Untuk melindungi salah satu sumber pangan yang penting bagi penduduk Indonesia, pemerintah menyita dan meledakkan kapal-kapal penangkapan ikan ilegal. Aksi ini sudah diakui secara global dan telah membuahkan hasil.
Tetapi, penangkapan ilegal bukanlah satu-satunya masalah yang Indonesia hadapi. Mulai dari ikan ditangkap oleh nelayan lokal, hingga sampai di piring kita, 40% dari tangkapan ikan hilang dan terbuang akibat pengelolaan perikanan yang kurang baik. Jika ditelaah, setiap tahun Indonesia mengalami kehilangan produk perikanan senilai US$7.28 miliar atau sekitar Rp 104 triliun.
Setiap penduduk Indonesia diperkirakan membuang sekitar 300 kilo gram (kg) makanan per tahun: termasuk juga makanan dari sumber laut yang terbuang secara sengaja. Pada saat yang bersamaan, sebanyak 19 juta orang, atau sekitar 8% dari total populasi–masih tergolong kurang gizi.
Hasil pangan yang terbuang dan hilang disebutkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sustainable Development Goals (SDG)) poin ke-12, yaitu mewujudkan konsumsi dan produksi pangan yang bertanggung jawab.
Sayangnya, target-target di dalam SDG ini tidak menyinggung sektor secara spesifik, termasuk perikanan.
Kebanyakan SDG yang berhubungan dengan sektor perikanan, dicantumkan di dalam poin SDG yang ke-14, yaitu konservasi dan penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan
Namun, target SDG dalam poin ini tidak menyebutkan isu-isu tentang jumlah ikan yang terbuang dan hilang dalam proses produksi pangan.
Hal ini menjadikan isu tersebut belum sepenuhnya diakui oleh sektor perikanan, atau pihak lain, sebagai target capaian SDG mereka. Kami berpendapat sudah seharusnya hal ini berubah.
Kenapa ikan kita banyak yang hilang dan terbuang?
Di bawah terik matahari dan hujan, ikan yang merupakan komoditi pangan yang mudah rusak, harus melalui jarak yang jauh untuk mencapai titik penjualan. Proses transportasi dari laut hingga pasar lokal maupun internasional dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan.
Tanpa praktik pemindahan dan dan penyimpanan yang baik setelah ikan ditangkap, kualitas ikan bisa memburuk dengan sangat cepat. Hal ini mengakibatkan nilai komoditas ikan tersebut menurun tanpa disengaja.
Di atas kapal-kapal penangkapan ikan, nelayan sering dengan sengaja membuang ikan tangkapan mereka, agar ada ruang untuk ikan lain yang punya nilai ekonomis lebih tinggi.
Saat pendaratan, kualitas ikan akan turun jika hasil tangkapan dibongkar di dermaga yang tidak beratap, atau direndam dalam air terlalu lama karena keterbatasan fasilitas pendingin. Akibatnya, pedagang ikan harus membuang sebagian hasil tangkapannya karena ikan tersebut memiliki kualitas yang rendah.
Data terkini menunjukkan, praktik penangkapan ikan yang buruk berkontribusi terhadap 8,2% dari komoditas pangan laut yang terbuang di Indonesia. Selebihnya, 6% disebabkan sistem transportasi dan penyimpanan yang kurang mendukung, 9% disebabkan proses pengolahan dan pengemasan yang buruk, dan 15% disebabkan jaringan distribusi yang kurang baik.
Koordinasi pengawasan yang lebih baik antara pemerintah dan lembaga non pemerintah
Pemerintah sudah melakukan sosialisasi soal pentingnya menjaga kualitas ikan. Pemerintah juga sudah membangun fasilitas penyimpanan dan dermaga yang layak. Hal tersebut bertujuan agar nelayan bisa memastikan kualitas tangkapan mereka tetap baik.
Sebagai langkah pengawasan, pemerintah mencatat jenis ikan tersebut dan beratnya. Namun pemerintah dan lembaga non pemerintah belum mengambil data jumlah ikan yang terbuang dan hilang secara berkala.
Hingga saat ini masih sulit untuk mengawasi praktik penangkapan ikan di laut. Seperti misalnya: masih sulit mengontrol apakah nelayan menyimpan semua tangkapannya atau membuang sebagian yang tidak diinginkan. Namun, sistem pengawasan ini masih bisa dilakukan di darat.
