Dari delapan misi Asta Cita, program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, empat di antaranya menyasar ekonomi. Misi tersebut melingkupi pengembangan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi, dan pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi.
Semua program tersebut memiliki potensi tantangan eksternal, yaitu ketidakpastian global di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih rendah dan fragmentasi geopolitik yang berujung pada semakin tingginya restriksi perdagangan.
Di tengah kondisi ini, ambisi pemerintahan mendatang untuk menjadikan perekonomian Indonesia masuk dalam klasifikasi maju perlu memperhatikan pendekatan yang responsif terhadap kelompok pendapatan agar tahan goncangan dan menjaga tingkat konsumsi yang penting dalam mendorong pertumbuhan. Apalagi, kategorisasi perekonomian negara kerap merujuk pada pendapatan per kapita alias total pendapatan negara dibagi jumlah penduduk.
Per Maret 2023, terdapat 25,9 juta masyarakat miskin di Indonesia atau 9,5% dari total populasi. Sementara, kelas menengah Indonesia diprediksi susah untuk naik kelas karena terbatasnya tabungan dan investasi.
Read more: Siapkah Indonesia jadi negara maju pada 2045? Sumber daya manusia terbukti masih jadi sandungan
Apa saja isu-isu spesifik kelas pendapatan yang perlu diperhatikan pemerintah berikutnya demi menjamin jalannya program?
Beberapa yang perlu diwaspadai bagi kelas bawah adalah kelanjutan program bantuan sosial (bansos), bagi kelas menengah yaitu potensi dampak ekonomi dari hilirisasi, dan terakhir bagi kelas atas yaitu reformasi pajak.
Setelah bansos, lalu apa?
Anggaran bansos mengalami kenaikan yang signifikan selama satu dekade terakhir. Jika pada 2012 anggaran penanggulangan kemiskinan hanya Rp11,68 triliun, pada 2021 angkanya mencapai Rp72,2 triliun.
Di satu sisi, bantuan sosial yang dikenal dengan nama conditional cash transfer– program bantuan yang diberikan jika orang menggunakan sesuai syarat yang diminta–seperti Program Keluarga Harapan (PKH) membuat penerima dapat memperbaiki alokasi anggaran rumah tangga mereka dan menjadi bantalan saat terjadi goncangan.
Di sisi lain, tidak semua bansos berjalan efektif. Masih terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti misalnya kemampuan mengelola keuangan, kesadaran tentang pentingnya pendidikan, atau kondisi ekonomi yang lebih ideal. Tak hanya itu, telah banyak studi yang menunjukkan bahwa data-data penerima bansos kerap tak tepat sasaran.
Pemerintah harus memikirkan secara matang bagaimana merancang bansos yang efektif dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Mengemas PKH menjadi program yang lebih baik dalam perencanaan dan implementasi bisa menjadi kunci untuk mewujudkan hal tersebut.
Progresa, pionir kebijakan conditional cash transfer dari Meksiko yang menginspirasi lahirnya PKH dan program serupa lainnya di berbagai negara, membuktikan bahwa bansos berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang dalam hal pendapatan, pendidikan, dan mobilitas sosial.
Salah satu cara mewujudkan bansos yang efektif adalah mengubah kerangka berpikir pemerintah. Bansos bukan hanya sebagai jaring pengaman sosial tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
Beberapa studi terdahulu, seperti di Bangladesh maupun Pakistan, menunjukkan satu kali pemberian bantuan aset produktif dapat memberikan dampak kesejahteraan dalam jangka panjang. Belajar dari pengalaman tersebut, bansos di Indonesia harus berubah tujuannya menjadi peningkatan produktivitas penerima bantuan, bukan hanya sekadar membagikan uang tunai atau sembako.
Waspada hilirisasi
Selama periode 2011-2018, pendapatan kelas menengah banyak ditopang oleh sektor industri manufaktur dalam meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini membuat kebijakan hilirisasi dekat dengan kelas menengah.
Hilirisasi di Indonesia memiliki permasalahan tersendiri. Ada beberapa trade-off yang perlu dihitung selain potensi ekonomi yang ditargetkan. Ini misalnya terkait isu lingkungan, potensi kehilangan pendapatan negara, penurunan harga hasil produksi yang berpotensi menurunkan nilai tambah, dan dominasi perusahaan Cina dalam investasi nikel di Indonesia.
