Idenya bukan menghentikan penangkapan ikan, namun melakukan lebih banyak perikanan berkelanjutan. (Karmenu Vella, 2021).
Saya menonton Seaspiracy, film dokumenter terbaru keluaran Netflix, hingga tiga kali dan masih tercengang melihat penggambaran kondisi lautan global saat ini, terutama terkait industri perikanan tangkap.
Berawal dari membahas soal sampah plastik, sutradara dan aktivis asal Inggris Ali Tabrizi mengarahkan kamera ke beberapa isu kelautan global yang sangat kelam.
Ali mewawancarai berbagai kalangan, mulai dari industri, pemerintah, peneliti, akademisi, korban perbudakan, hingga lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu pengelolaan laut.
Hasilnya, dokumenter ini memperlihatkan gambaran kelam pembantaian satwa laut (paus, ikan hiu, dan lumba-lumba) hingga bagaimana industri perikanan berkutat dengan praktik penangkapan yang ilegal, tidak dilaporkan dan melanggar aturan (illegal, unreported, and unregulated fishing atau IUU) dan perbudakan.
Tidak menyangkal bahwa hal-hal tersebut merupakan isu yang serius, namun sebagai peneliti kelautan, saya ingin menggarisbawahi pernyataan “perikanan berkelanjutan tidak ada” sebagai kesimpulan terburu-buru dan tidak berdasarkan data dan fakta.
Sustainable fisheries itu ada
Ali wawancarai peneliti kelautan Sylvia Earle, Paul Watson, pendiri NGO internasional, Sea Shepherd Conservation Society, hingga Karmenu Vella, mantan anggota Komisi Eropa untuk Urusan Lingkungan Hidup, Maritim dan Perikanan, untuk mendefinisikan apa itu “sustainable fisheries”.
Secara eksplisit, ia menyimpulkan bahwa jargon “perikanan berkelanjutan” sebenarnya tidak ada karena tidak ada yang sepakat dengan definisi tersebut.
Sebagai peneliti kelautan, saya berargumen bahwa analogi bank, yang dipakai oleh Karmenu Vella dalam dokumenter tersebut, sudah menjelaskan sustainable fishing dengan baik.
Kita ibaratkan ikan sebagai kapital (uang) yang disimpan di laut (bank). Apabila kita membiarkan ikan ini bertumbuh akan menghasilkan kelebihan (bunga), maka manusia bisa memanfaatkan “bunga” (menangkap ikan). Akhirnya, kita tidak menyentuh kapital awal dan tetap sebagai simpanan (sumber daya ikan di lautan).
Singkatnya, praktik sustainable fisheries yang tepat adalah mengambil kelebihan ikan yang ada, bukan mengeruk semua ikan yang bisa ditangkap.
Banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, sebenarnya sudah menjalankan konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Kebijakan pengelolaan ini berbasis Maximum Sustainable Yield (MSY) atau hasil tangkapan maksimal, yang merupakan adaptasi dari Model Biologi Surplus Produksi Schaefer dan Fox.
Model ini digunakan untuk menentukan nilai tangkapan maksimum yang tidak menimbulkan penurunan stok (sustainable).
Namun, sejak 1977, ilmuwan perikanan Peter Anthony Larkin menulis artikel bahwa model berbasiskan MSY ini memiliki banyak kelemahan.
Model ini memiliki kelemahan antara lain menempatkan populasi pada risiko yang terlalu besar, tidak memperhitungkan variabilitas spasial dalam produktivitas, tidak memperhitungkan spesies selain fokus perikanan, dan hanya mempertimbangkan manfaat, bukan biaya.
Dalam orasi tahun 2019, saya berargumen bahwa praktiknya seringkali tidak operasional karena tidak dibarengi dengan pembatasan kuota penangkapan untuk setiap kapal penangkap ikan.
Bahkan, meski ada penetapan kuota, peraturan standardisasi lain dan sertifikasi perikanan tangkap dari Marine Stewardship Council (MSC), organisasi internasional yang memberikan sertifikasi untuk perikanan berkelanjutan, seperti terungkap dalam Seaspiracy, pelanggaran-pelanggaran masih bisa terjadi.
Siapa yang bisa terus menerus mengontrol kegiatan penangkapan di laut lepas.
Industri perikanan tangkap sangat kompleks. Area kerjanya meliputi kawasan perairan yang luas dan jauh, antarnegara, dengan komoditas yang sangat banyak, sehingga pengawasan dan kontrol sangat berat dan memerlukan biaya besar.
