Isu terorisme dalam debat pilpres: penelitian buktikan pendekatan ekonomi tidak efektif untuk basmi terorisme

Polisi berjaga di depan pintu gerbang Markas Komando Korps Brigade Mobil (Mako Brimob) di Depok, Jawa Barat setelah kerusuhan yang dilakukan oleh narapidana teroris yang ditahan di sana. Adi Weda/EPA

Isu terorisme dalam debat pilpres: penelitian buktikan pendekatan ekonomi tidak efektif untuk basmi terorisme

Isu terorisme menjadi salah satu topik utama dalam debat presiden minggu lalu. Kedua calon presiden–petahana Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo Subianto–sepakat bahwa masalah ekonomi merupakan akar masalah terorisme.

Sepanjang debat, Prabowo menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat program-program ekonomi yang ditawarkannya untuk membasmi terorisme. Sementara itu, salah satu strategi pemerintah dalam membasmi terorisme adalah dengan memberikan bantuan ekonomi kepada mantan teroris sehingga mereka dapat memulai hidup baru.

Namun insentif ekonomi semacam ini tidak efektif dan justru akan memunculkan resistansi dari para ekstremis yang meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah perintah Tuhan yang sakral dan bukan masalah material. Nilai-nilai inilah yang mendorong mereka untuk mengorbankan diri mereka dalam aksi terorisme.

Kami melakukan penelitian dari 2015 hingga 2017 di 59 lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan diskusi kelompok pada sekitar 200 narapidana teroris, kami menemukan bahwa bantuan uang semata yang diberikan kepada narapidana teroris tidak selalu efektif karena alasan utama mereka melakukan aksi terorisme bukan didorong oleh masalah ekonomi.

Kisah “Dudi”

Pemerintah Indonesia memberikan insentif ekonomi dalam bentuk bantuan uang pada mantan narapidana terorisme yang dinilai berperilaku baik selama di penjara. Hal ini merupakan salah satu bentuk pendekatan lunak yang dilakukan pemerintah dalam program deradikalisasi yang dilakukan. Program deradikalisasi adalah bentuk upaya untuk meyakinkan pelaku terorisme dan pendukung mereka agar meninggalkan kekerasan dan tidak lagi radikal.

Program ini dikelola oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Harapannya, narapidana terorisme setelah bebas bersedia meninggalkan kelompoknya dan dapat memulai hidup baru secara mandiri. Pemerintah mengklaim bahwa program ini telah dapat membantu mantan narapidana terorisme terintegrasi kembali ke masyarakat. Namun, efektivitas program ini dalam mencegah mantan narapidana terorisme kembali terlibat aksi terorisme masih dipertanyakan.

Kisah Dudi (bukan nama sebenarnya) bisa menjelaskan mengapa efektifitas insentif ekonomi masih diragukan. Dalam penelitian kami, kami melakukan observasi dan wawancara terhadap narapidana teroris yang mengikuti program deradikalisasi baik saat berada di lembaga pemasyarakatan maupun setelah bebas, salah satunya adalah Dudi.

Dudi adalah salah satu contoh seorang mantan narapidana terorisme yang diduga terlibat kembali dalam aksi terorisme setelah bebas. Dia adalah salah satu tersangka dalam aksi bom gereja di Surabaya, Jawa Timur.

Sebelumnya Dudi ditangkap karena mengikuti pelatihan militer selama enam bulan dengan kelompok teroris yang dipimpin Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Selama di penjara, dia berperilaku baik sehingga dipilih untuk mengikuti program khusus deradikalisasi dan memperoleh bantuan program insentif ekonomi dari pemerintah.

Hampir tiga bulan setelah bebas, Dudi mengirim foto-foto usaha potong rambut miliknya yang baru dibuka. Kios barunya merupakan bantuan dari pemerintah. Tidak sampai satu minggu kemudian setelah dia mengirim foto-foto tersebut, nama Dudi muncul dalam pemberitaan serangan teroris di Surabaya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mantan teroris tersebut menerima uang, keyakinan ideologi mereka tidak berubah.

