Seiring Taliban mengambil alih kendali negara, Afghanistan telah kembali menjadi lokasi yang sangat berbahaya bagi perempuan.
Bahkan sebelum jatuhnya Kabul pada 15 Agustus, situasi telah memburuk dengan cepat dan semakin buruk dengan adanya rencana penarikan semua personel militer asing dan bantuan internasional.
Dalam beberapa minggu terakhir saja, ada banyak laporan jatuhnya korban dan kekerasan. Sementara itu, ratusan ribu orang telah meninggalkan rumah mereka. Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR)mengatakan sekitar 80% dari mereka yang melarikan diri sejak akhir Mei adalah perempuan dan anak-anak.
Apa arti kembalinya Taliban bagi para perempuan di Afghanistan?
Sejarah Taliban
Taliban mengambil alih Afghanistan pada 1996, menciptakan situasi penuh kekerasan dan menerapkan peraturan ketat atas interpretasi radikal mereka atas hukum Islam.
Di bawah kekuasaan mereka, perempuan wajib menutup diri mereka dan hanya diperbolehkan untuk keluar bila ditemani oleh kerabat laki-laki. Taliban juga melarang anak-anak perempuan untuk bersekolah, dan melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah. Mereka juga dilarang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.
Perempuan dikenakan hukuman kejam karena tidak mematuhi aturan ini, termasuk dipukuli dan dicambuk, serta dirajam sampai mati jika terbukti melakukan perzinahan. Afghanistan saat itu memiliki angka kematian perempuan tertinggi di dunia.
Kondisi 20 tahun terakhir
Dengan jatuhnya Taliban pada 2001, kesejahteraan para perempuan meningkat drastis, meski peningkatan ini parsial dan rapuh.
Perempuan sekarang memegang posisi sebagai duta besar, menteri, gubernur, anggota polisi, dan pasukan keamanan. Pada 2003, pemerintahan baru turut mengesahkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang mengharuskan negara-negara untuk memasukkan kesetaraan gender ke dalam hukum yang berlaku di dalam negeri.
Konstitusi Afghanistan 2004 menyatakan bahwa “warga Afghanistan, laki-laki dan perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum”. Sementara itu, sebuah undang-undang pada 2009 diperkenalkan untuk melindungi perempuan dari kawin paksa dan kawin bawah umur, dan kekerasan.
Menurut Human Rights Watch, undang-undang tersebut berdampak pada kenaikan dalam laporan, investigasi, dan - pada tingkat yang lebih rendah - hukuman atas kejahatan kekerasan terhadap perempuan.
Walau negara ini telah berubah dari hampir tidak ada anak perempuan yang sekolah hingga memiliki puluhan ribu siswa perempuan di universitas, kemajuan yang selama ini terjadi termasuk lambat dan tidak stabil. UNICEF melaporkan bahwa dari 3,7 juta anak Afghanistan yang putus sekolah, sekitar 60% adalah perempuan.
Read more: Bagaimana jurnalis perempuan memperjuangkan kesetaraan gender: antara jurnalisme dan advokasi
Kembali ke masa kegelapan
Secara resmi, pemimpin Taliban menyampaikan bahwa mereka berkeinginan untuk memberikan hak-hak perempuan “sesuai dengan Islam”. Tapi pernyataan ini disambut dengan keraguan besar, termasuk oleh para pemimpin perempuan di Afghanistan. Nyatanya, Taliban sejauh ini menunjukkan bahwa mereka akan menerapkan kembali rezim represif.
Pada Juli, PBB melaporkan bahwa jumlah perempuan dan anak perempuan yang terbunuh dan terluka dalam setengah tahun pertama 2021 hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Di daerah yang berada di bawah kendali Taliban, anak perempuan dilarang bersekolah dan kebebasan bergerak mereka dibatasi. Ada juga laporan terjadi perkawinan paksa.
Para perempuan mengenakan kembali cadar dan berusaha menghilangkan bukti-bukti mereka pernah mendapat pendidikan dan tentang kehidupan mereka di luar rumah demi melindungi diri dari Taliban.
Seorang perempuan Afghanistan anonim menulis di The Guardian:
Saya tidak menyangka bahwa kami akan kehilangan semua hak dasar kami lagi dan mundur ke masa 20 tahun yang lalu. Setelah 20 tahun memperjuangkan hak dan kebebasan kami, kami harus segera mengenakan burkak dan menyembunyikan identitas kami.
Banyak warga Afghanistan marah dengan kembalinya Taliban dan bagaimana komunitas internasional mengabaikan mereka. Terjadi protes di jalanan. Perempuan bahkan mengangkat senjata untuk menunjukkan penolakan - sesuatu yang yang langka terjadi.
Tapi, ini semua tidak akan cukup untuk melindungi para perempuan dan anak-anak perempuan.
Read more: Krisis Suriah, senjata kimia, dan batas-batas hukum internasional
Dunia menolak melihat
Saat ini, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terlibat dalam operasi penyelamatan besar untuk mengeluarkan warga dan staf mereka dari Afghanistan. Tapi bagaimana dengan warga Afghanistan dan masa depan mereka?
Presiden AS Joe Biden cenderung tetap tidak tergerak oleh pergerakan Taliban dan krisis kemanusiaan yang memburuk. Dalam pernyataan pada 14 Agustus, ia mengatakan:
Saya tidak dapat menerima Amerika terus-menerus hadir di tengah konflik sipil negara lain.
Padahal, AS dan sekutunya datang ke Afghanistan 20 tahun yang lalu dengan rencana untuk menyingkirkan Taliban dan melindungi hak-hak perempuan. Namun, hingga saat ini kebanyakan orang Afghanistan merasa tidak pernah merasakan kedamaian selama hidup mereka.
Seiring Taliban menegaskan kembali kendali penuh atas negara itu, pencapaian selama 20 tahun terakhir, terutama yang dibuat untuk melindungi hak-hak dan kesetaraan perempuan, terancam jika komunitas internasional sekali lagi meninggalkan Afghanistan.
Para perempuan benar-benar memohon bantuan. Kita berharap dunia akan mendengarkan.
Rachel Noorajavi menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.