‘Making Indonesia 4.0’ dan mendukung startup penting, tapi mana dukungan untuk jutaan pengusaha mikro?

Cerita sukses startup seharusnya tidak menutupi bahwa ekonomi dan populasi Indonesia bergantung pada pelbagai bisnis kecil dan mikro dengan teknologi rendah dan tingkat pertumbuhan rendah. Mast Irham/EPA

‘Making Indonesia 4.0’ dan mendukung startup penting, tapi mana dukungan untuk jutaan pengusaha mikro?

Di tengah upaya Indonesia untuk menumbuhkan banyak startup dan menyiapkan industri manufaktur untuk memanfaatkan teknologi digital, pemerintah tak boleh melupakan kewirausahaan mikro.

Usaha-usaha kecil berbasis rumah tangga meliputi sebagian besar badan usaha, pasar kerja, dan PDB (produk domestik bruto) di Indonesia. Kewirausahaan mikro menyediakan sumber produktif untuk kesejahteraan banyak keluarga, terutama mereka yang termiskin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini meluncurkan rencana kerja bertajuk “Making Indonesia 4.0”. Ini berisi visi negara untuk meningkatkan kemampuan bersaing industri manufaktur melalui penggunaan teknologi. Pemerintah berharap rencana kerja ini dapat membantu menciptakan 10 juta pekerjaan baru pada 2030 dengan memprioritaskan sektor makanan dan minuman, otomotif, tekstil, elektronik, dan kimia.

Sebelumnya, pada November 2016, Jokowi mempresentasikan rencana ekonomi untuk mentransformasi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dalam waktu empat tahun. Indonesia menargetkan menciptakan 1.000 start up teknologi tinggi pada 2020, dengan nilai kumulatif US$10 miliar.

Menanam investasi pada startup dengan tingkat pertumbuhan tinggi berpotensi untuk menciptakan pekerjaan, memicu inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan bisnis lokal yang mendunia. Harapan Indonesia bahwa startup menjadi lokomotif ekonomi bisa jadi terwujud. Sektor ini sudah menarik investasi asing, beberapa dari investor seperti Alibaba dan Expedia.

Selain itu, membantu industri manufaktur Indonesia memanfaatkan teknologi otomasi dan pertukaran data juga langkah yang bijak.

Namun cerita sukses startup seharusnya tidak menutupi bahwa ekonomi dan populasi Indonesia bergantung pada pelbagai bisnis kecil dan mikro dengan teknologi rendah dan tingkat pertumbuhan rendah.

Memetakan bisnis di Indonesia

Pada 2013, 57.000 usaha menengah dan besar di Indonesia—perusahaan-perusahaan dengan arus nilai penjualan per tahun lebih dari Rp2,5 miliar (sekitar US$180,000)—hanya menyediakan 3% dari pasar tenaga kerja dan berkontribusi pada PDB sebesar Rp2.220 triliun.

Sementara, bisnis mikro dan perusahaan kecil mempekerjakan hampir separuh tenaga kerja Indonesia.

Usaha mikro—perusahaan dengan nilai penjualan kurang dari Rp 300 juta—yang berjumlah 57,2 juta dan 654.000 perusahaan kecil (nilai penjualan antara Rp300 juta dan Rp2,5 miliar) mempekerjakan masing-masing 105 juta dan 5,6 juta orang.

Usaha mikro dan perusahaan kecil berkontribusi pada GDP (Gross Domestic Product) sebesar masing-masing Rp3.755 triliun dan Rp3.495 triliun.

Usaha mikro tak produktif?

Kebanyakan usaha mikro bentuknya informal. Usaha-usaha ini kebanyakan mengkhususkan diri di sektor perdagangan dan jasa, dikelola dalam rumah tangga di wilayah-wilayah urban, di pelbagai daerah seantero kepulauan Indonesia. Startup teknologi tingga biasanya terpusat di wilayah Jakarta.

Beberapa penelitian mengatakan bahwa kewirausahaan mikro tidak terlalu produktif, dapat menjadi sinyal adanya kesulitan ekonomi, dan bahwa pengusaha mikro menghasilkan pendapatan yang lebih kecil dibandingkan pekerja upahan.

Pada kenyataaanya, jika kewirausahaan mikro tidak terlihat menguntungkan, ini lebih dikarenakan penelitian-penelitian tersebut gagal dalam mengikutsertakan faktor heterogenitas pengusaha mikro dan konteks di balik usaha mereka.

Menganalisis keuntungan dari kewirausahaan mikro tidak dapat hanya ditelaah dengan melihat besaran uang yang diterima wirausahawan atau dari perspektif pelaku wirausaha mikro semata. Kita harus melihatnya dari kemampuan kewirausahaan mikro untuk memberi penghidupan bagi keluarga-keluarga Indonesia.

Dan memang pada kenyataannya tujuan utama dari kewirausahaan mikro adalah untuk menambah konsumsi dan tabungan dalam rumah tangga, dan untuk diversifikasi sumber pendapatan. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan menyediakan sarana bagi keluarga-keluarga untuk menghadapi kerentanan ekonomi yang dipicu oleh kejadian-kejadian seperti pemutusan hubungan kerja, sakit, atau mendapati rumah tinggal mereka terkena bencana banjir.

