Pada 23 Juni 2016, Inggris mengadakan referendum untuk memutuskan apakah mereka harus keluar atau tetap menjadi anggota Uni Eropa (UE). Lebih dari 30 juta orang memberikan suara dengan hasil akhir 51,9% orang memilih untuk meninggalkan UE dan sisa 48,1% memilih untuk tetap bergabung.
Enam bulan kemudian, Perdana Menteri Inggris yang baru, Theresa May, menyampaikan pidato yang berbunyi:
Rakyat Inggris memilih untuk perubahan … Dan adalah tugas pemerintah untuk melaksanakannya.
Yang selanjutnya menjadi masalah adalah memutuskan cara untuk meninggalkan UE. Apakah proses pisahnya akan benar-benar drastis, atau dikenal dengan proses Brexit yang kasar, atau adakah versi lunaknya, di mana beberapa hubungan dengan UE masih tetap dipertahankan?
Sedikit tentang UE
UE merupakan sebuah bentuk kemitraan ekonomi dan politik 28 negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, Italia, Swedia, Finlandia, Inggris dan Irlandia. Uni Eropa beroperasi di bawah mekanisme “pasar tunggal” yang berarti barang, jasa, modal dan orang-orang dari berbagai negara anggota dapat bergerak seolah-olah mereka satu negara.
Sembilan belas negara anggota, tidak termasuk Inggris, memiliki mata uang yang sama yaitu Euro. UE juga memiliki parlemennya sendiri yang menetapkan peraturan di bidang-bidang yang berbeda termasuk lingkungan, transportasi, dan hak-hak konsumen.
Strategi Sapu Bersih Theresa May
Visi Theresa May untuk meninggalkan Uni Eropa disampaikan melalui Buku Putih Brexit, yang dia sampaikan ke Parlemen pada 2 Februari 2017. Makalah ini menjelaskan bahwa, dalam negosiasinya untuk keluar dari Uni Eropa, Inggris akan:
- tidak mencari keanggotaan dalam pasar tunggal UE
- mengejar kemitraan strategis baru dengan UE
- mengejar pengaturan pabean baru dengan UE untuk mengamankan perjanjian perdagangan baru dengan negara lain secara bilateral dan dalam kelompok yang lebih luas.
Secara substantif, buku putih ini adalah indikasi yang jelas untuk opsi Brexit dengan pendekatan yang kasar. Brexit yang menggunakan pendekatan yang lunak akan membuat Inggris tetap berada di pasar tunggal Eropa, atau paling tidak menjadi anggota eksternal serikat pabean UE sebagaimana Turki dan beberapa negara kecil lainnya termasuk Monako, Andorra, dan San Marino.
Read more: Experts read the Brexit white paper – so you don't have to
Serikat pabean adalah pengaturan antara dua atau lebih negara yang memungkinkan barang beredar bebas antar-wilayah negara-negara yang menjadi anggota serikat. Peredaran barang ini dilakukan dengan menghapus tarif antara negara-negara di dalam serikat dan menetapkan tarif eksternal bersama untuk negara-negara di luar serikat.
Serikat pabean tidak mencakup perdagangan jasa dan aliran modal dan manusia. Tetapi perjanjian-perjanjian yang telah membentuk UE mengabadikan pasar tunggal (di mana serikat pabean menjadi komponennya) dalam empat pilar yang tidak dapat dipisahkan: pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Untuk UE, ini adalah paket utuh sehingga anggota pasar tunggal tidak dapat memilih salah satu dari ke empat unsur di atas.
Cara keras atau lunak? Jadi atau tidak?
Perbedaan cara kasar atau lunak berbeda dengan apakah Brexit terjadi dengan adanya kesepakatan atau tidak. Isu pertama sudah ditentukan: pendekatan yang diambil oleh May adalah Brexit Keras, karena Theresa May tidak mencari keanggotaan pasar tunggal UE dan Uni Pabean.
Pendekatan ini memungkinkan Inggris untuk merundingkan perjanjian perdagangan internasional secara independen baik dengan masing-masing negara atau serikat pabean lainnya setelah tanggal penarikan resmi Inggris: 29 Maret 2019. Setelah tanggal ini, kesepakatan Brexit antara Inggris dan UE tentang apa yang terjadi selanjutnya bisa terjadi atau tidak.
Jadi, pengaturan pasca-penarikan dengan UE juga termasuk apakah ada kesepakatan antara Inggris dan EU: Apakah Inggris akan keluar begitu saja, atau dengan melalui periode pelaksanaan yang bertahap?
Kesepakatan Brexit
Baik pemerintah Inggris maupun badan-badan UE jelas lebih suka berpisah dengan kesepakatan dan proses pemisahan yang bertahap. Untuk tujuan ini, kedua belah pihak telah menghabiskan hampir dua tahun bernegosiasi untuk menyepakati perjanjian pemisahan.
Ini adalah “perjanjian kesepakatan Brexit” yang sekarang kita kenal. Perjanjian tersebut berupa naskah setebal 585 halaman yang disetujui secara hukum oleh pemerintah UE dan Inggris pada tanggal 14 November 2018. Kesepakatan tersebut menetapkan ketentuan bahwa pemisahan Inggris dari UE hanya dapat mulai berlaku setelah diratifikasi oleh parlemen Inggris.
