Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur harus terus berlanjut meski masa pemerintahannya akan berakhir pada 2024.
Saat ini, proyek besar ini mendapat tantangan besar dari segi pendanaan. Banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri membatalkan investasi mereka karena mereka ragu apakah proyek ini akan terus berjalan selepas Jokowi lengser.
Menyadari pertarungan politik proyek IKN ini cukup besar bagi Jokowi, saya mengamati beberapa upaya Jokowi untuk mengamankan proyek IKN ini lewat rentetan peristiwa politik yang terjadi di Indonesia belakangan ini.
Jokowi dukung Ganjar maju Pilpres
Jokowi memang bukan ketua umum (ketum) PDI-P yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan diusung partai dalam pilpres mendatang. Namun, banyak pengamat politik yang menilai bahwa Jokowi akan menjadi king maker – orang yang diyakini dapat memunculkan kandidat yang memenangkan pemilu.
Jokowi seakan memberi sinyal akan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada Pilpres 2024 saat keduanya menghadiri Rapat Kerja Nasional V Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, akhir Mei lalu. Dalam rakernas tersebut, Jokowi menyinggung dalam pidatonya bahwa “orang yang akan kita dukung dalam Pilpres 2024 mungkin ada di sini”.
Ada tiga alasan logis mengapa Jokowi, jika benar, mau mendukung Ganjar.
Pertama, elektabilitas dan popularitas Ganjar yang semakin meningkat, bahkan menjadi yang tertinggi menurut beberapa survei nasional.
Kedua, Jokowi dan Ganjar sama-sama berasal dari Jawa Tengah, sehingga memiliki kesamaan budaya. Ini dianggap akan memudahkan terbangunnya chemistry atau kecocokan di antara keduanya.
Ketiga, banyak pemerhati politik memprediksi bahwa Ganjar, jika terpilih menjadi presiden, masih bisa dikendalikan oleh Jokowi dibandingkan Puan Maharani. Ini karena Puan diperkirakan akan lebih patuh pada ibunya, Megawati Soekarnoputri – ketum PDI-P.
Ketika Ganjar terpilih menjadi presiden berkat dukungan kuat dari Jokowi, maka Ganjar harus membalas dukungan Jokowi dengan menjadi lokomotif kepentingan Jokowi di masa depan, salah satunya adalah proyek IKN.
Fenomena “balas budi” dalam politik seperti yang diilustrasikan di atas, dalam kajian politik, oleh Anthony Hall (1974), disebut sebagai jaringan hubungan patron-klien (patron-client relationship). Klien (dalam hal ini Ganjar) yang mendapat dukungan oleh patron (Jokowi) umumnya akan balas budi atau memberikan “reward” atau mengamankan kepentingan patron ketika klien sudah mendapat keinginan yang dia dan patron kehendaki.
Pemilihan anggota kabinet
Dalam perombakan kabinetnya, Jokowi sudah menempatkan orang-orang pilihannya untuk memastikan proyek IKN bisa tetap terus berjalan di bawah kepemimpinannya.
Hadi Tjahjanto untuk mengamankan lahan IKN
Secara politik, penunjukan eks Panglima TNI , Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) menggantikan Sofyan Djalil, jelas didasari faktor relasi yang sudah terjalin sejak lama antara Jokowi dan Hadi.
Saat Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Solo (2010-2012), Hadi menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo (Danlanud) yang berlokasi di Kota Surakarta (sebutan formal untuk Solo). Sejak Jokowi menjadi Presiden, karier Hadi melonjak drastis dari sekretaris militer kepresidenan tahun 2015-2016 hingga menjadi Panglima TNI pada 2017-2021.
Kini, sebagai Menteri ATR, Hadi diberi mandat oleh Jokowi untuk ‘membereskan’ persoalan tanah yang ada di IKN, mulai dari alih status lahan, persoalan makelar tanah, sampai pembebasan tanah adat. Besar kemungkinan bahwa Jokowi berharap posisi Hadi sekarang dapat mencegah munculnya hambatan signifikan dalam proses pemindahan IKN menjelang berakhirnya masa jabatan beliau.
Upaya menjegal Anies
Anies sendiri merupakan salah satu tokoh yang menolak IKN. Jika ia menang Pilpres 2024, proyek IKN kemungkinan besar akan mandek.
Anies disebut-sebut sebagai salah satu calon terkuat untuk mendapatkan tiket maju di Pilpres 2024. Saat ini saja, Anies sudah resmi mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem sebagai calon presiden (capres) yang akan mereka usung pada Pemilu mendatang.
