Liz Truss baru saja resmi menjadi Perdana Menteri (PM) Inggris yang baru. Setelah melalui pemilihan yang berlangsung kurang lebih dua bulan, Partai Konservatif memilih Truss sebagai pemimpin baru mereka. Truss juga telah bertemu Ratu Elizabeth II di Balmoral, Skotlandia, dan membentuk susunan kabinet inti untuk pemerintahannya.
Truss menjadi pemimpin Partai Konservatif keempat yang bertindak sebagai PM Inggris semenjak enam tahun ke belakang. Ia merupakan PM ke-15 di bawah Ratu Elizabeth II dan perempuan ketiga yang menjadi PM Inggris.
Popularitas Truss mulai mencuat sejak tahun 2010 ketika ia pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen Inggris. Empat tahun kemudian, ia bergabung dengan kabinet David Cameron sebagai Menteri Kehakiman, lalu menjadi Kepala Sekretaris Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Theresa May. Ketika Boris Johnson memerintah, Truss ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan Internasional sebelum akhirnya menjadi Menteri Luar Negeri.
Truss mengakui dirinya sebagai seorang libertarian ekonomi. Dalam referendum tahun 2016 tentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa, dengan antusias ia mendukung Inggris untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa, meskipun pada akhirnya ia mengadopsi pandangan yang bertolak belakang. Truss secara terbuka menekankan manfaat Brexit dan mengecam Rusia atas invasi terhadap Ukraina.
Citra Liz yang lekat dengan libertarianisme ekonomi, optimisme politiknya, dan kecamannya terhadap Rusia terbukti membantunya memenangkan kontes kepemimpinan Inggris tahun ini. Terlepas dari sejumlah blunder yang ia lakukan, Truss bisa unggul secara substansial atas lawannya, Rishi Sunak, berkat usulannya untuk pemotongan pajak, ditambah dengan kesetiannya kepada Johnson.
Sebagai PM baru, Truss menghadapi sejumlah tantangan yang rumit: inflasi yang merajalela, biaya energi yang sangat tinggi, layanan publik yang memburuk, aksi protes dari pihak industri, dan keinginan Skotlandia untuk merdeka dan mendirikan pemerintahannya sendiri. Di luar negeri, Truss harus menghadapi gejolak perang di Ukraina dan hubungan yang bermasalah dengan Uni Eropa.
Mengapa Boris Johnson mengundurkan diri?
Truss menggantikan Boris Johnson yang dipaksa mundur sebagai pemimpin Partai Konservatif sekaligus PM pada bulan Juli lalu. Pengunduran diri massal yang dilakukan oleh sekitar 60 menteri dan pejabat politik lainnya, termasuk Menteri Kesehatan Sajid Javid dan Menteri Keuangan Rishi Sunak, adalah bentuk protes terhadap Johnson atas kesalahannya dalam menangani skandal yang melibatkan Chris Pincher, mantan petinggi Partai Konservatif.
Pincher mengundurkan diri dari jabatannya setelah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap dua laki-laki di sebuah klub ekslusif. Ia mengaku “terlalu banyak minum”, tetapi menyangkal tuduhan tersebut dan tetap menjadi anggota parlemen independen. Setelah itu, muncul aduan-aduan tentang dugaan pelecehan seksual lainnya yang ia lakukan. Hal ini sontak menimbulkan pertanyaan tentang kapan pelecehan-pelecehan itu terjadi dan apakah Johnson mengetahuinya.
Downing Street (sebutan untuk kediaman resmi PM Inggris) awalnya membantah bahwa Johnson mengetahui tuduhan itu ketika ia menunjuk Pincher sebagai Deputy Chief Whip. Bantahan tersebut kemudian terbukti tidak benar. Johnson lalu dikecam lantaran tidak segera mencabut keanggotaan Pincher dalam partai. Ia baru melakukannya setelah mendapat tekanan yang kuat dari para anggota jajarannya sendiri.
Akan tetapi, kekuasaan Johnson sebenarnya telah melemah bahkan sebelum kasus Pincher. Serangkaian skandal yang terjadi menunjukkan pendekatannya yang lemah terhadap standar kehidupan publik. Sejumlah anggota Partai Konservatif telah meminta Johnson untuk mengundurkan diri karena skandal partygate – pertemuan di Downing Street yang melanggar kebijakan pembatasan sosial COVID-19 – yang membuat dirinya dan istrinya dikenakan denda oleh polisi.
Perilaku Johnson dianggap telah mengganggu pemerintahan dan, karena telah menumpuk, tidak dapat ditoleransi. Setidaknya 41% anggota parlemen dari Partai Konservatif mendukung mosi tidak percaya terhadap Jonhson awal Juli lalu.
Kebijakan Johnson yang dinilai kurang terarah juga mengakibatkan ketidakpuasan publik terhadapnya. Ia mengklaim telah “menyelesaikan Brexit”, tetapi apa sebetulnya rencana pemerintahannya ke depannya? Wacana kebijakan levelling-up – merujuk pada upaya pemerataan ekonomi di wilayah Britania Raya – terus jadi bahan perbincangan, dengan hanya sedikit langkah nyata. Masalah-masalah tersebut diperparah oleh krisis biaya hidup yang menjulang dan kekacauan pengoperasian Downing Street.
