Tulisan ini dimuat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ASEAN yang jatuh pada tanggal 8 Agustus setiap tahunnya
Tahun depan, Indonesia akan mengetuai Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), organisasi geopolitik dan ekonomi terbesar se-Asia Tenggara yang telah berusia 55 tahun.
Selama beberapa dekade terakhir, dinamika di kawasan Asia Tenggara tengah mengalami transformasi. Banyak isu-isu di kawasan yang hingga saat ini belum terselesaikan.
Selesai dari perhelatan presidensi G20 pada tahun ini, sorot mata dunia akan kembali mengarah pada Indonesia dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo secara khusus, untuk melihat apakah Indonesia mampu memimpin penyelesaian konflik-konflik di kawasan.
Setidaknya tiga isu besar yang akan dihadapi Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023.
1. Konflik di Myanmar
Tantangan mendesak pertama adalah konflik kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Myanmar.
Setelah junta militer Myanmar menggulingkan pemerintah sipil dalam aksi kudeta dan mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021 lalu, protes nasional terus bergulir, tapi dibalas dengan tindakan keras oleh pihak militer. Hingga kini, sudah ratusan warga sipil tewas di tangan militer.
Desakan untuk mengakhiri kekerasan dan dorongan untuk menegakkan kembali pemerintahan demokratis di Myanmar semakin menguat setelah junta militer mengeksekusi empat aktivis pro-demokrasi di negara tersebut. ASEAN, yang saat ini tengah diketuai oleh Kamboja, hanya merespons eksekusi itu dalam bentuk kecaman dan ekspresi kekecewaan.
Hal ini membuat ASEAN menjadi sasaran kritik oleh negara-negara lain di luar kawasan, seperti Amerika Serikat (AS), karena ketidaktegasan sikap terhadap Myanmar.
Sampai saat ini, berbagai dukungan internasional masih belum bisa membantu kekuatan sipil di Myanmar untuk mengembalikan negara itu ke jalur demokrasi.
Sebagai ketua ASEAN 2023, Indonesia diharapkan dapat lebih “menekan” Myanmar untuk mematuhi Piagam ASEAN (The ASEAN Charter), yang salah satu prinsip utamanya adalah penghormatan dan perlindungan HAM.
Namun, segala langkah baiknya dilakukan tanpa mencederai prinsip ASEAN yang lain, yaitu prinsip non-intervensi terhadap urusan internal negara-negara anggota ASEAN, misalnya tidak dengan serta merta memaksakan memberikan bantuan kemanusiaan atau pasukan untuk membantu warga sipil.
Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah dengan mengucilkan Myanmar dari lingkup ASEAN. Keputusan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN 2021 untuk tidak mengundang junta militer Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada tahun tersebut adalah keputusan tepat. Indonesia sebaiknya melakukan tindakan serupa.
Lebih jauh lagi, jika konflik terus terjadi dan memakan lebih banyak korban jiwa, Indonesia dapat memengaruhi negara anggota lainnya untuk mempertimbangkan pembekuan sementara keanggotaan Myanmar di ASEAN dengan alasan bahwa Myanmar telah melanggar Piagam ASEAN.
2. Rencana masuknya Timor Leste ke ASEAN
Tantangan selanjutnya adalah keputusan apakah Timor Leste, yang kini statusnya di ASEAN adalah negara pengamat, dinaikkan statusnya menjadi negara anggota ASEAN.
Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan Indonesia sebagai Ketua ASEAN nantinya dalam mengambil sikap.
Pertama, Indonesia perlu mempertimbangkan adanya resistensi negara anggota ASEAN lainnya jika Timor Leste bergabung dengan organisasi itu. Singapura masih menjadi anggota yang paling keras menolak menerima Timor Leste. Ini karena Timor Leste dianggap belum mumpuni secara kemampuan ekonomi.
Berkaca dari pertumbuhan PDB-nya, Timor Leste memang kurang menjanjikan. Bahkan, seperti yang tercantum pada tabel di atas, negara itu sempat mengalami pertumbuhan minus pada 2018 dan 2019 atau sebelum pandemi. Hal ini membuat Singapura, juga Laos, menganggap bahwa masuknya Timor Leste akan membuat beban ASEAN bertambah.
Kedua, Indonesia harus mempertimbangkan dengan sangat matang apakah masuknya Timor Leste akan berkontribusi positif dalam pembentukkan kesamaan identitas di ASEAN (ASEAN Common Identity) atau malah akan menghambatnya.
