Penelitian di Indonesia: umur tidak mempengaruhi kecenderungan orang menyebarkan hoaks

shutterstock. www.shutterstock.com, CC BY

Penelitian terbaru dari Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa orang yang berusia di atas 65 tahun dan memiliki pandangan politik yang konservatif memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menyebarkan kabar bohong atau hoaks lewat media sosial.

Namun, tidak halnya di Indonesia. Penelitian yang kami presentasikan di Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR) Annual Conference pada November 2018 lalu menunjukkan hal berbeda.

Dalam penelitian kami, kami bertanya kepada 480 responden di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat, provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, tentang kecenderungan mereka dalam menyebarkan hoaks.

Kami menemukan faktor umur, demikian juga tingkat pendidikan, dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kecenderungan orang menyebarkan hoaks.

Orang yang cenderung menyebarkan hoaks adalah orang yang lebih sering dan lebih lama durasi penggunaan internetnya. Ini dibuktikan dari pengeluaran mereka yang cukup tinggi untuk internet.

Semakin tinggi pengeluaran internet semakin tinggi kecenderungan menyebarkan hoaks

Temuan yang paling menarik dalam survei membuktikan bahwa faktor demografis seperti umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kecenderungan orang dalam menyebarkan hoaks.

Dokumentasi penulis, Author provided (No reuse)
Dokumentasi penulis, Author provided (No reuse)
Dokumentasi penulis, Author provided (No reuse)

Survei kami menunjukkan bahwa setiap kategori umur mempunyai kecenderungan yang hampir sama dalam menyebarkan hoaks. Artinya baik yang muda maupun tua, responden kami mempunyai tingkat kecenderungan yang sama dalam menyebarkan hoaks. Dengan begitu, kami pun tidak bisa menyimpulkan adanya hubungan antara usia dan kecenderungan menyebarkan hoaks. Terlihat dalam grafik di atas, hal ini juga berlaku pada faktor demografis yang lain yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Satu-satunya faktor demografis yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menyebarkan hoaks adalah besaran pengeluaran untuk biaya internet. Semakin tinggi tingkat pengeluaran internet seseorang maka semakin meningkatnya kecenderungan orang tersebut dalam menyebarkan hoaks. Penelitian kami mencatat setiap kenaikan Rp 50,000 per bulan untuk Internet, seorang semakin rentan menyebarkan hoaks.

Faktor-faktor lain

Selain faktor demografis, semakin tinggi kepercayaan seseorang terhadap konspirasi juga meningkatkan kecenderungan untuk menyebarkan hoaks. Kepercayaan terhadap konspirasi ini didefinisikan sebagai “asumsi tidak perlu tentang adanya konspirasi ketika ada penjelasan lain yang lebih memungkinkan”. Contohnya adalah kepercayaan orang yang menganggap calon presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo sebagai antek Cina yang ingin menjajah Indonesia dengan membawa 10 juta tenaga kerja asing Cina.

Orang yang merasa dirinya pemimpin yang berpengaruh (opinion leader) dalam sebuah kelompok juga memperbesar kecenderungannya untuk menyebarkan hoaks.

Faktor agama juga berpengaruh. Survei kami menunjukkan bahwa mereka yang rendah kepercayaan agamanya akan lebih rentan menyebarkan hoaks. Namun, temuan ini punya kemungkinan bias-di Indonesia, orang cenderung menjawab secara positif ketika ditanyakan soal agamanya.

Selain itu, survei kami juga mencatat bahwa mereka yang tidak percaya diri dengan kecakapannya bermedia sosial mempunyai kecenderungan lebih tinggi dalam menyebarkan hoaks. Seseorang dianggap cakap dalam bermedia sosial ketika dirinya bukan hanya konsumen konten tapi juga terampil dalam produksi konten. Kepercayaan diri bermedia sosial ini tidak berhubungan dengan tingkat pengeluaran untuk internet.

Temuan penting lainnya

Temuan penting lainnya dalam survei kami menunjukkan bahwa hampir 70% dari responden kami di Jawa Barat memiliki kecenderungan yang rendah untuk menyebarkan hoaks.

Temuan kami ini selaras dengan penelitian sebelumnya di AS yang menunjukkan bahwa tingkat penyebaran hoaks rendah dan kecenderungan orang menyebarkan hoaks berada dalam level yang lebih rendah lagi. Hoaks yang tersebar lebih karena ketidaksengajaan dan emosi orang awam yang dimanipulasi oleh orang-orang dengan motif politik atau ekonomi di internet.