Lembaga pemerintah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Uni Eropa sebagai importir ikan, dan lembaga non pemerintah seperti Marine Stewardship Council (MSC), sebagai organisasi independen yang menetapkan standar praktik perikanan yang berkelanjutan, seharusnya memiliki peran lebih aktif dalam mengontrol jumlah ikan yang terbuang dan hilang dengan memodifikasi sistem pengawasan dan sertifikasi.
Untuk menerbitkan sertifikasi penangkapan ikan yang saat ini bertujuan untuk melawan aktivitas perikanan ilegal dan penangkapan yang tidak bertanggung jawab, KKP menggunakan data hasil tangkapan ikan, termasuk jenis ikan dan beratnya, saat pendaratan.
Kementerian bisa meningkatkan proses sertifikasi yang ada untuk mendorong nelayan mengurangi jumlah ikan yang terbuang dan hilang.
Para pekerja di sektor perikanan-mulai dari nelayan, pedagang hingga para pengolah ikan–yang mampu mengurangi jumlah ikan yang terbuang dan hilang dapat diberi insentif guna memotivasi mereka untuk menjaga kualitas ikan.
Kementerian juga sedang menguji coba sebuah sistem yang terintegrasi, bernama STELINA. Sistem ini bertujuan untuk membantu pelaku bisnis perikanan dalam mematuhi kebijakan dan regulasi ekspor di negara tujuan. STELINA menghubungkan semua informasi rantai suplai secara elektronik agar dapat dilacak.
Dalam sistem yang dibangun ini, pemerintah sebaiknya memasukkan sistem sertifikasi untuk memantau jumlah ikan yang terbuang dan hilang juga.
Sementara itu, MSC dapat memodifikasi proses pengawasan mereka sebelum menerbitkan dua sertifikasi ramah lingkungan mereka. Sebagaimana yang disyaratkan oleh pembeli dan penjual ecer di pasar luar negeri, skema MSC mewajibkan pengekspor serta penyuplai mereka untuk membuktikan bahwa ikan mereka berasal dari daerah dengan stok ikan sehat dan operasi penangkapannya berdampak minimal terhadap lingkungan. Mereka juga mewajibkan semua ikan dari operasi perikanan yang tersertifikasi dapat diidentifikasi, dilacak dan dipisahkan dari hasil perikanan lain yang tidak tersertifikasi.
Sistem keterlacakan MSC bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui jumlah ikan yang terbuang dan hilang. Sayangnya, MSC belum menggunakan sistem ini untuk memantau jumlah ikan yang terbuang dan hilang.
MSC menyatakan bahwa visinya adalah menjaga suplai komoditi pangan ikan untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, meminimalisir jumlah ikan yang terbuang dan hilang seharusnya menjadi bagian dari aktivitas mereka karena sejalan dengan visi MSC.
Menghitung manfaatnya
Mengurangi jumlah ikan yang terbuang dan hilang dalam proses pengolahan komoditas pangan ikan mendatangkan banyak manfaat, tidak hanya bagi nelayan lokal tapi juga konsumen, negara, dan lingkungan.
Untuk nelayan, langkah ini akan mengurangi kerugian mereka dari segi keuangan.
Konsumen mendapatkan produk perikanan yang lebih baik.
Jika seluruh rantai produksi sektor perikanan lebih efisien, maka pada akhirnya hal ini membawa keuntungan bagi ekonomi nasional.
Manfaatnya juga akan terlihat dari segi lingkungan karena langkah ini membutuhkan lebih sedikit sumber daya dan mengeluarkan lebih sedikit gas rumah kaca.
Setiap gram dari 9 juta metrik ton pangan ikan yang terbuang dan hilang adalah nutrisi yang dapat diberikan untuk anak kekurangan gizi di Indonesia. Mengkompensasi ikan yang terbuang dengan menangkap lebih banyak, bukanlah solusi karena akan menguras sumber daya ikan di laut.
Mengatur dan mengawasi jumlah ikan yang terbuang dan hilang bukanlah perkara mudah.
Namun, kerja keras ini setimpal demi menghemat Rp 104 triliun setiap tahunnya demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
_Mulia Nurhasan, menulis artikel ini bersama Ray Chandra Purnama (National Program Officer UNIDO SMART-FISH Indonesia program)