Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali menghadapi hambatan. Setelah kecelakaan yang terjadi pada Desember lalu dan merenggut dua nyawa, proyek yang disponsori Cina ini kini menimbulkan masalah keuangan. Proyek tersebut kini membutuhkan tambahan dana hingga US$1,2 miliar (Rp 17,6 triliun) dari perkiraan awal $6 miliar (Rp 88,3 triliun).
Cina meminta Indonesia untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan untuk menutupi anggaran yang membengkak itu.
Sebagai peneliti yang fokus pada hubungan Indonesia-Cina, kami menyarankan agar pemerintah Indonesia menolak permintaan tersebut untuk menghindari konsekuensi yang merugikan bagi perekonomian negara. Indonesia harus belajar dari kisah sukses Malaysia dalam renegosiasi utang proyek yang dibiayai Cina pada 2016.
Belajar dari Sri Lanka dan Uganda
Pembengkakan biaya (cost overrun) ini sangat mirip dengan yang terjadi di Sri Lanka, yang berujung pada gagalnya negara ini dalam membangun Pelabuhan Hambantota.
Sri Lanka menerima pinjaman $1,3 miliar (Rp 19,1 triliun) dari Cina untuk memodernisasi pelabuhan tersebut dengan syarat Perusahaan Konstruksi Komunikasi Cina yang mengeksekusi proyek itu.
Akan tetapi, karena tingkat korupsi yang sangat tinggi, Sri Lanka tidak mampu untuk melunasi utangnya yang melonjak hingga $8 miliar (Rp 117,7 triliun). Akibatnya, 70% saham pelabuhan tersebut terpaksa disewakan seharga $1,12 miliar (Rp 16,4 triliun) kepada perusahaan China Merchant Port selama 99 tahun, guna membantu mendanai neraca pembayaran negara.
Artinya, Sri Lanka tak hanya harus membayarkan pinjaman untuk proyek Hambantota, tapi juga kehilangan kepemilikan dominan atas proyek itu. Sebagian besar keuntungan yang didapat dari pengoperasian pelabuhan tersebut justru akan masuk ke dompet China Merchant Port.
Uganda juga menghadapi masalah serupa dalam proyek perluasan bandara Internasional Entebbe Uganda pada 2021. Proyek ini menerima pinjaman dari Bank Ekspor-Impor (EXIM) China senilai $207 juta (Rp 3,04 triliun) selama jangka waktu 20 tahun. Namun, upaya Uganda untuk melunasi utang tersebut tersendat.
Perjanjian keuangan antara Uganda dan Cina menyatakan) bahwa Uganda diharuskan menyediakan sumber agunan yang sepenuhnya likuid dalam bentuk uang tunai deposito, yang dapat disita secara sepihak oleh Cina jika Uganda tidak dapat melunasi pinjaman tersebut.
Selain itu, Cina juga menuntut semua pendapatan yang dihasilkan dari Bandara Internasional Entebbe digunakan untuk membayar kembali pinjaman dengan basis prioritas. Uganda berhasil menolak permintaan ini dan melakukan negosiasi ulang di bawah pengaturan yang tidak terlalu intrusif, yang memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk memantau tetapi tidak mengendalikan keputusan pembelanjaan.
Ekonom telah memperingatkan bahwa Indonesia dapat mengalami penderitaan secara finansial karena membayar utang Cina yang meningkat untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Jika Indonesia tidak ingin berakhir dengan masalah utang seperti yang dihadapi negara lain, pemerintah mungkin perlu mencontoh strategi sukses Malaysia dalam melakukan negosiasi ulang dengan Cina.
Renegosiasi Malaysia
Malaysia meluncurkan East Coast Rail Line (ECRL) di bawah pemerintahan Najib Razak pada 2016 dengan biaya 65,5 miliar ringgit (Rp 289,2 triliun).
Namun, kepemimpinan Mahathir Mohamad (2018-2020) menganggap bahwa proyek itu terlalu mahal dan menemukan adanya pembekakan biaya yang tidak jelas. Setelah melakukan negosiasi ulang selama 9 bulan, Cina setuju untuk menurunkan biaya proyek sebesar sepertiga menjadi 44 miliar ringgit (Rp 145,4 triliun).
Malaysia menggunakan kedekatannya dengan Amerika Serikat (AS), Jepang, dan ASEAN selama bernegosiasi dengan Cina. Strategi ini berhasil memperkuat daya tawar Malaysia.
Indonesia pun seharusnya bisa menggunakan posisi strategisnya sebagai negara pendiri ASEAN dan ketua tahun ini untuk melakukan negosiasi ulang dengan Cina untuk mengurangi risiko terjerat dalam kegagalan membayar utang dan kerugian yang lebih dalam.
Rekomendasi
Sangat penting untuk dicatat bahwa dalam hal proyek yang didanai Cina, negara penerima bukanlah korban yang mengenaskan. Sebaliknya, mereka secara aktif membentuk bagaimana proyek tersebut dioperasikan.
Untuk saat ini, pilihan paling bijak bagi Indonesia adalah menolak permintaan Cina untuk menggunakan APBN sebagai jaminan, karena terlalu berisiko. Menempatkan APBN sebagai jaminan dapat mengakibatkan kerugian yang pada akhirnya akan menambah beban utang kepada warga negara Indonesia.
Kami sangat merekomendasikan Indonesia untuk berhati-hati dalam proyek kemitraan dengan Cina dan mendiversifikasi mitra negaranya dalam proyek infrastruktur di masa mendatang.