September 2022 lalu, lembaga penelitian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bekerja sama dengan Nanyang Technological University (NTU), Singapura, menerbitkan buku berjudul Hatta and Indonesia’s Independent and Active Foreign Policy: Retrospect and Prospect. Buku ini berisikan 12 artikel yang membahas prinsip politik luar negeri bebas aktif dari berbagai sudut pandang.
Penerbitan buku ini perlu diapresiasi karena tidak banyak buku di Indonesia yang mengkaji ulang prinsip bebas aktif. Prinsip ini sudah dianggap final sebagai landasan normatif kebijakan luar negeri Indonesia.
Sayangnya, dari 12 artikel yang membahas prinsip bebas aktif, tidak satupun yang berusaha melihat maupun memaknai kembali prinsip tersebut dari sudut pandang gender.
Padahal, penting untuk membahas dan mengkaji prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia melalui kacamata gender mengingat adanya reorientasi hubungan internasional untuk makin peduli pada persoalan-persoalan gender. Salah satunya terlihat dari Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1325 mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan yang diadopsi PBB pada 31 Oktober 2000.
Selain itu, semakin banyak negara yang mengadopsi prinsip gender dan feminisme sebagai landasan kebijakan luar negeri.
Buta gender sejak lahir
Prinsip bebas aktif pertama kali diusulkan oleh salah satu bapak republik, Mohammad Hatta, pada 1948 di depan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat(KNIP). Di depan forum tersebut, Hatta berpidato bahwa Indonesia tidak boleh menjadi objek dalam pertarungan politik internasional. Indonesia harus menjadi subyek yang mampu menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan nasional. Politik internasional juga harus dihadapi secara rasional.
Selanjutnya, ketika menjelaskan landasan dasar kebijakan luar negeri Indonesia di majalah Foreign Affairs tahun 1953, Hatta berpendapat bahwa Indonesia tidak boleh menjadi pihak yang pasif dalam politik internasional, tetapi harus menjadi agen aktif yang berhak menentukan pendiriannya sendiri.
Dari penjelasan Hatta tersebut, lahirlah empat komponen utama dalam prinsip bebas aktif, yaitu independen, rasional, berlandaskan pada kepentingan nasional Indonesia, dan berperan aktif dalam penyelesaian masalah-masalah dunia.
Sayangnya, prinsip dasar kebijakan luar negeri yang dikemukakan Hatta masih buta gender (gender blindness).
Ini terlihat dari, yang pertama, pidato Hatta yang sama sekali tidak menyinggung persoalan gender, baik di level internasional dan nasional.
Kedua, pidato Hatta berfokus pada konflik internasional dan domestik yang saat itu berlangsung dalam menekankan pentingnya prinsip bebas aktif di dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Ketiga, Hatta membangun prinsip bebas dan aktif dengan kerangka mencapai keamanan negara, bukan keamanan manusia – di mana persoalan gender menjadi salah satu fokusnya.
Pandangan Hatta ini dilandasi oleh situasi Perang Dingin dan konflik ideologis di dalam negeri antara kelompok komunis dan nasionalis yang mendominasi politik internasional dan domestik pada masa itu, khususnya menjelang tahun 1950an.
Kini, ketegangan sudah berakhir, dan hubungan antarnegara semakin kental dengan perspektif gender. Ini terlihat dari pengakuan PBB tentang pentingnya perspektif gender dalam penyelesaian masalah-masalah keamanan dunia.
Oleh karena itu, kita memerlukan pemaknaan ulang atas prinsip bebas aktif agar sejalan dengan perspektif gender dan relevan dengan situasi global saat ini.
Pentingnya pengarusutamaan gender dalam prinsip bebas aktif
Isu gender telah menjadi persoalan tersendiri yang mempengaruhi kompleksitas praktik politik internasional.
Dalam sebuah laporannya, PBB memaparkan bahwa di berbagai belahan dunia, setiap jam, ada lebih dari lima perempuan yang dibunuh oleh anggota keluarga mereka. Satu dari 100 ribu perempuan telah menjadi korban pembunuhan terkait gender (gender related killings) oleh anggota keluarga terdekat mereka.
Pembunuhan semacam itu disebut dengan ‘femisida’. Sidang Umum Dewan HAM PBB mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya.
Femisida ini terjadi merata di seluruh belahan dunia. Laporan PBB tersebut menjelaskan bahwa pada 2021, Asia merupakan kawasan dengan tingkat femisida tertinggi (17.800 kasus), diikuti oleh Afrika (17.200 kasus), Amerika Serikat (7.500 kasus), Eropa (2.500 kasus), dan Oseania (300 kasus).
Merujuk pada Pembukaan UUD 1945, tertulis bahwa pemerintah Indonesia harus “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Maka dari itu, Indonesia tidak bisa mengabaikan masalah gender ini.
Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia juga telah menunjukkan minatnya untuk ikut mengatasi masalah-masalah gender di level internasional. Salah satunya lewat keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan partisipasi perempuan di dalam pasukan perdamaian PBB.
Pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini menginstruksikan kepada seluruh instansi pemerintah untuk memasukkan perspektif gender ke dalam berbagai program pembangunan nasional sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing instansi.
Selain itu, sejumlah negara, seperti Kanada, Perancis, Meksiko, dan Spanyol, juga telah mengintegrasikan norma gender ke dalam kebijakan luar negerinya. Ini menjadi bukti bahwa gender sudah menjadi norma tersendiri di dalam kebijakan luar negeri dan hubungan internasional.
Membangun perspektif gender dalam prinsip bebas aktif
Lalu, bagaimana membangun prinsip bebas aktif berperspektif gender?
Langkah pertama yang perlu pemerintah lakukan adalah memberikan makna baru pada prinsip bebas aktif yang selaras dengan perspektif gender.
Dalam perumusannya, ada beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan.
- Bagaimana memaknai “bebas” dan “aktif”, dan apa batasan “bebas dan aktif” dalam konteks gender di dalam kebijakan luar negeri?
- Bagaimana menjalankan “bebas dan aktif” dalam konteks gender sebagai landasan kebijakan luar negeri?
- Bagaimana mengintegrasikan dan menyelaraskan prinsip bebas aktif yang berbasis gender dengan kepentingan nasional?
- Adakah ongkos politik, sosial dan ekonomi yang harus ditanggung Indonesia jika prinsip bebas aktif diselaraskan dengan perspektif gender? Bagaimana mengatasi ongkos tersebut?
Pemerintah perlu membuka ruang dialog antara penyusun kebijakan luar negeri, akademisi, dan perwakilan-perwakilan masyarakat sipil terkait untuk menjawab dan memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut.
Ruang dialog ini penting, karena tidak ada agenda gender tanpa mekanisme demokratis.
Hubungan internasional bersifat dinamis. Perubahan terjadi setiap saat. Negara harus selalu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan internasional untuk menyelaraskan dan menjaga relevansi dirinya. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memaknai kembali prinsip bebas aktifnya dengan menggunakan perspektif gender.