Skandal tertangkapnya Menteri Sosial, Juliari Batubara karena korupsi suap merupakan puncak batu es pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pandemi.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengakui bansos yang berbentuk sembako (sembilan bahan pokok) memang rentan penyimpangan dalam penyalurannya.
“Selama bentuk bantuannya sembako, ini kasus ini sering berulang dan bukan hal yang baru, sembako ini rentan karena dalam pengadaan barang dan jasa banyak pihak yang bisa bermain, walau dari segi administrasi sudah sesuai, tapi perusahaan yang bersangkutan bisa memiliki konflik kepentingan,” jelas Bhima.
Bhima melihat rentannya bansos terhadap penyelewengan seharusnya mendorong pemerintah untuk mengalihkan distribusi bantuan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Alternatif Bansos
BLT lebih efektif karena transaksinya menggunakan sistem keuangan atau bank, sehingga bisa dilacak dan kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan, jumlah yang diterima pun akan sama dan tidak berubah.
“BLT juga memberikan kepercayaan ke penerima, mau uangnya digunakan untuk beli sembako atau bayar tagihan yang lain, karena tidak semua orang kebutuhannya itu sembako,” tambah Bhima.
Namun, Muhamad Rifki Fadilah, Peneliti Bidang Ekonomi dari The Indonesian Institute, mempertanyakan efektivitas penyaluran BLT di tengah pandemi karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat.
“Kalau seseorang hidup sendiri dan masih memiliki tabungan yang cukup maka bantuan tunai tidak berubah menjadi konsumsi justru malah menjadi tabungan. Sebab mereka khawatir entah takut terjadi pemutusan hubungan kerja ke depannya atau penurunan gaji. Sedangkan, kalau pegawai yang berkeluarga mungkin saja langsung dibelanjakan sebab kebutuhannya banyak,” kata Muhamad.
Oleh karena itu, selain BLT, Rifki melihat pemerintah juga bisa mengubah bantuan dari sembako atau menggabungkan BLT dengan kupon belanja yang memiliki jangka waktu tertentu.
Dengan bentuk kupon belanja berjangka waktu, masyarakat tidak memiliki pilihan selain menukarkan kupon tersebut dalam bentuk barang kebutuhan pokok ke toko yang menjadi mitra pemerintah.
“Hasilnya aktivitas dan perputaran ekonomi akan tetap berjalan,” jelas Muhamad.
Pengawasan pemerintah harus ditingkatkan
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan melihat kasus korupsi bantuan sosial ini sangat ironis sekali, mengingat pada bulan Oktober lalu Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Kementerian Sosial menempati posisi pertama dari jajaran Kementerian/Lembaga dalam hal penyerapan anggaran untuk tahun 2020.
Per Oktober 2020 angka realisasinya telah mencapai Rp116,2 triliun setara dengan 111,3% dari yang ditargetkan sebesar Rp104,4 triliun.
“Dengan demikian, proses transparansi keuangan perlu terus diupayakan,” ujar Pingkan.
Pemerintah perlu melihat kesuksesan suatu kementerian/lembaga tidak hanya dari tingkat daya serap anggaran, lebih jauh dari itu perlu dikawal juga penggunaan dananya memang tepat sasaran atau tidak.
Dalam prosesnya, masih ditemukan kendala dalam pendataan dan juga penyaluran bantuan.
Pingkan melihat masalah utama terletak pada pendataan penerima bantuan. Selain itu, proses verifikasi yang valid atas data para penerima bantuan juga diperlukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan berdampak kepada yang berhak menerima.
“Tentu saja hal ini tidak lepas dari peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi untuk memastikan validitas data penerima bantuan dan perlunya pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya,” tambah Pingkan.
Muhamad menambahkan bahwa dengan adanya penangkapan Mensos dapat membuat kepercayaan publik kepada pejabat pemerintah menurun.
Oleh sebab itu, ke depannya tim penanganan COVID-19 harus mengevaluasi hal ini dan memikirkan cara baru untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya potensi korupsi di masa mendatang.
“Yang terpenting bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus berjalan secara terbuka dan transparan,” jelas Muhamad.
Dampak korupsi pandemi
Kasus korupsi Bansos dan potensi kasus lainnya akan berdampak pada semakin lamanya pemulihan ekonomi di masyarakat.
“Efektivitas bantuan bisa berkurang karena nilai yang diterima dalam bentuk barang berada di bawah standar, meski pun nilainya besar jika ada potensi kebocoran maka potensi pemulihan daya beli masyarakat bisa lebih lama dibandingkan proyeksi sebelumnya,” ujar Bhima.
Salah satu dampak terbesar dari pandemi COVID-19 bagi Indonesia adalah ekonomi, buktinya negara dengan penduduk terbesar ke-empat di dunia ini mengalami resesi atau kemunduran ekonomi lagi setelah sebelumnya terjadi pada krisis keuangan pada tahun 1998.
Hal ini terjadi karena rendahnya konsumsi masyarakat yang menurun penghasilannya dikarenakan aktivitas yang terganggu pandemi. Konsumsi rumah tangga sendiri merupakan kontributor hampir 60% pada ekonomi Indonesia pada tahun lalu.