Menu Close

Amerika terancam perang saudara – kali ini dipicu oleh Donald Trump

Mantan Presiden AS Donald Trump. (AP Photo/Sue Ogrocki)

Dakwaan terhadap mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas tuduhan percobaan pembatalan hasil pemilihan presiden (Pilpres) AS 2020 merupakan ujian paling serius bagi pemerintahan konstitusional AS, paling tidak sejak Desember 1860 ketika negara bagian South Carolina memisahkan diri dari AS.

Pemisahan diri tersebut memicu terjadinya rangkaian peristiwa yang mengarah pada Perang Saudara (Civil War).

Namun, sebelum membahas apa yang dipertaruhkan dalam krisis kali ini, kita harus lebih dulu melihat akar masalahnya lebih dalam.

Bagaimana mungkin seorang presiden yang kalah menolak untuk menerima hasil pemilihan umum (pemilu) yang – secara historis – aman, lalu mengerahkan massa untuk melakukan kerusuhan di Gedung Kongres AS dan memerintahkan para pendukung setianya yang jumlahnya sepertiga penduduk AS?

Bagaimana mungkin orang ini dapat menggugat seperenam, atau lebih, pemilih lainnya, demi bisa kembali berkuasa pada tahun 2024 sebagai calon terkuat dari Partai Republik?

Orang-orang terpilih

Sebagai seorang sejarawan yang mencoba untuk mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, saya melihat ada satu penjelasan mendasar yang dapat ditarik ke belakang - meskipun kelihatannya aneh - dari satu bagian buku yang diterbitkan di Paris 238 tahun yang lalu.

“Mereka yang bekerja keras di bumi adalah umat pilihan Tuhan.” Demikianlah yang dinyatakan Thomas Jefferson pada tahun 1785 dalam “Notes on the State of Virginia” (Catatan Negara Virginia), yang awalnya ia tulis sebagai rangkaian surat untuk seorang pengunjung dari Prancis.

Kata-kata Jefferson bukan cuma angin lalu. Setelah menjadi presiden pada tahun 1801, ia menggunakan kekuatan pemerintah federal untuk memperluas kekuatan publik AS dan mensurvei, membagi, dan menjual kekuatan tersebut kepada sebanyak mungkin petani kulit putih.

Workers clean the face of a large rock sculpture.
Para pekerja menggunakan alat pencuci bertekanan untuk membersihkan bagian wajah replika Thomas Jefferson di Mount Rushmore National Memorial di South Dakota. (AP Photo/Charlie Riedel)

Menurut seorang sejarawan, AS pada masa awal adalah sebuah “kerajaan pemukim”, sebuah kekuatan politik dan militer yang memiliki tujuan utama untuk menyediakan lebih banyak lahan bagi keluarga petani.

Situasi ini berlangsung selama beberapa generasi.

Dengan sedikit perubahan dan variasi, partai-partai dan presiden-presiden memuji dan mendukung mayoritas penduduk pedesaan di Amerika.

Budaya Amerika menilai masyarakat petani dan kota-kota kecil sebagai bagian yang paling otentik dan berbudi luhur dari negara ini - atau, seperti yang dikatakan oleh Presiden Andrew Jackson pada tahun 1837, “tulang dan urat nadi negara.”

Orang-orang itu, pada gilirannya, meyakini bahwa merekalah yang berkuasa, bukan pemerintah, Kongres, atau pun konstitusi.

Hal ini berlanjut setelah Perang Saudara menghancurkan perbudakan pada tahun 1860-an dan setelah Amerika menjadi masyarakat perkotaan pada tahun 1920-an.

Hanya dengan revolusi budaya dan sosial pada tahun 1960-an dan 1970-an, para penerus “orang-orang pilihan” Jefferson kehilangan status mereka sebagai orang Amerika yang paling Amerika.

