Dalam sebuah wawancara dengan Fairfax Media pada pertengahan Maret Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan bahwa bergabungnya Australia dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merupakan “ide bagus.”
Jokowi mengatakan bahwa bergabungnya Australia ke ASEAN akan lebih meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi kawasan Asia Tenggara.
Namun, pernyataan ini menimbulkan spekulasi di kalangan pengamat politik.
Para pengamat menafsirkan penyataan Jokowi sebagai “respons orang Jawa” yang suka memberikan jawaban ambigu demi menyenangkan hati orang lain.
Akankah Australia bergabung dengan ASEAN?
Para pengamat berpendapat bahwa kecil kemungkinannya Australia akan masuk ASEAN karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah kebijakan pertahanan mereka yang berbeda.
Australia terikat oleh pakta pertahanan militer, termasuk Perjanjian Keamanan Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat (ANZUS Treaty) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Sifat agresif pakta-pakta tersebut bertentangan dengan prinsip non-interferensi ASEAN. Perlu diketahui, ASEAN menekankan tidak adanya permusuhan militer eksternal sebagai prinsip intinya.
Hambatan lain bisa jadi datang dari negara-negara anggota ASEAN lain. Mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN dijalankan dengan konsensus. Hal ini mengharuskan 10 negara anggota harus menyetujui usulan bergabung Australia ke ASEAN. Sejauh ini, negara-negara anggota lain belum merespons usulan Jokowi tersebut.
Sebelumnya, para pemimpin ASEAN, termasuk Indonesia, sudah mementahkan ide bergabungnya Australia ke ASEAN.
Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad menolak upaya-upaya mantan perdana Menteri Australia John Howard untuk menjalin hubungan lebih erat dengan ASEAN pada tahun 2002. Mantan presiden Megawati Sukarnoputri juga mengungkapkan keberatannya.
Pada tahun 2017, mantan sekretaris jenderal ASEAN Rodolfo Severino menolak gagasan menjadikan Australia sebagai bagian ASEAN dengan alasan Australia “bukan Asia Tenggara ”.
Stereotip presiden-presiden Jawa
Pemilihan Jokowi sebagai presiden meneguhkan sebuah pola lama dalam politik Indonesia bahwa presiden harus berasal dari etnis Jawa.
Hanya satu dari tujuh presiden Indonesia yang bukan orang Jawa. B.J. Habibie yang kelahiran Sulawesi menerima mandat kepresidenan setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya menyusul protes mahasiswa pada tahun 1998. Perlu diketahui B.J. Habibie pun sebenarnya setengah Jawa.
Dengan adanya aturan tak tertulis bahwa presiden Indonesia harus orang Jawa, para pengamat politik sering menghubungkan kebudayaan Jawa dengan kepemimpinan Indonesia. Terkait komentar Jokowi tentang bergabungnya Australia ke dalam ASEAN, para pengamat yakin bahwa Jokowi memberikan jawaban ambigu karena ingin bersikap sopan.
Namun, perlu diketahui bahwa kebudayaan Jawa tidak hanya soal kesopanan dan jawaban yang menyenangkan hati orang lain.
Kekayaan budaya Jawa meliputi unsur-unsur baik agresif maupun halus. Contoh unsur agresif meliputi ambisi, pengaruh, kepentingan, kekuasaan, harmoni, dan tenggang rasa (ngugemi rasa)—yakni tidak ofensif dan mempertimbangkan perasaan orang lain.
Di masa lalu, para pemimpin Indonesia menunjukkan kebudayaan Jawa dalam yang bentuk yang berbeda-beda dalam hubungan diplomatik.
Sukarno yang berapi-api
Dibesarkan dalam tradisi Jawa seperti cerita wayang Ramayana dan Mahabharata, Sukarno meninggalkan jejaknya dalam sejarah sebagai seorang pemimpin kuat yang melawan kolonialisme dan imperialisme dengan taktik-taktik politik tegas, ditopang karisma tak terlupakannya.
Orang Jawa yakin bahwa pola politik luar negeri semacam memiliki logika tertentu yang digambarkan lewat simbol mandala.
Sejarawan dan akademisi Indonesia Soemarsaid Moertono mendefinisikan mandala sebagai sebuah lingkaran yang melambangkan dinamika pengaruh, kepentingan, atau ambisi.
Lambang ini mencerminkan ide orang Jawa sebagai pemimpin tertinggi satu-satunya yang berambisi untuk mengejar dominasi dunia dan kedamaian universal.
Selama era 1960-an, Sukarno menunjukkan sebuah sikap agresif terhadap kolonialisme Belanda di Irian Barat (sekarang Papua Barat). Dia juga menentang pembentukan Malaysia pada tahun 1963, yang dia yakini merupakan perpanjangan kekuasaan kolonial Inggris di kawasan tersebut.
Dalam hal ini, gaya kepemimpinan Sukarno adalah ungkapan konfrontatif kebudayaan Jawa.
Pendekatan lunak dan keras Soeharto
Soeharto, sebaliknya, menampilkan wajah kebudayaan Jawa yang lebih halus.
Asli dari Jawa, Soeharto menghindari perselisihan secara terbuka dan lebih suka menyelesaikan perselisihan di balik pintu tertutup.
Salah satu capaian Soeharto adalah berhasil memasukkan gagasan “halus” Jawa yang mengutamakan nilai-nilai harmonis ke dalam prinsip fundamental ASEAN, yang lebih dikenal sebagai “Jalan ASEAN”.
Meski begitu, Soeharto juga menampakkan wajah agresif kebudayaan Jawa. Kampanye penumpasan komunis Indonesia yang dilancarkannya dan invasi Indonesia atas Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada tahun 1975 adalah contoh wajah garang Jawa Soeharto.
Gaya kepemimpinan Jokowi
Dari gaya-gaya kepemimpian sebelumnya, pernyataan Jokowi tentang bergabungnya Australia ke dalam ASEAN tidak mengejutkan sebetulnya. Pernyataannya adalah ungkapan ngugemi rasa atau tenggang rasa.
Konsep ngugemi rasa sebetulnya bisa dipakai untuk menjelaskan niat Jokowi untuk tidak menyinggung perasaan Australia demi menjaga hubungan harmonis dengan tetangga paling besar ASEAN di selatan itu.
Dengan demikian, pernyataan Jokowi tidak bisa dianggap enteng.
Ini bukan pertama kalinya para pemimpin negara-negara Asia Tenggara beropini tentang pemberian keanggotaan bagi negara-negara di luar Asia Tenggara.
Pada Mei 2017, Presiden Filipina Rodrigo Duterte berusaha memasukkan Mongolia dan Turki ke dalam ASEAN, sebuah langkah yang mengabaikan pentingnya batas-batas geografis dan kesamaan pengalaman historis.
Walaupun Australia bukan anggota ASEAN, hubungan antara Australia dan ASEAN tak terpisahkan.
Pernyataan Jokowi bisa dipahami sebagai pujian atas kontribusi Australia di kawasan Asia Tenggara dan bukan pernyataan eksplisit dukungan bagi keanggotaan Australia dalam ASEAN.
Penting bagi Australia untuk memahami peran signifikan kebudayaan Jawa dalam diplomasi Indonesia. Menerima mentah-mentah pernyataan para pemimpin Jawa Indonesia bisa menimbulkan kesalahpahaman dan memberikan respons menyesatkan.