Terakhir, Johnson juga dianggap sebagai beban elektoral. Partai Konservatif berada selangkah di belakang Partai Buruh dalam jajak pendapat sejak akhir 2019. Terlebih, anggota parlemen Konservatif khawatir kehilangan suara dalam pemilihan umum dan pemilihan sela dari Partai Buruh dan Demokrat Liberal.
Kasus Pincher terbukti fatal bagi Johnson karena langsung menjadi sumber ketidakpuasan publik. Pendukung Johnson mengklaim bahwa ia dikhianati oleh partainya - tetapi setelah tersandung berulang kali, Johnson sebenarnya tersungkur karena senjatanya sendiri.
Read more: Boris Johnson resignation: how the prime minister's tumultuous week played out
Kenapa belum ada pemilu?
Pemilihan untuk pengganti Johnson menjadi urusan eksklusif bagi partai Konservatif yang kini memimpin pemerintahan. Inggris memiliki sistem parlementer, yang artinya pemerintahan saat itu dibentuk oleh siapa pun yang mendapatkan kepercayaan Dewan Rakyat (House of Commons), atau oleh pemimpin partai mana pun yang memenangkan mayoritas kursi pada pemilihan umum terakhir.
Kapan pun seorang PM mengundurkan diri di tengah-tengah periode suatu parlemen (yang berlangsung 5 tahun), tidak ada kebutuhan konstitusional untuk mengadakan pemilu lagi. Sehingga, partai yang tengah berkuasa dapat menunjuk pemimpin baru dan PM baru.
PM pengganti adalah hal yang biasa selama ini. Sejak 1945, delapan jabatan PM dimulai dengan kemenangan dalam Pemilu, sementara sisanya dimulai di tengah-tengah masa pemerintahan.
Partai politik memiliki aturan sendiri mengenai cara pemilihan pemimpin baru. Sebelum 1965, para pemimpin Partai Konservatif ditunjuk berdasarkan rembukan tokoh-tokoh senior partai. Sejak saat itu hingga 1998, para pemimpin dipilih secara eksklusif oleh anggota parlemen Konservatif. Pasca 1998, mereka dipilih melalui proses dua tahap, dengan anggota parlemen memilih dua kandidat yang keputusan finalnya diambil oleh anggota partai – atau sekitar 180.000 anggota yang melakukan pembayaran wajib untuk Konservatif.
Delapan kandidat berpartisipasi dalam tahap pertama kontes untuk menggantikan Johnson. Setelah lima putaran pemungutan suara di antara anggota parlemen Konservatif, Sunak menempati urutan teratas dengan 137 suara (38,3%), sementara Truss, yang saat itu menjabat sebagai Menlu, berada di urutan kedua dengan 113 suara (31,6%). Penny Mordaunt, mantan Menteri Pertahanan, tereliminasi dengan 105 suara (29,3%).
Pemilu kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara anggota partai. Sunak dan Truss mencari dukungan maksimal selama bulan Juli sampai Agustus. Pada akhirnya, Truss mendapatkan total 57% suara, mengalahkan Sunak yang hanya mendapat 43% suara.
Read more: Liz Truss: these two daunting challenges sit right at the top of the new prime minister's in-tray
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Tugas pertama Truss adalah untuk segera membentuk pemerintahan. Orang-orang yang ia pilih menjadi anggota kabinetnya akan menentukan hubungannya dengan partainya. Perlu diingat, Truss bisa menjadi pemimpin karena ia dipilih anggota partainya - bukan karena anggota parlemennya. Setiap periode “bulan madu” dapat berlangsung singkat, terutama jika Konservatif terus-terusan kalah dari Partai Buruh dalam jajak pendapat.
Yang terpenting, Truss perlu mengelola ekspektasi partainya tentang Pemilu berikutnya. PM pengganti biasanya selalu disambut dengan seruan untuk segera melakukan Pemilu dengan alasan bahwa penempatan mereka tidak benar secara konstitusional.
Pada saat yang sama, PM pengganti pastinya menginginkan terpilih di Pemilu. Hal ini dapat meningkatkan otoritas dan memungkinkan mereka untuk memulai dengan serangkaian komitmen manifesto yang baru.
Truss memiliki kuasa untuk mengadakan Pemilu kapan pun ia mau. Jika Konservatif bisa unggul dalam jajak pendapat, Truss perlu mempertimbangkan apakah sebaiknya mundur lebih cepat dengan alasan situasi ekonomi yang mungkin memburuk atau menunggu sampai akhir, dengan harapan bahwa segalanya dapat diperbaiki.
Jika tidak ada dorongan seperti itu, perhitungan tersebut akan diperdebatkan, dan parlemen 2019 kemungkinan akan menjalankan masa jabatan penuh. Pemilih akan memiliki kesempatan untuk memilih PM baru mereka selambat-lambatnya Januari 2025.