Potret kerusakan di Palu Sulawesi Tengah setelah dihantam gempa bumi dan tsunami, 15 Otober 2018. Capture63/Shuttestock

Komunikasi risiko bencana satu arah di zona rawan gempa-tsunami tak efektif cegah jatuh korban

Sistem komunikasi risiko bencana alam di Indonesia perlu disusun dengan melibatkan organisasi dan masyarakat lokal di daerah yang rawan bencana.

Komunikasi risiko yang mengandalkan media massa, yang sifatnya satu arah dan tak ada dialog, tidak efektif menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Umumnya di daerah terpencil tidak ada akses terhadap saluran televisi, media online dan cetak, maupun radio.

Lokasi Indonesia di Cincin Api Pasifik membuatnya rentan terhadap gempa, tsunami dan letusan gunung api. Tanpa sistem komunikasi risiko yang tepat dan relevan, korban jiwa akan terus berjatuhan.

Informasi tidak sampai pada warga

Minimnya infrastruktur telekomunikasi di daerah rawan bencana membuat warga terlambat atau bahkan tidak memperoleh sama sekali informasi risiko bencana yang disampaikan oleh otoritas kebencanaan dari Jakarta atau ibu kota provinsi/kabupaten.

Masalah itu yang tampaknya menjelaskan salah satu penyebab banyaknya korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada September 2018. Bencana itu menewaskan sekitar 2.250 orang, dengan pengungsi mencapai hampir 224.000 orang. Saat bencana melanda, sirene tanda bencana tidak dapat beroperasi dan buoy pendeteksi tsunami tidak berfungsi.

Analisis sistematik

Untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator yang tepat untuk merancang sistem komunikasi risiko, saya mengumpulkan data dan menganalisis dokumen-dokumen best practice terkait program komunikasi risiko bencana yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Palang Merah, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, dan Sekretariat Antar-Badan PBB untuk Strategi Pengurangan Bencana.

Saya menganalisis secara kualitatif 12 dokumen dengan total 956 halaman. Dokumen-dokumen tersebut diterbitkan pada 2016-2018 dan berisikan praktik komunikasi risiko bencana yang bisa di adaptasikan di daerah rawan bencana.

Temuan menarik dari analisis dokumen ini adalah bahwa saat terjadi gempa dan tsunami di Palu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara substansial hanya bergantung pada komunikasi satu arah melalui media massa untuk menginformasikan risiko bencana kepada publik.

Selain itu, komunikasi risiko yang dikelola oleh institusi pemerintah saat ini bergantung pada komunikasi risiko teknis, tanpa benar-benar mempertimbangkan model komunikasi risiko dengan pendekatan budaya yang dapat berfungsi dalam konteks lokal, misalnya di Sulawesi.

Model komunikasi risiko teknis merupakan penyampaian satu arah data-data teknis ilmiah (misalnya kekuatan gempa, peta geologis rawan bencana) yang berisi informasi risiko bencana kepada publik. Sementara model komunikasi risiko berbasis budaya lebih bersifat humanis, tak hanya menyampaikan data teknis, tapi juga mengajak publik (masyarakat lokal) untuk turut serta dalam menilai risiko bencana dan perencanaan untuk menghadapi risiko bencana tersebut.

Tanpa ada perubahan sistem komunikasi risiko bencana, pesan-pesan mitigasi akan terhambat bahkan tidak sampai ke masyarakat yang paling rentan menjadi korban.

Mengunakan data lokal untuk meningkatkan peringatan tsunami.

Komunikasi risiko berbasis teknis vs. berbasis budaya

Komunikasi risiko yang tepat sangat penting karena inilah proses memberi tahu masyarakat tentang potensi bahaya dan bencana di area tempat tinggal mereka.

Peneliti komunikasi risiko bencana menilai model komunikasi risiko berbasis teknis hanya berfungsi baik untuk menginformasikan temuan risiko data kuantitatif untuk umum, misalnya informasi data-data gempa dan tsunami seperti pemetaan geologis daerah rawan bencana.