Pemerintah juga perlu berhati-hati dan belajar dari instrumen-instrumen kebijakan yang digunakan dalam hilirisasi terdahulu. Misalnya, restriksi ekspor rotan mentah pada 2012 yang berimplikasi terhadap peningkatan biaya produksi, insiden penyelundupan rotan, dan kelangkaan bahan baku. Restriksi ekspor kayu terdahulu yang juga berimplikasi terhadap tingginya kerugian negara dan tidak berkembangnya produktivitas usaha pada sektor tersebut.
Lalu, bagaimana Indonesia dapat memaksimumkan potensi sumber daya alamnya?
Ekonom Harvard, Ricardo Hausmann, menekankan bahwa salah satu langkah terbaik bagi pemerintah untuk mendorong industri adalah dengan diversifikasi. Kebijakan industri jangan sepenuhnya terpaku pada memilih satu industri saja sebagai industri pemenang (“picking winners”), namun melalui sinergi antara pemerintah dengan industri.
Beberapa caranya adalah membuka saluran komunikasi dengan berbagai industri, mengidentifikasi kecocokan masing-masing industri yang ingin didorong sesuai agenda nasional, serta memastikan berbagai pendukung di sektor publik bagi pertumbuhan industri, misalnya kepastian institusi dan regulasi hukum yang mendukung terciptanya iklim usaha.
Upaya yang bisa dilakukan untuk mengakomodasi langkah ini adalah mengkombinasikan strategi pertumbuhan (contemporary growth strategy) dengan meningkatkan produktivitas sektor jasa yang sudah ada. Alasannya adalah sektor jasa merupakan sektor terbesar di Indonesia yang bisa mengikuti tren rantai produksi transisi hijau. Hal ini misalnya dengan memadukan pekerjaan teknisi maupun manajer konversi energi terbarukan lewat program pendidikan vokasi.
Menyoal tax ratio: bagaimana bisa meningkat?
Pasangan Prabowo-Gibran memasang target tax ratio atau rasio pajak, atau perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB,, kurang lebih sebesar 23% pada 2029. Target tersebut beriringan dengan rencana program Prabowo-Gibran yang tentu memerlukan sumber pendanaan yang memadai.
Kebijakan untuk mendorong tax ratio tentu merupakan kebijakan yang baik, tetapi pemerintahan selanjutnya perlu sangat berhati-hati. Target 23% merupakan angka yang cukup besar, hampir dua kali lipat tax ratio Indonesia saat ini yang sekitar 10,51%.
Terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama, memperbesar objek pajak dalam hal ini perluasan sektor pekerjaan formal. Kedua, optimalisasi wajib pajak yang sudah ada.
Namun, penciptaan lapangan pekerjaan formal memerlukan investasi dan waktu. Sedangkan optimalisasi wajib pajak seperti mengejar pengemplang pajak akan sulit dan memakan waktu, khususnya jika pengemplang merupakan masyarakat kaya yang pendapatannya dan kekayaan kerap muncul dari aset pasif seperti properti dan warisan. Kombinasi kondisi tersebut berpotensi menciptakan insentif yang salah terhadap pegawai pajak.
Target yang tinggi memaksa pegawai pajak untuk mengejar berbagai ceruk wajib pajak. Dengan segala keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya, pegawai pajak akan memiliki insentif dalam memenuhi target dengan kebijakan yang mengejar wajib pajak atau aktivitas ekonomi kelas menengah dan bawah secara berlebihan.
Karena pendapatan serta aktivitas ekonomi kelas menengah dan bawah lebih mudah untuk dijangkau ketimbang kelas atas, kebijakan distorsi seperti ini justru akan mengganggu pengembangan aktivitas perekonomian dan tidak akan berdampak baik terhadap perekonomian karena menjadi beban bagi kedua kelompok pendapatan tersebut.
Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus dalam memikirkan insentif bagi pegawai pajak. Jangan sampai target rasio pajak yang tinggi dengan tujuan awal yang baik justru menjadi bumerang terhadap aktivitas perekonomian secara keseluruhan.
Selain itu, kami berpendapat bahwa peningkatan sektor formal melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas harus menjadi prioritas utama. Dengan sektor formal yang berkembang dan objek pajak meningkat, pemerintah tidak perlu membuat kebijakan yang bersifat distorsi terhadap perekonomian. Tentu saja, hal ini perlu untuk diikuti dengan perbaikan administrasi dan basis data pajak
Artikel ini juga mendapatkan saran dan masukan dari Ghifari Firman, Alumnus The University of Chicago, Harris School of Public Policy. Tim penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih pemikiran.