Konflik bersenjata antara militer pemerintah Israel dan organisasi Hamas masih berlangsung hingga kini. Hingga Selasa, 7 November 2023, total korban jiwa di Gaza, Palestina, sudah mencapai 10 ribu, lebih dari 4 ribunya adalah anak-anak.
Selain diprediksi akan memengaruhi rantai pasok minyak global, apalagi jika Iran dan Arab Saudi terlibat, konflik ini juga akan sangat membentuk wacana politik global ke depannya, termasuk antara dua kekuatan besar–Amerika Serikat (AS) dan Cina.
AS konsisten dan tegas mendukung Israel, bahkan ikut mendanai militer Israel. Sementara, sikap Cina lebih mengarah pada solusi dua negara (two-state solution) dan non-intervensi.
Namun, Cina juga berusaha berperan aktif sebagai penengah (mediator), tanpa memihak ke salah satu pihak. Inilah mengapa Cina, secara resmi dan terbuka, tidak pernah mengecam Hamas. Beijing hanya sekadar menyerukan gencatan senjata demi mencegah jatuhnya korban sipil lebih banyak lagi.
Walau begitu, kuat juga kemungkinan bagi Cina memanfaatkan konflik Israel-Hamas untuk menyebarkan narasi-narasi anti-AS dan sekutunya.
Bagaimana caranya?
1. Politisasi standar ganda AS
Saat ini, sentimen negara-negara Selatan (the Global South) terhadap standar ganda AS semakin meningkat.
Standar ganda yang dimaksud adalah bagaimana AS yang selama ini terdepan dalam mengampanyekan “rules-based order” dan selalu mencitrakan dirinya sebagai pelindung hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, namun AS sendiri juga menunjukkan sikap dan langkah yang berlawanan.
Salah satu yang paling dikenal oleh masyarakat global adalah invasi AS terhadap Afghanistan pada 2001 dan Irak pada 2003 yang mengakibatkan kehancuran parah di dua negara tersebut sampai hari ini. Dengan dalih “perang melawan terorisme”, yang kemudian bergeser menjadi “kepemilikan senjata pemusnah massal”, AS menerabas hukum internasional, yang tentunya melanggar HAM, ketika menginvasi kedua negara itu.
Kini, dalam konflik Israel-Hamas, AS kembali dikecam berbagai negara karena kembali menerapkan standar ganda, dengan mendukung Israel tanpa syarat dan menggunakan hak vetonya di sidang Dewan Keamanan PBB 18 Oktober lalu untuk menolak gencatan senjata.
Situasi ini dapat menjadi “santapan empuk” bagi Cina untuk memainkan sentimen terhadap AS di antara negara-negara Selatan, negara Arab, dan negara mayoritas Muslim lainnya yang selama ini konsisten berpihak pada Palestina.
Di saat AS disorot karena mendukung Israel yang dianggap melakukan genosida di Gaza, Cina mengumandangkan komitmennya untuk menciptakan perdamaian dunia. Presiden Xi Jinping mengajak negara-negara lain untuk menghormati keberagaman peradaban dengan menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan dorongan untuk saling berdialog.
Penurunan kepercayaan negara-negara Selatan terhadap AS dan sekutunya dapat menguntungkan Cina, baik secara geopolitik maupun geoekonomi.
Secara geopolitik, Cina semakin kuat mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin blok negara-negara yang tidak puas terhadap tatanan liberal internasional.
Secara geoekonomi, diplomasi ekonomi Cina juga semakin meluas, menyasar ceruk-ceruk yang selama ini diabaikan oleh AS, seperti negara-negara Afrika.
Konflik Israel-Hamas ini bisa menjadi celah bagi Cina untuk bergerak melawan tatanan liberal internasional yang kini masih didominasi Barat, terutama Amerika Serikat (AS) dan para sekutunya.
2. Citra AS sebagai ‘outside power’ yang suka ikut campur
Cina, beserta sekutunya termasuk Rusia dan Korea Utara, kerap mengecam AS karena menganggapnya terlalu sering mencampuri urusan domestik negara lain.
Intervensi AS mulai menguat setelah pemerintahan Barack Obama mengubah haluan politik luar negeri AS ke Asia di akhir tahun 2011.
Bagi Cina, sumber permasalahan utama dari sengketa LCS adalah campur tangan AS yang dianggap berkepentingan untuk menyebarkan pengaruh di Asia Tenggara.
Ketegangan di beting Ayungin (Second Thomas Shoal)–pulau karang yang disengketakan oleh Cina dan Filipina–baru-baru ini, dianggap sebagai hasil dari “hasutan” AS terhadap Filipina untuk memprovokasi dan menciderai kedaulatan Cina.
