Sejumlah pengunjiuk rasa dari berbagai elemen buruh membentangkan poster saat unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/6/2024). Menereka menyuarakan sejumlah aspirasi di antaranya menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Didik Suhartono/tom/ANTARA FOTO
Nailul Huda, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
Kajian mendalam seputar Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menunjukkan bagaimana aturan barunya berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga membuat ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharudin (kiri) memberikan keterangan kepada media usai Inaugurasi ‘Menuju Ansor Masa Depan’ di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). PBNU melantik kepengurusan Pimpinan Pusat GP Ansor masa khidmah 2024-2029 dengan Ketua Umum Addin Jauharudin.
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Pemerintah menerbitkan kebijakan \yang membolehkan ormas keagamaan mengelola konsensi tambang. Pertanyaannya, mampukah ormas mengelola industri padat modal dan menjauhan diri dari lingkaran korupsi?
Proyek konstruksi di pinggir tol Jakarta-Cikampek.
Herdik Herlambang
Kerugian akibat korupsi sektor konstruksi makin melambung tiap tahunnya, dan ini bisa membahayakan keselamatan pengguna. Sebuah riset berusaha membedah mengapa korupsi begitu kental di industri ini.
Penumpang menunggu kereta di depan iklan imbauan antipolitik uang yang ditayangkan di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis 14 Desember 2023.
Uyu Septiyati Liman/Antara Foto
Akar masalah utama sistem politik adalah ekspansi modal dan pemodal dalam ranah politik. Untuk mereduksinya, sistem pemilunya dan mekanisme pembiayaan politik dan kampanye harus dibenahi.
Presiden Joko Widodo.
Hafidz Mubarak A/Antara Foto
Sudah saatnya para pembuat kebijakan memasukkan muatan pasal mengenai tindak pidana berdagang pengaruh dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Vivi Octiasari/Shutterstock
M Addi Fauzani, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Perpanjangan masa jabatan seakan menjadi jurus andalan. Praktek yang dibalut dengan hukum tetapi malah mengikis demokrasi banyak ditemui di negara-negara dengan rezim legalisme otokratis.
Praktik ‘mark up’ laporan kegiatan mahasiswa telah menjadi rahasia umum yang terjadi di perguruan tinggi, serta menjadi bibit dan peluang korupsi di lingkungan kampus.
Dengan mencuatnya kasus penyuapan kampus hingga kontroversi kekayaan rektor, publik mulai menyoroti dan menuntut transparansi pada pimpinan perguruan tinggi. Bagaimana mewujudkannya?
Meski reformasi seleksi masuk perguruan tinggi ala Menteri Nadiem adalah terobosan yan baik, paket kebijakan ini masih menyisakan beragam celah dan pekerjaan rumah.
KPK menetapkan Rektor Unila dan beberapa pejabat kampus tersebut sebagai tersangka kasus suap dalam penerimaan calon mahasiswa baru 2022.
(ANTARA Foto/Sigid Kurniawan)
Korupsi rekrutmen mahasiswa baru, yang harusnya berbasis merit dan keadilan, kini makin gencar di tengah kapitalisme akademik. Perlu perubahan sistemik demi menjaga marwah perguruan tinggi.
Di episode ini, Andreas Marbun, peneliti di IJRS, menjelaskan bagaimana mahalnya biaya politik mendorong pejabat dan politikus, termasuk mereka yang muda dan pendatang baru, untuk melakukan korupsi.
Kompleks Parlemen di Jakarta.
Hafidz Mubarak A./Antara Foto
Buruknya legislasi anti-korupsi dan ketiadaan kemauan politik untuk memperbaikinya menjadi penyebab utama korupsi merajalela dan penegak hukum tak berdaya.
Gedung Pengadilan Tipikor di Jakarta.
Rosa Panggabean/Antara Foto
Evaluasi secara analisis dan realistis dapat mencegah pemerintah Indonesia dari pelaksanaan proyek reformasi hukum yang berbiaya tinggi dan kemungkinan besar gagal.
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Pembatasan membuat perempuan sulit mencari nafkah, terutama mereka yang di sektor informal.
Fransisco Carolio/Antara Foto
Perempuan kepala keluarga berada di dalam posisi terjepit. Mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga, tapi mereka tidak dapat bekerja dan tidak mendapatkan upah.
Professor in Practice on Environmental Innovation, School of Social and Environmental Sustainability, University of Glasgow, UK, National University of Singapore
Head of Universitas Brawijaya Center for Criminal Justice Research (PERSADA UB), Chairman of Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Lecturer of Criminal Law and Criminal Justice System, Universitas Brawijaya