Pada 31 Januari, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, akan memperingati ulang tahunnya yang ke-96.
Dalam empat tahun ke depan, NU berencana menyongsong abad kedua gerakannya dengan slogan membangun kemandirian untuk perdamaian dunia.
Momen forum G20 – pertemuan 20 negara dengan perekonomian terbesar – yang akan dilakukan di Bali tahun ini bisa menjadi kesempatan NU untuk unjuk diri di pentas global.
Peluang dan tantangan keterlibatan NU di ranah global
Beberapa pakar dan praktisi menanti peran NU untuk berkiprah secara lebih dominan dalam mempengaruhi wacana keislaman dan keagamaan di tingkat global.
Belum lama ini, dosen ilmu politik dari San Diego State University, Amerika Serikat, Ahmet Kuru berpendapat bahwa NU perlu mempelopori upaya reformasi Islam secara masif di tengah masyarakat Muslim dunia.
Dalam kesempatan lainnya, Jose Ramos Horta, tokoh kemerdekaan Timor Leste, juga menyampaikan keinginannya untuk menominasikan NU dan Muhammadiyah, organisasi Islam lainnya di Indonesia, sebagai pemenang anugerah Nobel Perdamaian 2022. Jose adalah salah satu penerima Nobel Perdamaian 1996.
NU memang memiliki pengaruh amat besar di Indonesia. Secara kuantitatif, pengaruh itu bisa dilihat dari jumlah basis massa NU yang diperkirakan berjumlah kurang lebih 108 juta orang.
Secara kualitatif, beberapa kader NU menduduki posisi strategis sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk Wakil Presiden RI. Melihat dominasinya dalam sistem sosial-politik Indonesia, wajar saja jika NU menjadi harapan besar bagi berbagai pihak.
Namun, perlu disadari bahwa NU masih menghadapi tantangan besar untuk mengglobalkan narasi Islam moderat ala Indonesia.
Dosen dan pakar Indonesia di University of Washington, Amerika Serikat, Giora Eliraz, menelaah bahwa NU dan masyarakat Muslim Indonesia secara umum berada pada posisi “pinggiran” dalam dunia Islam yang selama ini berpusat di Timur Tengah.
Selain itu, Giora juga menggambarkan bahwa wacana keislaman NU masih terlalu berpandangan lokal dan berorientasi domestik. Meski demikian, peran Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua NU diharapkan dapat menjawab keraguan tersebut.
Sebagai tokoh NU yang kerap terlibat dalam forum diskusi antar-iman di tingkat global, kepemimpinan Yahya diharapkan dapat menjulangkan kredibilitas NU dalam pewacanaan keislaman dan keagamaan di tingkat global.
Nah, guna memaksimalkan peran di G20, NU dapat menawarkan dua solusi yang sejalan dengan visi Indonesia sebagai tuan rumah G20: perbaikan kondisi masyarakat global yang lebih kuat secara bersama-sama (recover stronger, recover together).
Solusi itu berhulu dari beragam kisah sukses yang telah ditunjukkan oleh pesantren, sebagai aset sosial terbesar dan terkuat yang dimiliki oleh NU.
1. Menawarkan pendidikan toleransi ala pesantren
Solusi pertama, NU dapat menawarkan program penguatan Islam moderat dalam bentuk yang lebih konkret agar toleransi lebih dipahami secara substantif.
Dalam aspek membina toleransi antar-iman, Yahya Cholil Staquf menekankan kesadaran para pemeluk agama untuk mengakui bahwa setiap agama pasti memiliki masalah masing-masing. Artinya, diperlukan keterbukaan dan kejujuran dari setiap pemeluk agama agar terjadi diskusi antar-iman yang konstruktif.
NU telah menginisiasi pendidikan toleransi yang lebih substantif dengan mengubah redaksi kafir atau para pemeluk agama di luar Islam menjadi non-muslim dalam pengajaran materi keislaman di pesantren.
Beberapa pesantren yang berafiliasi dengan NU, seperti Pondok Pesantren Assalafiyyah Mlangi di Sleman, Yogyakarta, juga menerapkan pendidikan toleransi yang integratif dengan program pembelajaran pesantren. Pendidikan toleransi dilakukan dengan mengundang tokoh lintas agama untuk berdiskusi dengan para santri. Diskusi turut mengkaji konsep toleransi dalam Islam berdasarkan referensi matan (tulisan singkat tentang rangkuman hukum Islam), syarah (penjelasan atas matan) dan hasyiyah (penjelasan atas syarah).
Untuk mengglobalkan model ini, NU melalui lembaga pengelola pesantren Rabithah Ma'ahid al Islamiyyah dan Kementerian Agama RI perlu mengembangkan kurikulum pembelajaran toleransi secara terstruktur. Harapannya, kurikulum tersebut dapat ditawarkan dan diterapkan secara luas di tingkat nasional dan global.
2. Model ekonomi hijau berbasis pesantren
Solusi kedua yang bisa ditawarkan NU di forum G20 adalah peran NU untuk mendorong sektor ekonomi hijau yang didukung oleh digitalisasi.
Penerapan ekonomi hijau merupakan refleksi dari sifat tawazun (keseimbangan) sebagai salah satu elemen dari wasathiyyatul Islam (moderatisme keberagamaan Islam).
Berdasarkan data Kementerian Agama RI 2021, ada hampir 4 ribu pesantren berpotensi mendukung sektor ekonomi hijau. Adapun rinciannya antara lain 1.479 pesantren di sektor agribisnis, 1.141 pesantren di sektor perkebunan, 1.053 pesantren di sektor peternakan dan 318 pesantren di sektor maritim. Kebanyakan pesantren mengelola usahanya dengan sistem koperasi atau baitul mal wat tamwil.
Perekonomian hijau berbasis pesantren terbukti telah mendorong perekonomian masyarakat sekitar pesantren. Pesantren al-Ittifaq di Bandung, Jawa Barat, dan Pesantren Rubat Mbalong di Cilacap, Jawa Tengah, dapat menjadi contoh pesantren berbasis agrobisnis yang telah memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar.
Ide pengembangan ekonomi hijau ala NU dimulai sejak 2017 di Jambi dalam konsorsium yang disebut sebagai KEMALA (Konsorsium Energi Mandiri Lestari). Konsorsium yang dikepalai oleh NU ini telah merancang konsep Sekolah Hijau untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan energi alternatif.
NU, bersama lembaga-lembaga terafiliasi seperti Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat NU, Lembaga Pengembangan Pertanian NU, dan Lembaga Penangggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU dapat memperluas konsep Sekolah Hijau untuk memantapkan cetak biru ekonomi hijau berbasis pesantren.
Jika dimanfaatkan dengan baik, NU bisa menawarkan potensi ekonomi hijau versi pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan NU sebagai model ekonomi hijau pada forum G20. Harapannya, konsep tersebut dapat diterapkan di negara-negara berkembang.