Uang tidak mampu membeli nilai

Penelitian di Israel dan Palestina oleh peneliti ektremisme Jeremy Ginges & Scott Atran pada 2009 telah membuktikan strategi pemberian insentif ekonomi pada mantan teroris tidak efektif.

Menurut Ginges dan Atran merayu orang dengan pandangan ekstrem untuk melepaskan nilai-nilai sakral mereka dengan memberikan bantuan ekonomi dapat menjadi bumerang.

Lewat nilai-nilai sakral ini, orang dengan pandangan ekstrem yakin mereka melaksanakan perintah Tuhan (jihad). Nilai-nilai inilah yang menjustifikasi tindakan teror yang dilakukan. Orang rela mengorbankan diri demi mempertahankan nilai-nilai sakral yang mereka pegang teguh. Nilai-nilai sakral tersebut dapat bersumber dari ajaran agama dan budaya mereka.

Mereka memegang nilai sakral tersebut karena alasan ideologis. Nilai-nilai tersebut dapat mendorong terjadinya kekerasan ketika individu tergabung dalam sebuah kelompok dan menjadikan kelompok tersebut sebagai satu-satunya sumber identitas mereka. Identitas diri mereka melebur dalam kelompok dan tujuan kelompok menjadi satu satunya tujuan mereka.

Nilai-nilai sakral ini tidak bisa ditukar dengan materi. Buktinya, banyak para pelaku teroris rela meninggalkan keluarga, harta benda, serta bersedia hidup dalam pengasingan dengan risiko tertangkap, terluka, cacat bahkan meninggal dunia demi mempertahankan nilai yang mereka percaya sakral tersebut.

Contohnya Azahari Husin, ahli bom dan dalang Bom Bali I dan berbagai aksi terorisme di Indonesia. Dirinya adalah doktor lulusan Inggris yang bekerja sebagai dosen di Universiti Teknologi Malaysia.

Pelaku aksi terorisme di Surabaya tahun lalu juga berasal dari keluarga kelas menengah yang secara ekonomi berkecukupan.

Jika nilai-nilai sakral ini adalah alasan aksi terorisme dilakukan, maka pendekatan ekonomi menjadi tidak efektif. Upaya pemberian bantuan uang tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya menukar keyakinan mereka yang sangat mungkin mendapatkan respons perlawanan dan beresiko kegagalan.

Mengapa memberi uang bukan solusi

Penelitian Ginges dan Atran yang disebutkan di atas menyebutkan setidaknya dua argumen kunci mengapa pemberian bantuan ekonomi kepada para mantan teroris tidak akan efektif:

  1. Para ekstremis tersebut justru melihat bantuan ekonomi yang ditawarkan sebagai bentuk suap untuk menukar nilai-nilai sakral yang mereka pegang.

  2. Belum adanya sistem pengawasan yang efektif dan ukuran keberhasilan pemberian insentif ekonomi kepada mantan narapidana teroris. Ukuran berdasarkan sikap kooperatif narapidana terorisme tidak memadai. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sikap kooperatif narapidana terorisme hanya bersifat sementara. Terkadang, sikap kooperatif hanya dilakukan agar mereka dianggap berkelakuan baik di penjara supaya bisa segera bebas.

Perlu memahami akar masalah terorisme

Belajar dari kasus Dudi, sudah saatnya pendekatan program deradikalisasi yang hanya berfokus pada pendekatan insentif ekonomi ditinjau kembali karena belum terbukti efektif.

Para pengambil kebijakan di Indonesia, perlu memahami akar masalah terorisme dengan baik dan menerapkan strategi penanggulangan yang tepat. Hal ini disebabkan terorisme hingga saat ini masih menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Satu teroris mati, maka mereka bisa tumbuh seribu, terlebih di era internet seperti saat ini.