Sedangkan model komunikasi risiko berbasis budaya efektif dalam melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak bencana. Model ini pernah digunakan oleh U.S National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), University of Wisconsin’s Marine Freswater dan Biomedical Science Center yang menggaet partisipasi kaum minoritas Hmong dalam kampanye risiko bahaya merkuri di Milwaukee pada 2003.

Masyarakat diajak turut serta dalam menilai risiko dan merancang kampanye komunikasi risiko untuk mendorong dialog demokratis di ruang publik tentang risiko yang akan dihadapi. Model komunikasi risiko berbasis budaya dapat beradaptasi dan merangkul beragam karakter manusia dalam mengedukasi pemahaman penyebab dan tanggapan dalam menghadapi bencana.

Palu Sulawesi Tengah merupakan contoh daerah yang memiliki kelompok etnis yang berbeda dan bahasa lokal yang berbeda dari wilayah Indonesia lainnya. Seperti wilayah Aceh yang pernah mengalami tsunami pada 2004, di Sulawesi memungkinkan dilakukan pendekatan berbeda dalam perancangan sistem komunikasi risiko bencana berbasis tekni dan budaya. Contohnya dengan melibatkan masyarakat daerah rawan bencana dalam edukasi bahaya tsunami melalui pertunjukan musik atau pentas seni yang merakyat.

Kebijakan: identifikasi kriteria dan indikator

Komunikasi risiko merupakan bagian inti dalam lingkaran strategi manajeman risiko bencana. Karena itu, identifikasi kriteria untuk perancangan sistem komunikasi risiko sangat penting untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan risiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah bencana.

Dokumen-dokumen yang saya teliti menunjukkan pemetaan identifikasi kriteria sistem komunikasi risiko bencana yang ideal mengakomodasi dua model sistem komunikasi risiko baik yang berbasis teknis (kuantitatif) maupun kultural (kualitatif). Saya menggunakan kriteria dan indikator sistem ini ke dalam kerangka Analisis Pengambilan Keputusan Multi Kriteria (Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA) untuk merekomendasikan kebijakan yang tepat dalam menyusun sistem komunikasi risiko bencana.

Model MCDA memungkinkan pembuat keputusan untuk mengidentifikasi dan mengenali kriteria yang relevan dalam topik spesifik, misalnya topik pengambilan keputusan untuk pengelolaan bencana dan lingkungan.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa MCDA membuka peluang untuk membuat pembobotan dengan mengukur, menilai, dan menimbang berbagai kriteria kuantitatif dan kualitatif. Contohnya, MCDA digunakan untuk memprioritaskan kriteria kampanye intervensi kesehatan publik dan membuat skala prioritas jenis program kampanye intervensi HIV/AIDS di Thailand pada 2012. Studi ini berhasil mendokumentasikan kelayakan MCDA dalam berkontribusi pada proses penetapan prioritas yang lebih transparan dan akuntabel dalam program penyusunan program kampanye kesehatan publik.

MCDA dapat memecahkan masalah dalam situasi pengambilan keputusan yang kompleks dengan berbagai tujuan yang seringkali saling bertentangan antara kelompok pemangku kepentingan dan pembuat keputusan. Aplikasi MCDA menekankan proses multi-stakeholder. Berbagai pemangku kepentingan diajak untuk mendeteksi masalah dan memfasilitasi dialog bersama untuk menyepakati tindakan alternatif untuk memecahkan masalah tersebut.

Melalui penilaian dengan menggunakan kerangka MCDA, di bawah ini adalah kriteria dan indikator yang bisa digunakan untuk menilai kapasitas untuk merancang sistem komunikasi risiko bencana:

Lalu bagaimana?

Berdasarkan daftar kriteria yang dikumpulkan pada tahap awal Analisis Pengambilan Keputusan Multi Kriteria di atas, saya menyarankan otoritas kebencanaan mengundang pemangku kepentingan (Palang Merah, WHO, International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) dan IMF) untuk mempertimbangkan kriteria tersebut.

Evaluasi sistem komunikasi risiko perlu segera dilakukan untuk mendesain ulang rancangan sistem yang dapat mengurangi potensi jatuhnya korban saat terjadi bencana.