Bagi kepentingan Jokowi dalam melanjutkan IKN, kehadiran Anies tentunya terlihat tidak menguntungkan.
Oleh karena itu, Jokowi mungkin perlu upaya lebih untuk menjegal Anies. Ini salah satunya bisa diamati dari penunjukkan Raja Juli Antoni, politikus muda yang kini menjabat Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan sebagai wakil menteri ATR. Lebih lanjut, Antoni juga pernah menjadi Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).
Kader PSI dikenal loyalis terhadap Jokowi dan, sejak awal partainya didirikan, telah menargetkan suara millenial, terutama melalui media sosial.
Terpenting, sebagian besar petinggi PSI berulang kali mengkritik Anies dalam kapasitasnya sebagai Gubernur. Mereka telah berkomitmen tidak akan mendukung Anies dalam Pilpres 2024. Terbukti, PSI baru saja resmi memutuskan untuk mengusung Ganjar.
Posisi Antoni secara khusus dan peran PSI secara umum diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk mempengaruhi pemilih muda untuk tidak mendukung Anies ataupun kandidat lain yang kiranya bertentangan dengan misi IKN Jokowi.
Zulkifli Hasan dapat mencegah amandemen IKN
Pada perombakan kabinet terakhir, Jokowi juga menempatkan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai Menteri Perdagangan, terlepas dari rekam jejaknya yang kontroversial – termasuk dicurigai KPK pada 2014 karena diduga terlibat dalam kasus konversi hutan di Riau.
Jika diamati dari sudut pandang legislasi, kemungkinan besar Jokowi ingin memperkuat kontrol terhadap PAN sehingga kekuatan partai koalisi di parlemen menjadi sangat dominan, yakni 81,9%. Manfaatnya, ini akan membuat segala upaya untuk mengamandemen UU IKN di bawah pemerintahaannya menjadi sulit dilakukan.
Sementara itu, diamati dari sudut pandang kepentingan Pilpres sendiri, Jokowi sepertinya ingin Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) – yang terdiri dari Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) – bisa menjadi sekoci bagi Ganjar jika PDI-P tidak mendukungnya.
Mahkamah Konstitusi diharapkan ‘menjaga’ UU IKN
Meski terkesan personal, pernikahan antara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Idayati, adik perempuan Jokowi, juga secara tidak langsung berkontribusi membangun aliansi politik.
Hubungan kekeluargaan mampu dengan kuat menjaga keberlangsungan sistem, termasuk menjegal segala upaya uji materil UU IKN ke MK. Praktik dinasti politik seperti yang terjadi di Indonesia ini, faktanya, juga terjadi di banyak negara. Beberapa penulis, seperti Pablo Querubin (2016) dan Masami Imai (2006) menemukan bahwa hubungan politik yang melibatkan keluarga dekat di Filiphina dan Thailand, masing-masing, berhasil mempertahankan kekuasaan politik.
Politik transaksional pemilihan pejabat kepala daerah
Langkah lain yang juga bisa diamati sebagai strategi Jokowi untuk mengamankan IKN adalah melalui pengangkatan 271 Penjabat (Pj) Kepala Daerah di seluruh Indonesia. Mereka akan dipilih oleh Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum 2024.
Dalam hal ini, elit nasional memiliki kewenangan untuk memilih menunjuk langsung Pj kepala daerah, dan sebagai timbal balik, elit lokal yang terpilih, umumnya, harus mengakomodasi kepentingan patron nasional jika ingin jabatannya di daerah tetap ‘aman.’ Seperti yang telah disinggung sebelumnya, fenomena ini disebut sebagai patron-client relationship.
Menurut beberapa penelitian, kepala daerah hasil pilihan elit nasional dapat memobilisasi massa untuk mendukung program nasional, termasuk untuk memilih kandidat capres yang ditunjuk oleh mereka yang berkuasa di pusat.
Kepada lebih dari 271 Pj kepala daerah yang akan ia pilih, Jokowi dapat ‘menggerakkan’ mereka untuk mendukung capres yang ia unggulkan dalam pemilu 2024. Ini bisa memperbesar peluang bagi siapapun capres yang diusung Jokowi nanti untuk memenangkan pilpres 2024 demi menjamin keberlanjutan proyek IKN.
Dari pelbagai upaya yang dilakukan oleh Jokowi di atas, pada akhirnya hanya waktu yang bisa membuktikan apakah upaya ini dapat berhasil atau tidak dalam mengamankan kepentingan politik Jokowi.