Rapor kinerja pemerintah dalam menegakkan HAM masih merah. Skornya 6,2 dari 10. Kita perlu memperkuat lembaga HAM.
– Calon presiden Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara dalam dialog terbuka “Muhammadiyah bersama Caores-Cawapres” di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Kamis 23 November 2023.
The Conversation Indonesia menghubungi Eka Nugraha Putra, Assistant Professor bidang Hukum dari O.P. Jindal Global University, India, untuk memeriksa kebenaran klaim Ganjar tersebut.
Analisis
Skor 6,2 dari 10 bukanlah penilaian pribadi Ganjar, namun mengutip data dari The Global Economy. Dalam presentasinya di UMJ, Ganjar memberikan tiga aspek terkait penghormatan HAM, yaitu kerugian negara dan HAM warga negara akibat bencana alam, indeks HAM periode 2017-2022, serta HAM bagi penyandang disabilitas.
Data The Global Economy tersebut memang menunjukkan bahwa skor indeks HAM Indonesia adalah 6,2, namun itu adalah skor untuk tahun 2022 saja, bukan skor lima tahun terakhir (2017-2022) sebagaimana dicantumkan dalam presentasi Ganjar di UMJ.
Berdasarkan data The Global Economy, data lima tahun terakhir skornya memang menurun tetapi sempat berada di angka 7,2 dan 7,3 pada 2017 dan 2018, sebelum kemudian terus merosot drastis pada tahun 2019 (7), 2020 (6,7), 2021 (6,4) dan 2022 (6,2).
Selain itu, walaupun data the Global Economy memang terpercaya dan dikutip oleh beberapa riset, sumber data yang digunakan adalah aspek-aspek dinamis ekonomi, antara lain level dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), biaya tenaga kerja, tingkat pengangguran, penjualan ritel, dan suku bunga kebijakan bank sentral.
Bandingkan, misalnya, dengan sumber data yang digunakan oleh Our World in Data yang menggunakan tiga aspek sumber data untuk menilai isu HAM, yaitu hak-hak integritas fisik, kebebasan sipil pribadi, dan kebebasan sipil politik.
Hasil analisis
Angka skor yang disebutkan, 6,2 dari 10, sudah benar, tetapi menjadi salah interpretasi karena angka itu hanya untuk tahun 2022 saja, bukan sepanjang 2017-2022.
Data tersebut juga tidak sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi HAM di Indonesia. Angkanya didapat dari perhitungan aspek-aspek indikator ekonomi yang dinamis, ketimbang aspek-aspek fundamental dalam isu HAM (hak hidup, kebebasan sipil, dan sebagainya) yang sebenarnya lebih cocok untuk menilai kinerja penegakkan HAM. Sementara baik Ganjar maupun Mahfud MD tidak mengelaborasi lebih lanjut tentang data yang mereka sebutkan itu.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).