Tetapi, pada 15 Januari 2019 House of Commons–Majelis Rendah di sistem parlemen Inggris–menolak kesepakatan Brexit dengan total suara mayoritas yang menakjubkan dan belum pernah terjadi sebelumnya yaitu 230 suara. Lebih dari sepertiga anggota parlemen pendukung Theresa May bergabung dengan partai-partai oposisi dalam menentang kesepakatan Brexit meskipun mereka menunjukkan dukungannya pada pemerintahan May pada keesokan harinya.
Read more: Tak ada 'solusi tunggal' untuk meningkatkan representasi politik perempuan di Asia
Lalu apa masalah di balik kesepakatan itu?
Seperti dalam kasus perceraian, kesepakatan Brexit yang dimotori Theresa May dan kemudian ditolak oleh parlemen menetapkan persyaratan untuk membagi aset, kewajiban, dan sumber daya manusia. Mengesampingkan berbagai masalah hukum yang mempengaruhi perdagangan, kesepakatan itu secara khusus mengatakan berapa banyak uang yang harus dibayar Inggris kepada UE berikut syarat-syarat bagaimana uang sejumlah £39 miliar akan dibayarkan.
Kesepakatan itu juga melindungi hak-hak kerja dan tempat tinggal warga negara Inggris yang tinggal di tempat lain di UE dan warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris hingga akhir periode implementasi Brexit pada 31 Desember 2020.
Tetapi masalah yang paling sulit dari kesepakatan Brexit, dan yang terbukti sebagai kelemahan utamanya, adalah usulan untuk memperkenalkan metode baru guna menghindari kembalinya perbatasan fisik antara Irlandia Utara–yang merupakan bagian dari Inggris–dan Republik Irlandia, yang merupakan negara anggota UE.
‘Pintu belakang’ Irlandia Utara
Pulau Irlandia terbagi menjadi dua entitas yang terpisah: Republik Irlandia, yang merupakan negara anggota dari Uni Eropa yang independen, dan Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Inggris dan memiliki 18 kursi di parlemen Inggris.
Keberadaan solusi ‘backstop’ di Irlandia Utara dalam kesepakatan Brexit merupakan langkah berbelit-belit untuk mempertahankan perbatasan terbuka antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia sampai Inggris dan Uni Eropa dapat menemukan solusi jangka panjang untuk periode yang tidak terbatas–bahkan setelah berakhirnya periode implementasi Brexit (31 Desember 2020).
Faktanya adalah–dengan atau tanpa kesepakatan Brexit– Buku Putih Brexit telah menegaskan bahwa Inggris harus berada di luar Pasar Tunggal Uni Eropa dan Serikat Pabean. Hal ini berarti perbatasan fisik akan muncul kembali di pulau Irlandia.
Read more: Di Indonesia, legislator laki-laki skeptis soal kuota gender untuk perempuan dalam politik
Ini adalah prospek yang tidak menyenangkan karena ingatan kelam akan periode “Troubles”, yaitu konflik berdarah Irlandia Utara yang dipicu oleh bentrokan di wilayah perbatasan pada akhir 1960-an. Bentrokan ini terjadi antara mayoritas penganut Protestan Inggris dan penduduk minoritas Katolik atau nasionalis Irlandia.
Selama bertahun-tahun, keanggotaan Inggris dan Irlandia di UE menghilangkan perbatasan yang memisahkan keduanya. Upaya ini berhasil mengakhiri “Troubles” dalam Perjanjian Jumat Agung 1998,. Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa seluruh perbatasan Irlandia bebas.
Pendekatan kasar yang diambil dalam kesepakatan Brexit melanggar Perjanjian Jumat Agung. Usulan Theresa May adalah solusi ‘backstop’ untuk perbatasan Irlandia dalam kesepakatan Brexit.
Disebut ‘backstop’ karena sebenarnya mendorong perbatasan Inggris dengan Uni Eropa dari Irlandia Utara. Ini berarti Irlandia Utara akan tetap tunduk pada kerangka hukum Uni Eropa dan akan tetap terpisah dari Inggris untuk waktu yang tidak terbatas.
Dan inilah mengapa garis keras Brexit konservatif, dan Partai Uni Demokratik Irlandia Utara (DUP) yang kecil namun sangat diperlukan, menentang solusi Theresa May ini. Terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas orang Irlandia Utara memilih untuk tetap berada di UE dalam referendum 2016, DUP khawatir hal tersebut akan memberikan momentum bagi mereka yang ingin menyatukan kembali Irlandia.
Read more: Peneliti sebut _hipster_ sebagai penjajah pada era modern
Di sisi lain, meskipun mendapatkan desakan dari Theresa May, UE tidak memberikan jaminan hukum yang mengikat tentang tanggal berakhir yang pasti untuk solusi ‘backstop’ tersebut. Strategi UE jelas. Hal ini dipicu oleh keberadaan solusi ‘backstop’ yang memberikan daya tawar lebih bagi UE dalam proses negosiasi selanjutnya dengan Inggris.
Jadi apa alternatif bagi Theresa May untuk mewujudkan kesepakatan Brexit dengan cara yang kasar? Tebakannya bisa dilakukan dengan menunda atau menarik mundur rencana Brexit. Beberapa bahkan sudah membicarakan tentang kemungkinan adanya referendum Brexit kedua. Mengingat ketidakpastian politik dan realitas hukum, dugaan apa pun hanyalah angan-angan semata.
Artikel ini diterjemahkan oleh Ariza Muthia dari bahasa Inggris