pemerintahan Trump telah menolak menyerahkan dokumen dan menutup kesempatan para pejabat untuk bersaksi di hadapan Kongres.

Konstitusi secara jelas menulis bahwa pemakzulan bukan pendakwaan kriminal: ”Keputusan dalam kasus-kasus pemakzulan tidak akan lebih dari pelengseran.“ Jika persidangan pemakzulan tetap berada di Mahkamah Agung, pengadilan tersebut akan berkonsultasi pada aturan yang mereka setujui untuk kasus sipil. Masuk akal ketika Konvensi berada pada menit-menit terakhir memutuskan Kongres punya kewenangan penuh terhadap pemakzulan, para delegasi tersebut berniat Kongres punya kekuasaan yang sama dengan Mahkamah Agung.

Menuju kebenaran

Dalam sebuah proses pemakzulan terhadap Presiden Donald Trimp, DPR dapat menghadirkan pada presiden permintaan akan pengakuan terhadap dua pernyataan fakta sederhana yang bisa diambil dari pengaduan pelapor pelanggaran(whistleblower):

  1. "Pada Juli 2019 Presiden Trump secara pribadi mengeluarkan perintah untuk menghentikan semua bantuan keamana pada Ukraina.”
  2. “Presiden Trump mengeluarkan perintah ini dengan maksud menekan pemerintah Ukraina untuk melakukan penyelidikan formal terhadap Hunter Biden dan ayahnya Joe Biden.”

DPR dapat memberi Trump waktu singkat untuk menjawab, termasuk menyediakan bukti-bukti yang dapat menyangkal tuduhan itu.

Jika ia menolak menjawab, atau dia menyangkal tapi menolak menyediakan dokumen pendukung, DPR dapat berasumsi bahwa dua fakta tersebut benar adanya dan dapat dimasukkan dalam pasal-pasal pendakwaan. DPR kemudian bisa mengambil suara, dan berdasarkan hasil pengambilan suara itu, masalah tersebut dapat diajukan ke Senat untuk diadili.

Kongres kemudian bisa terlibat dalam perdebatan yang lama dan berkepanjangan mencoba menggunakan kuasa pengawasan dan somasi untuk memaksa berbagai pejabat eksekutif untuk mengeluarkan dokumen atau bersaksi atas apa yang mereka lihat, dengar dan lakukan. Atau mereka juga bisa melakukan prosedur sederhanda dan cepat berikut, yang tidak memerlukan kerjasama dari Kementerian Hukum atau tindakan pengadilan.

Baik bagi presiden dan negara

Benjamin Franklin dari Pennsylvania. Joseph Duplessis/National Portrait Gallery/Wikimedia Commons

Benjamin Franklin bercerita pada sesama anggota tentang perseteruan yang menjadi masalah besar bagi Republik Belanda.

Salah satu pemimpin Belanda, William V, Pangeran Oranye, dicurigai telah secara diam-diam menyabotase aliansi dengan Perancis. Belanda tidak memiliki proses pemakzulan sehingga tidak memiliki cara untuk melakukan “pemeriksaan reguler” terhadap tuduhan ini. Kecurigaan ini membesar, mendorong terjadinya “permusuhan dan perseteruan paling keras.”

Hikmah dari cerita Franklin? Jika saja Pangeran William “dapat didakwa”, sebuah pemeriksaan biasa dan damai dapat dilakukan. Sang pangeran dapat, “jika bersalah, maka dihukum sepatutnya–jika tidak bersalah, mengembalikan kepercayaan publik.

Franklin berkesimpulan bahwa proses pemakzulan adalah proses yang “lebih menguntungkan” bagi presiden karena itu adalah cara terbaik untuk menghadirkan hukuman pada Eksekutif ketika memang berbuat salah dan untuk memulihkan namanya secara terhormat bila tuduhan itu salah.

Catatan redaksi: Artikel ini telah diperbaharui dari tulisan asli yang terbit pada 26 September 2019.

This article was originally published in English