Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) hampir selesai dibuat. RPP ini memungkinkan posisi ASN dapat dijabat oleh anggota TNI dan Polri, dan sebaliknya. Menurut…
Alih-alih mendorong ASN berwirausaha, pemerintah harusnya menggarap serius isu penghasilan yang menjadi salah satu faktor utama mengapa reformasi birokrasi seperti jalan di tempat.
Selama ini, ada dugaan umum bahwa minat Gen Z terhadap pekerjaan-pekerjaan impian generasi sebelumnya, termasuk PNS, cenderung memudar. Riset menemukan bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu.
Rencana kebijakan WFA bagi ASN masih minim penilaian secara menyeluruh. Rencana ini juga tidak didukung sistem agile ASN. Kolaborasi dinamis diperlukan agar WFA tidak menjadi bumerang kebijakan.
Menjadi PNS ternyata cukup menarik minat anak muda Indonesia namun manajemen birokrasi nampak masih terjebak dalam paradigma orde baru khususnya yang menekankan pada konsep “pengabdian”.
Sebagai mesin suara, ASN bukan hanya sekedar dihimbau untuk memilih, melainkan dirayu dengan hadiah tertentu, bahkan tidak sedikit dari mereka yang diancam.
Apakah benar minat generasi muda pada karier PNS telah (atau berpotensi) menurun? Dan apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan minat mereka di masa depan?
Kami menemukan bahwa kebijakan terkait profesi guru ASN tidak mampu mendorong mereka untuk mencapai standar kompetensi yang tinggi, dan minim insentif bagi mereka untuk mengembangkan karier.
Proses rekrutmen guru non-permanen seperti skema PPPK secara penuh di Indonesia adalah kebijakan yang tidak tepat. Yang lebih penting justru adalah proses seleksi yang adil dan berkualitas.
Studi kami di SMERU menemukan bahwa penyebab signifikan buruknya kualitas guru adalah rekrutmen yang tidak fokus ke seleksi guru profesional, tapi untuk memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di tengah wabah, birokrat di Indonesia semakin terjepit di bawah sistem yang ketat, mengeksploitasi, dan mendiskriminasi. Saatnya birokrat bersikap kritis dan melawan ketidakadilan.
Lecturer at the Faculty of Politics and Governance; and Researcher at Lembaga Riset dan Kajian Strategis Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri