Pendukung presiden petahana Joko Widodo dalam kampanye di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 14 April 2019. Bagus Indahono/EPA

Bagaimana pemilu Indonesia berbeda dari Australia

Saat orang Australia bersiap-siap untuk pemilihan umum mereka yang akan datang pada bulan Mei, orang Indonesia akan menuju ke kotak suara Rabu, 17 April 2019.

Lebih dari 190 juta orang terdaftar untuk memilih dalam demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Warga kedua negara akan memilih perwakilan mereka dalam pemilihan masing-masing, tapi mereka memiliki cara berbeda dalam pelaksanaannya.

Pemilihan presiden langsung

Pertama, tidak seperti di Australia yang mewajibkan warganya mengikuti pemilu, orang Indonesia dapat memilih untuk menggunakan hak pilih mereka atau untuk memutuskan untuk tidak memilih. Analis memperkirakan bahwa jumlah yang tidak memilih, yang disebut “golongan putih” (golput), di Indonesia akan meningkat tahun ini. Sementara beberapa pemilih mungkin tidak muncul ke kotak suara karena apatis terhadap politik, beberapa golput berpendapat bahwa ini adalah sikap politik yang dibenarkan karena tidak adanya calon yang dianggap baik. Orang-orang ini bisa jadi datang ke tempat pemungutan suara, tapi mencoblos semua kertas suara, untuk memastikan pilihan mereka (untuk tidak memilih) tercatat.

Parlemen Australia secara de facto digambarkan sebagai sistem dua partai. Pemilih Australia tidak dapat secara langsung memilih perdana menteri mereka. Sebaliknya, mereka memilih anggota parlemen mereka dari dua partai besar, beberapa partai kecil, atau anggota independen. Dalam kebanyakan kasus, anggota parlemen adalah anggota atau pendukung partai politik. Partai politik yang berhasil memenangkan lebih dari 75 kursi anggota parlemen akan membentuk pemerintahan, dan pemimpinnya akan ditunjuk sebagai perdana menteri.

Sementara, Indonesia melaksanakan pemilihan presiden langsung di bawah sistem multipartai. Meskipun pemilih Indonesia dapat memilih presiden mereka, pencalonan calon presiden ditentukan oleh partai politik yang memperoleh minimum 20% kursi di DPR.

Pada hari Rabu, pemilih Indonesia akan memilih kandidat untuk presiden dan legislator. Tahun ini, ada dua kandidat presiden dan 14 partai politik yang bertanding.

Presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo sekali lagi akan berhadapan dengan mantan jenderal Prabowo Subianto. Jokowi, kandidat dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P), didukung oleh koalisi yang beranggotakan delapan partai lain. Prabowo dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memiliki tiga partai lain di koalisinya.

Sistem pemilihan presiden langsung diperkenalkan di Inodnesia pada 2004. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sejak tahun 1955. Namun, Indonesia sempat dekat dengan gaya kepemimpinan otoriter, baik di bawah Soekarno maupun Soeharto. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami demokratisasi.

Kandidat presiden harus mengamankan lebih dari 50% dari suara rakyat untuk memenangkan pemilihan. Jika tidak ada kandidat yang dapat memperoleh 50% dalam pemilihan, pemilihan putaran kedua akan diadakan untuk mencari suara mayoritas.

Presiden terpilih di Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena pemerintah eksekutif tidak berasal dari kamar legislatif, presiden Indonesia bukan anggota parlemen. Presiden menggunakan kekuasannya untuk membentuk kabinet. Para menteri fokus menjalankan portofolio eksekutif dan bukan bagian dari fungsi legislatif.

Kursi legislatif

Sistem preferensi pemilihan Dewan Perwakilan Australia memungkinkan hampir 17 juta pemilih memberikan peringkat suara mereka berdasarkan preferensi mereka.

Sementara di Indonesia, pemilihan umum presiden menggunakan sistem mayoritas sederhana, di mana warga hanya memberikan suara untuk satu opsi. Pemilih Indonesia menggunakan paku untuk memukul kertas suara, sementara pemilih Australia menandai pilihan mereka menggunakan pulpen.

Australia melaksanakan pemungutan suara pemenang tunggal, artinya satu daerah pemilihan hanya diwakili oleh satu anggota dari satu partai politik atau independen. Di Indonesia, satu daerah pemilihan dapat diwakili oleh lebih dari satu anggota dari lebih dari satu partai politik.

Sementara Dewan Perwakilan Australia yang akan datang akan terdiri dari 151 anggota dan masing-masing akan mewakili distrik dengan satu anggota, DPR akan terdiri dari 575 kursi dari 80 daerah pemilihan. Dengan kata lain, setiap konstituensi Indonesia diwakili oleh lebih dari satu anggota, tergantung pada ukuran populasi.

Memainkan kartu truf: politik identitas

Seperti di negara manapun, ada isu-isu khusus yang membuat para pemilih menjadi sangat emosional, dan di sinilah para politikus biasanya mengeksploitasi taktik mereka untuk mengumpulkan suara.

Di Australia, perilaku pemilih banyak dibentuk oleh sejumlah masalah seperti manajemen ekonomi, pengangguran, hubungan industri, perpajakan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemanasan global, pengungsi dan pencari suaka.

Masalah pengelolaan ekonomi dan kesehatan adalah masalah yang paling penting di Pemilu Australia 2016.

Pemilih Australia juga mengkhawatirkan ketidakstabilan politik Australia. Sebelum 2010, orang Australia cenderung percaya bahwa mereka pada dasarnya memilih perdana menteri mereka dengan memilih partai politik pilihan mereka. Namun, setelah enam kali pergantian Perdana Menteri sejak 2010, perilaku pemilih Australia bergeser dan mengantisipasi pencabutan perdana menteri sebagai sesuatu yang mungkin dapat terjadi.

Di Indonesia, perilaku memilih agak dipengaruhi oleh tiga faktor: agama, etnis dan semangat kedaerahan, dan kelas sosial.

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar, sebagian besar taktik dari kedua kubu calon presiden di Indonesia adalah membangun aliansi dengan kelompok-kelompok Islam dan mempromosikan simbol dan ritual Islam.

Pekan lalu, sekelompok ulama Islam terkenal menyatakan dukungan mereka kepada Prabowo Subianto. Ustad Abdul Somad, misalnya, salah satu pengkhotbah Islam Indonesia yang paling terkenal dengan 8,8 juta pengikut di Instagram dan 1,2 juta pelanggan di Youtube, menyatakan dukungannya melalui wawancara 13 menit dengan Prabowo, yang disiarkan di televisi nasional.

Di pihak Jokowi, para ulama Islam lainnya seperti Maimun Zubair dan Luthfi bin Yahya mempersembahkan sorban dan tasbih untuk Jokowi sebagai tanda dukungan. Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar, telah secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Jokowi, karena calon wakil presidennya, Ma'ruf Amin, juga merupakan salah satu pengkhotbah Islam terkemuka dari NU.

Politik identitas sebagai kartu truf terakhir di Indonesia tidak bisa dihindari. Saat ini, jajak pendapat menunjukkan bahwa Jokowi memimpin. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya.

This article was originally published in English