Militer Filipina merekrut orang-orang muslim dalam upaya melawan terorisme melalui pendekatan agama dan keamanan.
Ancaman keamanan Filipina semakin meningkat setelah munculnya Maute, kelompok teroris yang berafiliasi dengan IS (Islamic State), di Marawi. Kelompok itu pada Mei tahun lalu mengepung Marawi, ibu kota provinsi Lanao del Sur di Pulau Mindanao, bagian selatan Filipina yang mayoritas penduduknya muslim.
Konflik bersenjata selama lima bulan terjadi di kota tersebut dan membuat ribuan orang mengungsi. Lebih dari 520 anggota kelompok teroris tewas, sementara dari pihak tentara Filipina tercatat 122 serdadu terbunuh.
Pemerintah Filipina memang telah menyatakan bahwa kepemimpinan Maute telah hancur. Tapi, masih sangat mungkin kelompok teroris itu akan menghimpun kekuatan dan bangkit kembali.
Saya mempelajari terorisme di Asia Tenggara dan telah mengamati kebijakan pemerintah Filipina dalam melawan terorisme. Perekrutan muslim ke dalam militer dipandang sebagai strategi yang paling memungkinkan untuk membuat komunitas muslim menerima kehadiran militer di mana sebagian besar penduduk bersimpati pada militan.
Ancaman ISIS Filipina dan Asia Tenggara
Selain ancaman kelompok teroris berafiliasi IS, Filipina juga masih berurusan dengan kelompok Abu Sayyaf. Mereka membajak dan menculik para awak kapal asing serta meminta sejumlah tebusan yang sangat tinggi. Uang tebusan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan teroris mereka yang lain.
Sejauh ini, pemerintah Filipina yang mayoritasnya Katolik telah menggunakan pendekatan militer untuk memerangi kelompok-kelompok teroris. Akan tetapi militer Filipina memiliki peringkat yang buruk dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, menurut data dari situs militer tepercaya Global Fire Power. Bahkan ketika dibandingkan dengan 133 negara lain, Filipina hanya menduduki peringkat 52.
Agama dan budaya sebagai alat untuk melawan
Upaya memberantas terorisme saat ini telah menjadi agenda global. Namun, pemerintah di berbagai negara umumnya hanya menggunakan pendekatan militer. Kenyataannya, mengandalkan pendekatan militer saja tidaklah cukup. Pemerintah harus menggunakan pendekatan alternatif, seperti menggunakan agama dan budaya, untuk menghadapi kekerasan ekstremisme.
Read more: Ketika teroris mengorbankan anak dalam aksi bom bunuh diri—apa yang bisa dilakukan?
Indonesia telah menjalankan program deradikalisasi untuk menjinakkan teroris. Metode ini melibatkan komunitas dan keluarga mantan narapidana teroris yang telah direformasi pemahamannya.
Untuk menjangkau generasi milenial, pemerintah Indonesia juga telah merekrut pengguna internet muda dengan pengikut media sosial yang besar untuk menyebarkan pesan perdamaian.
Sementara itu, Filipina membentuk unit khusus muslim di tubuh militer mereka untuk dikerahkan ke daerah-daerah mayoritas muslim.
Apakah ini efektif?
Mulai tahun lalu, militer Filipina mengalokasikan kuota maksimal lima persen untuk merekrut muslim. Sebenarnya, sistem rekrutmen militer Filipina terbuka untuk semua warga negara. Namun selama ini muslim kurang tertarik untuk bergabung dengan militer karena mereka beranggapan kesempatan mereka untuk direkrut sangat kecil dibandingkan dengan pemeluk Katolik dan Kristen.
Read more: Bagaimana Indonesia mengatasi ancaman dari "pejuang" IS yang kembali ke tanah air
Dengan mengalokasikan kuota, militer berharap untuk memastikan sejumlah muslim direkrut. Militer Filipina juga mengalokasikan kuota 10% untuk prajurit wanita, dan 5% lagi untuk penduduk asli.