Seorang pedagang kaki lima mendorong gerobaknya di sebelah sea wall di area pesisir Muara Baru di Jakarta Utara, yang tanahnya semakin menurun, 30 Maret 2018. Warga miskin menghadapi risiko bencana banjir yang lebih tinggi dibanding warga kelas menengah dan atas. Mast Irham/EPA

Penelitian kami menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia yang mengelola usaha mikro di samping kerja upahan, baik formal mau pun informal, memiliki tingkat pendapatan, serta tingkat konsumsi, dan aset yang lebih tinggi, ketimbang rumah tangga yang mirip tapi hanya bergantung pada pekerjaan upahan untuk penghidupan mereka.

Kami menemukan dampak yang ditunjukkan kewirausahaan mikro relatif lebih kuat pada rumah tangga yang paling miskin.

Melihat kehidupan wirausahawan mikro

Masyarakat Indonesia secara umum, menunjukkan niat kewirausahaan yang kuat, namun tersandung sejumlah halangan.

Proses untuk mendapatkan izin usaha, atau layanan administratif lainnya, umumnya memakan waktu, sulit, dan mahal. Hal ini diperparah dengan korupsi yang mengakar. Sebagai contoh, banyak orang harus menyogok petugas untuk mendapatkan izin usaha atau layanan administratif.

Untuk wirausahawan mikro, yang umumnya miskin dan memiliki tingkat pendidikan rendah, birokrasi yang rumit dan praktik korupsi mendorong mereka tetap berada di area ekonomi informal. Ini di atas kesulitan mereka mengakses layanan pendanaan luar dan layanan umum seperti energi, air bersih, dan transportasi. Banyak di antara mereka memutuskan tidak mendaftarkan usaha mereka atau menjalankan usaha tanpa izin yang memadai.

Banyaknya wirausahawan mikro yang berada di bawah bayang-bayang ekonomi formal adalah hasil dan juga penyebab rendahnya kualitas institusi-institusi lokal.

Ini sangat disayangkan karena kewirausahaan mikro dapat mencegah warga miskin semakin terperosok dalam kemiskinan.

Sebagai contoh, Supiati yang tinggal bersama keluarganya di Jakarta termasuk kelompok miskin dan sangat rentan terhadap risiko. Ia mendapat bantuan dari organisasi sosial Yayasan Gerhati dan Five Talents yang membantu kelompok di daerah kumuh mendapatkan layanan kesehatan. Untuk menopang keluarganya, Supiati menyiapkan dan menjual makanan ringan di jalanan.

Berkat bisnis kecil-kecilan tersebut, ia dapat memberi makan dan menyekolahkan anak-anaknya. Ia juga dapat membeli obat suaminya yang terkena penyakit kronis. Selain itu, ia membeli kulkas yang berguna untuk usahanya serta rumah tangganya. Ia juga bisa menambah bagian depan rumah yang menjadi kios untuk usahanya. Aset-aset yang tahan lama ini adalah bagian dari upaya mengurangi kerentanan keluarga tersebut, dan juga bisa dijual jika dibutuhkan.

Mawar dan keluarganya juga tinggal di Jakarta. Sesudah mengalami penggusuran dari rumahnya di bawah sebuah jalan tol, ia dan keluarganya pindah ke rumah susun yang disediakan pemerintah. Kondisi tempat tinggal mereka lebih baik, tapi mereka harus membayar sewa bulanan.

Hal ini membawa kemungkinan masalah baru. Mawar dan suaminya tidak bisa mendapat pekerjaan dengan upah yang layak karena tingkat pendidikan yang rendah. Selama bertahun-tahun mereka bertahan dengan menggabungkan pemasukan dari berbagai pekerjaan yang tak tetap baik di sektor formal seperti di pabrik dan konstruksi, maupun di sektor informal, seperti menjual kardus yang mereka kumpulkan dari berbagai tempat di Jakarta.

Mawar memutuskan membuka warung di lantai dasar rumah susun yang ia tempati. Sesudah lama menunggu ia akhirnya mendapatkan izin untuk menjalankan usaha mikronya. Ini memberi sumber pemasukan tambahan untuk keluarganya.

Perlunya dukungan lebih agresif untuk usaha mikro

Pada April 2016, Presiden Jokowi mengumumkan serangkaian arahan untuk memperbaiki institusi lokal, menurunkan rintangan untuk kewirausahaan dan kemudahaan untuk berusaha. Namun, usaha reformasi tersebut tidak betul-betul dijalankan dan bergerak sangat lambat.

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan upaya untuk memupuk kewirausahaan mikro, mendorong pembangunan ekonomi lokal, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dan layaknya sekali dayung, dua pulau terlampaui, peningkatan upaya-upaya ini juga dapat berkontribusi untuk mengatasi masalah korupsi di tingkat lokal.

This article was originally published in English