Penelitian kami juga mengungkap bahwa mayoritas masyarakat Jawa Barat memiliki tingkat kemampuan identifikasi hoaks sedang. Artinya 60,8% masyarakat Jawa Barat hanya mampu mengidentifikasi hoaks sebanyak 25%-50% dari soal yang kami berikan. Sementara, 31,5% tidak mampu mengidentifikasi sama sekali dan 7,7% memiliki kemampuan mengidentifikasi hoaks sebanyak 75%-100% dan hanya 4% yang mampu mengidentifikasi semua hoaks yang kami berikan.

Dalam analisis lanjutan, kami menemukan bahwa format atau platform berpengaruh pada kemampuan seseorang mengidentifikasi hoaks.

Selama penelitian, kami menggunakan dua berita hoaks dalam format tangkapan layar berita daring yang biasa dibagikan di media sosial seperti Facebook dan Twitter dan dua kabar bohong lainnya yang disebarkan lewat WhatsApp. Kami mengambil konten ini dari laman penggemar Turn Back Hoax di Facebook untuk menjamin bahwa semua informasi yang kami pakai telah terbukti sebagai hoaks.

Metode pengujian ini pula yang membedakan penelitian kami dengan penelitian di AS yang disebutkan di paragraf pertama. Penelitian di AS fokus dengan hoaks di Facebook, sedangkan kami menguji responden dengan hoaks berita daring dan WhatsApp.

Pada masing-masing format, kami menggunakan hoaks yang menyerang atau mendukung kedua kubu calon presiden baik Jokowi maupun Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan secara berimbang untuk mengurangi bias konfirmasi dari kedua pendukung pasangan calon. Hasil analisis menunjukkan siapapun pilihan presidennya tidak memprediksi kecenderungan untuk menyebarkan hoaks.

Salah satu tangkapan layar hoaks yang kami pakai sebagai bahan uji. facebook.com/TurnBackHoax, Author provided (No reuse)

Survei kami juga menunjukkan responden kami lebih mudah mengidentifikasi hoaks yang beredar di media sosial ketimbang di WhatsApp. Tingkat keberhasilan responden untuk mengidentifikasi hoaks di media sosial mencapai 9,3%, sedangkan di Whatsapp hanya 6,3%.

Walaupun secara umum kecenderungan untuk menyebarkan hoaks relatif rendah di Jawa Barat, namun kabar buruknya adalah kemampuan mengidentifikasi hoaks ternyata tidak bisa memprediksi kecenderungan orang untuk menyebarkan hoaks.

Kesimpulan ini bertentangan dengan pandangan yang populer bahwa untuk menanggulangi penyebaran hoaks maka kita harus mendidik pengguna informasi agar lebih melek informasi digital dan mampu mengidentifikasi hoaks.

Yang bisa kita lakukan

Gambaran kondisi masyarakat kita tidak sepenuhnya menyedihkan. Ada peluang untuk menghambat penyebaran hoaks.

Pertama, faktor kepercayaan terhadap konspirasi dapat ditanggulangi dengan meningkatkan kepercayaan diri individu untuk mengontrol keadaan dan meningkatkan kemampuan analitik mereka agar tidak terjerumus pada solusi yang biasa ditawarkan dalam teori konspirasi.

Kedua, perlu ada perumusan baru terkait literasi media yang lebih fokus pada media sosial. Program yang baru seharusnya menitikberatkan pada kemampuan produksi dan konsumsi informasi di media sosial dan tidak bertumpu pada kemampuan memahami teks yang kita jumpai di media sosial.

Di era media sosial ini, setiap individu seharusnya tahu bagaimana konten multimedia diproduksi. Dengan pengetahuan ini, mereka memiliki keahlian untuk menafsirkan teks. Dengan memiliki kemampuan produksi konten ini, pengguna media sosial tidak akan bergantung pada hasil karya orang lain untuk disebarkan yang ada kemungkinan adalah hoaks.

Perlu ada perumusan ulang dalam literasi media menjadi literasi media sosial. Shutterstock

Penelitian yang berkelanjutan masih sangat dibutuhkan untuk memahami mengapa kita, dengan latar belakang yang berbeda-beda, ternyata masih memiliki kecenderungan untuk menyebarkan hoaks. Salah satu yang perlu diteliti adalah kemungkinan hoaks sebagai sebuah permasalahan filosofis yang bertentangan dengan kebenaran..

Dengan mengutip ekonom Hunt Allcott dan Matthew Gentzkow dari Biro Penelitian Ekonomi di Amerika Serikat, kita memiliki masalah yang besar tentang siapa yang berhak memutuskan kebenaran sebuah artikel atau status media sosial.

Reza Pahlevi ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.