Pembentukan unit khusus muslim dapat membawa dua dampak positif.
Pertama, unit ini dapat membuka ruang dialog yang lebih besar jika dibandingkan dengan manuver militer konvensional. Dengan anggota muslim, unit khusus ini lebih peka terhadap hal-hal sensitif dalam agama dan budaya mereka.
Kedua, mempermudah adaptasi dan meraih dukungan masyarakat lokal. Keberadaan unit muslim diharapkan akan mengurangi kecurigaan di komunitas lokal terhadap pengerahan militer.
Militer dapat beroperasi di daerah mayoritas muslim tanpa terlihat mencurigakan oleh penduduk setempat. Pada saat yang sama, ini bisa menjadi kontra narasi terhadap pandangan lokal bahwa penempatan militer oleh pemerintah merupakan bentuk invasi.
Di sisi lain, pembentukan unit khusus muslim di dalam militer Filipina juga dapat membawa konsekuensi negatif.
Pertama, ada potensi menciptakan faksi atau disparitas dalam militer antara unit muslim dan unit lainnya.
Ada banyak sekali kasus di berbagai negara seperti Turki dan Myanmar yang menunjukkan bagaimana militer dapat terfragmentasi ketika faksi yang berbeda saling bermusuhan.
Jika semangat nasionalisme tidak ditanam dengan baik, unit khusus muslim justru dapat menimbulkan masalah baru bagi Filipina.
Alih-alih membuat proses perdamaian menjadi lebih mudah, justru menjadi bahan bakar baru dalam menyulut api konflik yang sudah lebih dulu eksis.
Kedua, pendekatan semacam itu mungkin dapat menciptakan stigma bahwa muslim adalah teroris dan harus diperangi oleh muslim garis keras pula.
Islam selama ini kerap dituding, terutama oleh masyarakat Barat, sebagai agama atau keyakinan yang sarat akan ideologi kekerasan. Jika unit khusus muslim yang baru dibentuk ini tidak dikelola dengan benar, justru akan memperkuat stigma tersebut. Bahwa seolah-olah untuk melawan muslim yang radikal maka dibutuhkan muslim lain yang tak kalah radikal dengan balutan baju militer.
Read more: 17 tahun sejak kejadian 9/11, mengapa Al-Qaeda masih kuat?
Apa yang bisa dipelajari Indonesia
Selain diskursus yang ada, strategi yang didasarkan pada budaya dan agama untuk melawan ekstremis dengan membentuk unit militer khusus muslim yang diinisiasi oleh pemerintah Filipina harus diapresiasi. Dengan kekuatan militer yang terbatas, pemerintah Filipina mampu menyusun strategi alternatif untuk menghancurkan akar ekstremisme. Pada saat yang sama, pemerintah Filipina juga mengurangi potensi konflik dengan masyarakat lokal dan membangun citra militernya di Asia Tenggara.
Ancaman ekstremisme di Filipina terhadap negara-negara Asia Tenggara lainnya membuat masalah ini bertransformasi menjadi isui regional.
Setiap negara Asia Tenggara memiliki kepentingan strategis yang berbeda. Misalnya, Indonesia yang sisi utaranya secara langsung berbagi perbatasan dengan Filipina. Dari bagaimana Filipina memerangi ekstremisme, Indonesia dapat mengambil banyak pelajaran seperti strategi operasional, teknis lapangan, bagaimana menangani para pelaku secara komprehensif, dan dampak psikologis terorisme terhadap masyarakat.
Terutama karena tercatat bahwa sejumlah warga Indonesia telah memperoleh pelatihan teroris di kamp organisasi militan dari Filipina.
Terlepas dari pro dan kontra, kita masih berharap bahwa pendekatan ini bisa menjadi solusi terhadap penanggulangan isu ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme yang telah menghantui tidak hanya kehidupan masyarakat Filipina tetapi juga komunitas Asia Tenggara yang lebih besar.