Saya menganalogikan ini dengan pepatah dari Muprhy’s Law (Hukum Murphy) “if anything can go wrong, it will”, bahwa sekeras apa pun upaya kita untuk mencegah kesalahan, tetap masih bisa salah.
Meski demikian, kelemahan-kelemahan dalam pengawasan, misalnya, seharusnya tidak menghilangkan harapan bahwa perikanan berkelanjutan bisa terwujud.
Ketidakpercayaan terhadap perikanan berkelanjutan mungkin lebih karena kita mengetahui sifat keserakahan manusia.
Padukan biologi dan ekonomi melalui model bioekonomi
Salah satu penyebab kegagalan dari perikanan berkelanjutan adalah terlalu mengandalkan pada perhitungan hasil tangkapan maksimal (MSY).
Sebenarnya, ada pengembangan rejim pengelolaan yang lebih menghasilkan perikanan yang lebih rasional (efisien dan optimal), yaitu dengan menggunakan model bioekonomi.
Model ini mengintegrasikan sisi biologi dan ekonomi, yang dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal dan perikanan yang berkelanjutan.
Dengan menggunakan konsep Maximum Economic Yield (MEY), atau hasil ekonomi maksimal, maka industri perikanan tangkap yang rasional dapat terealisasi.
Kondisi ini mengupayakan input perikanan tangkap (jumlah kapal, GT, alat tangkap, nelayan) lebih efisien dan mendapatkan rente (total pendapatan setelah dikurangi biaya) maksimum.
Harapannya, kondisi stok ikan di laut akan lebih terjaga.
Sayangnya, model analisis ini masih jarang digunakan di negara-negara berkembang seperti Indonesia karena masih fokus pada penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
Pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus mengatur kapasitas perikanan berbasis alat tangkap, waktu dan area penangkapan untuk mengurangi kerusakan sumber daya laut dan penurunan stok (deplesi) sumber daya ikan.
Kuncinya adalah pengawasan yang ketat dan sanksi yang berat bagi pelanggaran.
Pro dan kontra Seaspiracy
Pada akhir film, Seaspiracy memberikan “solusi untuk menyelamatkan lautan”.
Caranya, pemerintah menerapkan no take zone (kawasan tidak boleh menangkap ikan), menghentikan subsidi perikanan yang merugikan, dan menghindari makan ikan laut.
Saya setuju bahwa pemerintah harus tegas menerapkan kawasan perairan yang tidak membolehkan aktivitas memancing sama sekali.
Ini sejalan dengan visi global “30 by 30”, inisiatif informal perlindungan laut global seluas 30% pada 2030, yang lahir saat Kongres Konservasi Dunia 2016 di Hawaii, AS.
Walau pembangunan kawasan konservasi laut di Indonesia telah mencapai luasan 24,11 juta hektare, penangkapan ikan di kawasan zona inti konservasi laut masih marak terjadi.
Kedua, saya setuju bahwa pemerintah harus menghapuskan subsidi perikanan yang merusak, misalnya bahan bakar fosil (solar).
Sebuah penelitian tahun 2019 menyebutkan subsidi global perikanan laut yang dianggap merusak mencapai 22 miliar dolar (Rp321 triliun) setiap tahun.
Subsidi ini juga mendorong terjadinya kapasitas berlebih yang menyebabkan tangkapan berlebih.
Terakhir, saya tidak sependapat dengan ajakan film ini untuk tidak memakan ikan laut karena makanan laut penting sebagai sumber protein dan pendapatan, terutama bagi banyak negara miskin dan berkembang.
Hasil investigasi Seaspiracy bisa menunjukkan bahwa kerusakan laut lebih banyak disebabkan oleh industri perikanan tangkap, termasuk sampah plastik dari jaring penangkap ikan.
Jadi, bukan semata-mata akibat sampah sedotan plastik (yang diklaim hanya berkontribusi 0,03% dari timbulan sampah lautan global).
Banyak klaim dari film dokumenter ini masih harus perlu diuji kembali dengan riset dan investigasi lebih jauh.
Bagaimana pun, dokumenter ini setidaknya membuka mata kita bahwa ada yang serius dengan pengelolaan laut kita.
Catatan dari penulis : kawasan konservasi laut Indonesia mencapai 24,11 juta hektare berdasarkan data KKP per tanggal 8 Februari 2021. Tahun ini, KKP menargetkan luas kawasan konservasi perairan menjadi 24,6 juta hektare.