Lebih lanjut, kerja sama Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), untuk membuka empat pangkalan militer AS baru di wilayah Filipina, dipandang Cina sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan.
Namun, penghalang terbesar dari klaim kedaulatan tersebut adalah hukum laut internasional (UNCLOS 1982) yang juga ironisnya diratifikasi oleh Cina. UNCLOS tidak mengakui adanya “hak-hak historis” yang dijadikan dasar Cina dalam menarik sembilan garis putus-putus (nine-dash line) di LCS.
Beijing juga tidak menggubris Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration atau PCA) yang menegaskan bahwa sembilan garis putus-putus dan aktivitas reklamasi Cina di zona ekonomi eksklusif Filipina melanggar hukum.
Dalam konteks Taiwan, Cina jelas menganggap kehadiran AS menjadi penghalang utama terjadinya reunifikasi Taiwan. Meski secara resmi AS hanya mengakui “satu Cina”, tapi melalui kerangka Taiwan Relations Act (TRA) dan Six Assurances, pemerintah AS ingin memastikan bahwa reunifikasi dilakukan dengan cara-cara damai. Atas alasan itulah AS memberikan dukungan persenjataan defensif pada pemerintah Taiwan, untuk memastikan agar Beijing tidak menyerang Taipei.
Inilah mengapa Beijing kerap menganggap Washington sebagai “pembuat ulah” dan “perusak” stabilitas dan keamanan di kawasan Asia.
Di Timur Tengah, standar ganda AS terlihat lebih jelas. Profesor hubungan internasional terkemuka, Stephen Walt, menyebut AS sebagai akar dari konflik Israel-Palestina. Menurutnya, konflik ini adalah akibat kegagalan strategi AS dalam menghadapi Iran–yang semakin kuat pengaruhnya pascalengsernya Saddam Husein pada 2003. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Hamas memiliki kedekatan dengan Tehran.
Dampak dari kegagalan strategi AS di Timur Tengah dalam tiga dekade terakhir adalah instabilitas. Irak, Suriah, Libya, Mesir, Yaman, dan Afghanistan, kerap dijadikan contoh bagaimana kehadiran AS, alih-alih menjadi solusi, malah menciptakan kekacauan.
Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh Cina untuk mengatakan pada dunia bahwa kehadirannya di Timur Tengah tidak didasarkan pada kepentingan yang egois, serta mendukung segala upaya untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian, termasuk upayanya mendamaikan Iran-Arab Saudi.
Di tengah terbelahnya negara-negara Asia Tenggara dalam merespons konflik Israel-Palestina, Cina akan semakin intens meneguhkan dirinya sebagai “pembela Palestina” sekaligus pendukung hukum internasional.
Dengan mempertimbangkan sentimen negara mayoritas Muslim Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia, Cina akan semakin kuat menancapkan pengaruhnya. Perpaduan antara diplomasi ekonomi koersif dan propaganda sikap AS terhadap konflik Israel-Palestina, akan memperkuat posisi Cina di mata internasional.
Isyarat yang ingin disampaikan Cina adalah bahwa AS bukanlah benar-benar pendukung hukum internasional yang fair dan obyektif. Atas dasar itulah Cina menolak dengan tegas segala bentuk keterlibatan AS, yang dianggapnya sebagai “outside power” dalam banyak isu keamanan global.
Mengubah tatanan global
Pemerintah Cina sepenuhnya sadar bahwa mereka memiliki kemampuan (baik ekonomi, militer dan diplomatik) untuk merombak tatanan internasional. Ini adalah bagian dari “impian Cina” yang tampaknya sedang berusaha diwujudkan.
Di antaranya dengan berusaha menggandakan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menjadikan kekuatan militernya “berkelas dunia”, atau dengan kata lain mampu mengalahkan AS, pada 2035.
Namun, Cina juga sadar bahwa selain kekuatan material, penguasaan informasi juga tidak kalah penting. Oleh sebab itu, Cina dilaporkan telah menghabiskan milyaran dolar AS untuk penyensoran, penyebaran propaganda, dan disinformasi.
Sekali lagi, tujuan Cina adalah untuk menggerus kredibilitas AS sebagai superpower, mengguncang tatanan liberal global, lalu perlahan mengganti dengan versinya.
Saat ini tujuan pendek dan menengah Cina nampaknya telah berjalan efektif. Tinggal menunggu tanggal mainnya, apakah Negeri Panda akan benar-benar berhasil mendongkel tatanan liberal internasional di kawasan.