Kulit putih, heteroseksual, Kristen

Kabar baiknya, keragaman budaya yang telah muncul selama setengah abad terakhir ini menyatakan bahwa semua orang Amerika adalah sama-sama Amerika. Kabar buruknya, budaya tersebut meremehkan “flyover states”, alias wilayah besar AS yang terletak di antara Pesisir Timur dan Pesisir Barat, sebagai daerah terpencil dan rasis.

Bagaiman apun, lahirnya Amerika yang baru dan plural ini membuat marah puluhan juta orang yang sebagian besar tinggal di kota-kota kecil dan di wilayah Selatan yang sebagian besar mengidentifikasi diri mereka sebagai orang kulit putih, heteroseksual, dan Kristen.

Trump, walaupun ia orang New York, memahami dan menyulut kemarahan itu. Dia seakan bermain dengan energi gelap amarah tersebut. Dia mengatakan kepada para pengikut MAGA (“Make America Great Again”, slogan kampanye Trump yang menjanjikan kebangkitan kembali AS) bahwa merekalah yang membuat Amerika menjadi besar dan hanya dia yang dapat mengembalikan kejayaan tersebut.

A man is seen from behind waving to supporters waving Trump 2024 signs.
Kandidat presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, meninggalkan sebuah rapat umum kampanye di Erie, Pennsylvania, beberapa hari sebelum ia didakwaan atas tuduhan merencanakan pembatalan hasil Pemilu 2020. (AP Photo/Sue Ogrocki)

Inilah mengapa mengapa Trump memiliki pengaruh yang begitu kuat terhadap begitu banyak warga AS. Dan sekarang, setelah menghadapi banyak dakwaan, ia menyerukan kepada mereka untuk menolak tidak hanya tatanan konstitusional AS tetapi juga dua pilarnya - aturan hukum dan aturan fakta.

Seperti yang dia katakan kepada pendukung setianya di acara tahunan Conservative Political Action Committee (Komite Aksi Politik Konservatif) bulan Maret lalu: “Saya adalah pejuangmu. Saya adalah keadilanmu. Dan bagi mereka yang telah dianiaya dan dikhianati: Sayalah pembalasanmu.”

Keputusan 2024

Tuduhan terbaru tanpa ragu menunjukkan bahwa Trump terus mengulangi - dan menindaklanjuti - klaim tentang pemilu yang bahkan oleh para penasihat terdekatnya sendiri dicirikan sebagai “hanya omong kosong konspirasi yang keluar dari sumbernya.”

Belum jelas apakah Trump sendiri tahu bahwa klaim-klaim tersebut salah, dan si penasihat khusus, yang dalam hal ini adalah Jack Smith, harus menunjukkan banyak hal untuk membuktikan bahwa sang mantan presiden bersalah.

Namun, seperti yang dikatakan oleh jurnalis AS, Zackk Beauchamp, dakwaan-dakwaan tersebut membuktikan bahwa Trump adalah “pembohong yang sangat egois atau mengidap delusi.”

A woman holds a banner that says Trump Indicted Again and Again outside a stone building.
Seorang pengunjuk rasa anti-Trump memegang spanduk di luar gedung pengadilan federal di Washington setelah Trump didakwa oleh Departemen Kehakiman AS atas upaya untuk membatalkan hasil Pilpres 2020. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Tentu saja Trump tidak akan mengakui keduanya. Dia sudah menyebut dakwaan itu “palsu”, sementara salah satu pengikutnya yang paling bersemangat di kongres AS, Marjorie Taylor Greene dari pedesaan di Georgia, bersikeras bahwa dakwaan itu adalah “serangan komunis” terhadap Amandemen Pertama dan “rakyat.”

Dalam dunia MAGA, jika suatu lembaga pemerintah mengatakan Trump melanggar hukum atau berbohong, itu berarti lembaga tersebut adalah bagian dari komplotan yang melawan rakyat.

Di antara dakwaannya minggu ini dan hari pemilihan November mendatang, AS harus memilih antara aturan hukum dan fakta di satu sisi, atau dengan aturan rakyat dan pemimpin mereka di sisi lain.

This article was originally published in English

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 187,200 academics and researchers from 4,998 institutions.

Register now