Anggota tim anti terror TNI menunjukkan keahlian mereka dalam operasi uji coba untuk mengamankan proses pemilu tanggal 17 April nanti. Bagus Indahono/AAP

Cek Fakta: 19 titik di udara dan 11 titik di maritim, apakah sistem radar yang disebut Jokowi sudah efektif?

Dalam debat pemilihan presiden (pilpres) 30 Maret lalu, calon presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo menyebutkan bahwa kini terdapat 19 titik radar udara dan 11 titik radar maritim di Indonesia. Dengan sistem radar ini, Jokowi menjamin siapa pun yang masuk ke wilayah Indonesia akan terdeteksi.

Kita ini sudah menguasai seluruh wilayah kita 100% karena ada 19 titik radar udara kita yang telah terkoneksi. Ada 11 titik radar maritim kita yang telah tersambung dan terkoneksi … Saya optimis dengan penguasaan radar udara dan radar maritim yang sudah 100%, siapa pun yang masuk ke teritorial akan ketahuan.

The Conversation menghubungi pengamat militer Tangguh Chairil dari Binus University untuk memeriksa kebenaran klaim Jokowi tersebut.


Analisis

Jumlah titik radar yang disampaikan oleh Jokowi sebagian benar.

Indonesia memiliki 20 (bukan 19) titik radar udara yang disebut dengan Satuan Radar (Satrad) milik TNI Angkatan Udara (AU) di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

Kohanudnas memiliki empat Komando Sektor (Kosek) yang meliputi beberapa provinsi. Mereka adalah Kosek I di Jakarta, Kosek II di Makassar, Sulawesi Selatan; Kosek III di Medan, Sumatra Utara; dan Kosek IV di Biak.

Kosek I dan Kosek II masing-msing memiliki enam titik radar, Kosek III dan Kosek IV masing-masing memiliki 4 titik radar. Jadi, total ada 20 titik radar.

Sementara itu, 11 radar maritim yang dimaksud Jokowi kemungkinan besar adalah 11 radar berbasis kapal perang TNI AL yang merupakan komponen dari perangkat Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) atau Sistem Pengawasan Maritim Terintegrasi.

IMSS adalah sistem pengawasan maritim terintegrasi yang terdiri atas 18 stasiun pengawasan pantai, 11 radar berbasis kapal, dua pusat komando regional, dan dua pusat Komando Armada (Koarma) di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Amerika Serikat turut mendanai sistem ini.

Namun, saya tidak setuju dengan pendapat Jokowi yang mengatakan bahwa dengan jumlah radar ini Indonesia dapat mendeteksi semua pihak asing yang masuk wilayah Indonesia akan terdeteksi hingga 100%.

Pada 2014, sebuah laporan di Kompas memuat peta gelar titik radar Indonesia beserta jarak deteksinya. Dari peta tersebut, dapat dilihat bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau deteksi radar kita. Wilayah itu termasuk bagian barat Sumatra Barat dan Bengkulu, batas wilayah Kalimantan Barat dengan Sarawak, wilayah utara Kepulauan Maluku, wilayah utara Papua Barat, dan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.

Pada tahun yang sama, koran Jawa Pos juga telah mengutip Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahjanto (kini Panglima TNI) bahwa radar TNI AU masih kurang 12 titik dari kebutuhan 32 titik. Kekurangan jumlah radar tersebut akan dibeli secara bertahap dan dipenuhi pada 2024.

Semenjak tahun 2014 hingga sekarang, pemerintah telah menambah radar udara di berbagai titik yang sudah ada.

Pada tahun 2017, pemerintah membangun sistem radar di Kahale, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Lalu, pada tahun 2018, sistem radar yang lain dibangun di Jayapura, Papua.

Namun, pembangunan kedua radar tersebut belum selesai. Hal ini mengakibatkan sistem pengawasan masih bertumpu pada sistem radar udara yang lama yang kemampuannya semakin menurun.

Laporan dari staf ahli TNI AU menunjukkan hingga saat ini, kemampuan mendeteksi sistem radar udara Indonesia saat ini belum menjangkau seluruh wilayah. Bahkan wilayah jangkauannya makin mengecil karena semakin tuanya teknologi radar yang digunakan.

Kesimpulan

Jumlah titik radar yang disebutkan Jokowi sebagian benar. Data menunjukkan memang ada 11 titik radar maritim dan 20 radar udara, bukan 19 seperti yang diungkapkan Jokowi.

Akan tetapi, menurut saya, sistem radar belum menjangkau 100% wilayah Indonesia. Masih ada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau deteksi radar kita. - Tangguh Chairil


Penelaahan sejawat tertutup (blind review)

Pada dasarnya, saya sependapat dengan analisis di atas.

Untuk jumlah radar, informasi yang dimuat dalam situs resmi TNI AU menyebutkan bahwa radar pertahanan udara sejauh ini terbagi ke dalam 20 titik, bukan 19 sebagaimana yang dinyatakan oleh Jokowi.

Selain 11 titik radar maritim, sejak 2009 terdapat juga prototipe radar maritim buatan dalam negeri yang tersebar di tiga titik–Merak dan Anyer di Banten serta Lampung.

Jumlah radar maritim kemungkinan masih akan bertambah. Badan Keamanan Laut (Bakamla) tengah menguji coba sistem radar terbaru yang menggunakan sistem BCS (backbone coastal surveillance). Sistem ini menggunakan satelit sebagai penghubung antara Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) dan dermaga yang di bawah Bakamla.

Saat ini di Indonesia, otoritas yang menangani radar udara dan maritim berbeda. Radar udara ditangani oleh TNI AU dan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Sedangkan radar maritim ditangani antara Bakamla dan TNI Angkatan Laut (AL). Biasanya koordinasi antara pengelola radar baru tersebut baru dilakukan bila ada kapal atau pesawat yang keluar jalur.

Idealnya, seharusnya radar maritim maupun radar udara terhubung ke dalam satu jaringan. Hal ini memungkinkan pemantauan wilayah secara terpusat dan simultan.

Di Amerika Serikat, sistem pemantauan terpusat semacam ini telah diterapkan. Sistem ini tidak hanya membutuhkan teknologi yang canggih, tapi juga koordinasi pemantauan yang sistematis.

Belajar dari Amerika Serikat, selain pembangunan infrastruktur teknologi informasi, pemerintah juga membutuhkan suatu strategi besar yang mampu menciptakan upaya sinergis dalam mewujudkan keamanan di wilayah Indonesia. - Ganesh Aji Wicaksono

The Conversation mengecek kebenaran klaim dan pernyataan calon presiden menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019. Pernyataan mereka dianalisis oleh para ahli di bidangnya. Analisis kemudian diberikan ke ahli lainnya untuk ditelaah. Telaah dilakukan tanpa mengetahui siapa penulisnya (_blind review)._

Reza Pahlevi ikut berkontribusi dalam penerbitan artikel ini