Kesamaan ini dianggap penting oleh para anggotanya guna mengakomodasi kepentingan ASEAN secara keseluruhan, menyatukan segala bentuk perbedaan, serta mendorong, menumbuhkan, mengarahkan gerak dan langkah ASEAN ke depannya.
Hingga saat ini, bisa dibilang negara anggota ASEAN masih melakukan pencarian identitas yang bertujuan memperkuat kerja sama mereka.
Timor Leste sendiri memiliki bahasa, latar belakang kesukuan dan ras, agama, dan budaya (kuliner, arsitektur, seni) yang relatif berbeda dengan negara anggota ASEAN lainnya. Benar bahwa keberagaman itu baik. Namun, hal ini berpotensi semakin mempersulit ASEAN dalam membangun kesamaan identitas.
Ketiga, berkaca pada posisi geografis, Timor Leste belum punya daya tawar untuk membantu ASEAN mempererat kerja sama dengan Pasifik Selatan karena negara itu pun masih minim melakukan kerja sama di wilayah tersebut.
Hubungan Timor Leste dengan Australia, misalnya, cenderung pasang-surut. Presiden Timor Leste yang baru terpilih, Jose Ramos-Horta, malah dengan gamblang mengumumkan akan memperkuat kerja sama dengan Cina, negara yang saat ini jelas sedang memanas dengan Australia.
Dari beberapa aspek tersebut, sepertinya Timor Leste belum memiliki potensi maupun dampak positif yang signifikan untuk ASEAN.
3. Menghadapi dampak potensi konflik Cina-AS
Hal yang juga akan menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai Ketua ASEAN nantinya adalah potensi konflik keamanan yang melibatkan Cina dan AS.
Kunjungan Ketua Parlemen AS, Nancy Pelosi, ke Taiwan pekan lalu telah memantik kemarahan Cina terhadap negeri Paman Sam itu. Cina melihat bahwa kunjungan Pelosi tersebut adalah representasi dukungan AS terhadap kebebasan Taiwan dari pengaruh Cina.
Jika sampai terjadi konflik terbuka, dampaknya tentu akan merembet hingga Asia Tenggara. Wilayah yang paling mungkin terkena dampak konflik adalah wilayah perairan, yang merupakan jalur perdagangan negara ASEAN dengan negara mitranya di Asia Timur, seperti Korea Selatan dan Jepang.
Meminimalisasi potensi konflik di kawasan
Terlepas dari segala tantangannya, menjadi Ketua ASEAN akan membuat Indonesia berperan besar dalam menjamin stabilitas di kawasan.
Contohnya, Indonesia – dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN nanti – dapat memfokuskan kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Timur, sembari mendekati AS untuk kerja sama keamanan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pengaruh masing-masing negara adikuasa, sehingga dapat meminimalisasi konflik di Asia Tenggara.
Hal ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Indonesia melalui lawatan Jokowi ke Cina, Jepang, dan Korea Selatan baru-baru ini, yang juga dibarengi oleh pertemuan antara Panglima TNI dengan Panglima Militer AS di Jakarta.
Selain itu, Indonesia juga dapat menggunakan kapasitasnya untuk merangkul Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) agar negara-negara ASEAN juga dapat mempererat hubungan diplomatik dengan negara PIF. Ini secara tidak langsung akan menjamin stabilitas politik kawasan.
ASEAN beruntung diketuai Indonesia
Merujuk pada sejarah dan posisi tawar secara keseluruhan, Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar untuk “mengendalikan” Asia Tenggara.
Kuatnya ekonomi Indonesia dapat meningkatkan daya tawar terhadap proses pengambilan kebijakan di ASEAN. Ditambah lagi, Indonesia merupakan potensi pasar terbesar di Asia Tenggara karena memiliki jumlah penduduk terbanyak di kawasan.
Jangan lupa, bahwa Indonesia juga salah satu pendiri ASEAN yang telah ikut menanamkan nilai-nilai yang jadi pondasi organisasi ini, seperti melalui Deklarasi ASEAN 1967, Piagam ASEAN, dan ASEAN Way.
Dari apa yang disebutkan di atas, Indonesia sebenarnya sudah punya posisi yang kuat di kawasan, dengan atau tanpa menjadi Ketua ASEAN. Namun, dengan menduduki posisi itu, Indonesia punya keleluasaan yang lebih dalam mengimplementasikan kepentingan politik kawasan.