Jokowi tidak sebut isu lingkungan dalam pidato kemenangan. Ini kata para ahli.

Termin kedua pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin akan mengedepankan infrastruktur dan pengembangan investasi. www.shutterstock.com

Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo menyampaikan pidato kemenangan di hadapan belasan ribuan suporternya pada pertengahan Juli lalu setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan adanya kecurangan dalam pemilu yang diajukan oleh lawannya, Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya, Jokowi berjanji akan menggenjot infrastruktur, mempermudah investasi, dan memangkas birokrasi. Tapi, tidak satu kalimat pun menyentuh masalah lingkungan.

Para aktivis lingkungan sudah mengkritisi hal ini dan memprediksi masa depan suram bagi Indonesia untuk isu lingkungan.

Meski demikian, sejumlah akademisi menganjurkan agar kita lebih berhati-hati dalam menyimpulkan kebijakan lingkungan hidup Jokowi hanya dari pidatonya semata.


Pidato kemenangan bukan arah pembangunan

Emil Salim, dosen Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, mantan Menteri Pembangunan dan Lingkungan, dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

Pidato politik kemenangan diberikan untuk memberi penghargaan kepada para pendukung yang sengaja diundang untuk menyambut kemenangan mereka.

Sehingga, pidato akan menyinggung hal-hal umum yang layak diangkat dalam medan pertemuan yang begitu gegap gempita.

Tentu ada hal-hal penting yang Jokowi ingin tekankan, antara lain pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, efisiensi, investasi, birokrasi, dan lain-lain.

Namun, untuk menjadikan pidato kemenangan sebagai garis kebijakan pembangunan yang final, saya rasa tidak cukup.

Kita harus melihat Rencana Pembangunan Lima Tahun (2019-2024), Rencana Pembangunan Tahunan yang ditopang oleh Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk melihat arah pembangunan yang sebenarnya.

Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas Nota Keuangan dan APBN untuk tahun pertama. Apabila pembahasan sudah selesai dan mencapai kesepakatan, maka dapat terlihat garis dan arah pembangunan yang lebih terperinci.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memadukan sasaran rencana Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rencana pembangunan tahunan dan 5 tahunan. Dengan demikian, SDGs sudah terintegrasikan ke dalam rencana pembangunan yang ditopang oleh APBN tahunan.

Melalui tolak ukur pencapaian SDGs, masyarakat dapat menilai secara obyektif seberapa jauh lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Selama Pemerintahan Jokowi pada termin pertama, tampak bahwa areal kehutanan menyusut dengan tajam, baik akibat pembukaan lahan untuk proyek-proyek pembangunan maupun akibat kebakaran hutan yang alami maupun yang sengaja.

Sehingga, Indonesia memberi dampak pada memburuknya kadar CO2 di udara, naiknya suhu bumi dan tumbuhnya kekeringan.

Upaya untuk mengurangi suhu bumi, antara lain melalui pengalihan kebijakan energi secara bertahap, dari energi fosil ke energi bersih terbarukan, agar masyarakat Indonesia tidak menjadi korban dari kekurangan air di musim kemarau dan kebanjiran air di musim hujan.


Injak gas atau rem

Akhmad Fauzi, guru besar sumber daya ekonomi dan lingkungan, Institut Pertanian Bogor

Kalau mendengar politik yang disampaikan, memang arah pembangunan masih berpusat kepada pengembangan sumber daya manusia. Namun, kalau aspek lingkungan tidak menjadi perhatian, akan berpengaruh terhadap posisi Indonesia di mata internasional.

Selama beberapa tahun ini, kita sudah berinvestasi menjadi negara yang diperhatikan dalam konteks lingkungan hidup. Dalam konteks perundingan perubahan iklim, kita pernah menjadi tuan rumah di Bali.

Kemudian, isu deforestasi dan kelapa sawit masih berjalan. Jadi, ini harus menjadi perhatian ke depannya, kalau tidak akan menjadi blunder untuk pemerintah kita nanti.

Kedua, infrastruktur akan banyak mengubah fungsi lahan, kemudian menimbulkan isu kebutuhan akan air, pengembangan pemukiman, belum lagi isu pemindahan ibukota yang berkaitan dengan lahan gambut. Ini adalah isu-isu besar yang harus menjadi perhatian di masa depan.

Tidak bisa disangkal bahwa isu yang terkait dengan ekonomi masih menjadi isu yang seksi, terutama berkaitan dengan masalah utang.

Tapi dalam lingkup global, risiko nomor satu yang diperhatikan adalah perubahan iklim, masalah lingkungan. Sayangnya, itu tidak menjadi perhatian kita, jatuh ke nomor sekian.

Memang biasanya dalam pidato politik, isu lingkungan dianggap menegasikan capaian-capaian pembangunan. Padahal, ada istilah “gas dan rem”. Pembangunan tidak bisa terus menerus melaju kencang, tancap gas. Harus ada rem. Lingkungan adalah rem-nya. Orang tidak begitu suka akan hal ini.

Indonesia gagal mencapai target dari Millenium Development Goals atau MDGs dan sekarang dilanjutkan dengan SDGs. Kita sudah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan dengan peraturan presiden.

Ada isu tentang perubahan iklim, kebutuhan air, kehidupan bawah air, kehidupan atas air, isu perkotaan dan sanitasi. Kalau lingkungan hidup tidak disinggung atau tidak menjadi perhatian, maka target SDGs hanya ada “di atas kertas”.

Tidak perlu khawatir

Sonny Keraf, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Atma Jaya, mantan Menteri Lingkungan Hidup, dan anggota tim Visi Misi (Nawacita II) dari PDI Perjuangan

Dalam Nawacita prioritas program kerja Jokowi yang berjumlah sembilan, satu di antaranya adalah upaya pelestarian lingkungan hidup. Jadi, kita tidak perlu meragukan komitmen pemerintah terhadap lingkungan.

Pidato yang disampaikan adalah pidato kemenangan yang tidak bisa memasukkan semua hal.

Yang perlu diperhatikan adalah visi misi yang diserahkan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan akan menjadi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Visi misi ini bersifat mengikat dan sudah diserahkan sebagai dasar program kerja pemerintah.

Masyarakat bisa menagih kinerja pemerintahan di visi misi, bukan pidato politik.

Untuk Nawacita Jilid 2, sembilan program tersebut akan diklasifikasikan menjadi empat bagian besar. Mereka adalah pembangunan manusia dan kebudayaan, transformasi struktural untuk ekonomi, lalu pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup, hingga reformasi pemerintahan dan politik.

Pembangunan tidak bentrok dengan lingkungan hidup. Kita sudah integrasikan keduanya ke dalam visi misi yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam RPJMN. Jadi, tidak perlu khawatir.


Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia mendukung The Conversation Indonesia sebagai mitra tuan rumah.