Indonesia mencetak sejarah pada tahun 2018 ketika berhasil menekan angka kemiskinan hingga satu digit untuk pertama kalinya sejak merdeka pada tahun 1945.
Persentase penduduk di bawah garus kemiskinan – dengan pendapatan kurang dari US$ 2,5 per hari – menyentuh 9.82% untuk pertama kali pada bulan Maret 2018.
Dengan adanya pandemi COVID-19, ada kekhawatiran bahwa tingkat kemiskinan akan kembali meningkat dan menghapus keberhasilan program pemerintah dalam memberantas kemiskinan selama bertahun-tahun.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan tim kami di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), tingkat kemiskinan akan naik hingga 10.54% jika tidak ada intervensi. Artinya akan ada tambahan setidaknya 3.63 juta orang miskin pada akhir tahun nanti.
Read more: Riset: tanpa intervensi, COVID-19 akan membuat setidaknya 3,6 juta orang Indonesia jatuh miskin
Jika hal ini terjadi, kenaikan ini akan menghambat pencapaian target tingkat kemiskinan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, yaitu antara 8,5%-9,0% pada akhir 2020.
Kami menyoroti sejumlah pelajaran yang dapat diambil Indonesia dari upaya-upaya penurunan kemiskinan terdahulu untuk mengurangi dampak buruk dari pandemi ini kepada masyarakat miskin.
Apa yang bisa kita pelajari dari kebijakan masa lalu?
Di Indonesia, program pengentasan kemiskinan dapat dibagi dalam tiga fase yang berbeda; era Orde Baru (1970an-2000), era Tujuan Pembangunan Milenium (2000-2015), dan era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2015-sekarang).
Pada era 1970-an hingga 2000-an, salah satu strategi utama yang mendorong kesuksesan Indonesia adalah menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Sebelumnya, mayoritas masyarakat miskin tidak memiliki akses pada layanan tersebut.
Kebijakan ini menyebabkan turunnya tingkat kemiskinan, dari 40% pada tahun 1976 menjadi 11.3% pada tahun tahun 1996.
Sesaat setelah krisis finansial 1997-98, pemerintah memperluas jaring pengaman sosial dan membentuk program-program baru.
Salah satunya adalah program beras untuk masyarakat miskin bernama Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diperkenalkan pada tahun 1998, dan perlahan berkembang menjadi program Kartu Sembako pada tahun 2018.
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga memperkenalkan skema bantuan dana tunai bernama Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2007. Selain itu, dibentuk juga asuransi kesehatan masyarakat miskin yang kemudian menjadi dasar dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikenal saat ini.
Dari program-program tersebut, terdapat dua pelajaran yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi kepada masyarakat miskin.
1. Kebijakan tanpa jaminan sosial menyebabkan masyarakat miskin rentan terhadap guncangan ekonomi
Meski perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap layanan dasar mampu mengangkat 32 juta orang dari kemiskinan, kebijakan-kebijakan di era ini tidak menyediakan perlindungan yang cukup dari guncangan ekonomi.
Skema asuransi sosial yang ada terbatas pada pejabat dan tentara. Tidak ada asuransi atau bantuan sosial secara sistemik kepada masyarakat rentan.
Selain itu, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang dikenalkan pada tahun 1992 – meliputi kecelakaan, sakit, kematian, lanjut usia, dan pensiun – hanya diberikan pada tenaga kerja formal sehingga mayoritas tenaga kerja informal dibiarkan tanpa perlindungan.
Ketika Indonesia mengalami krisis finansial pada tahun 1997 dan 1998, masyarakat rentan sangat terpukul. Krisis ini menyeret lebih dari 15 juta orang menjadi miskin.
2. Memperluas perlindungan kepada sebanyak-banyaknya masyarakat miskin
Belajar dari krisis, pemerintah membentuk pola pikir baru dengan memperluas perlindungan kepada sebanyak-banyaknya masyarakat miskin.
Sebagai contoh, bantuan tunai pada masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) disertai beberapa syarat, seperti wajib sekolah untuk anak-anak dari rumah tangga penerima program dan kewajiban bagi ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya.
Meski hanya mulai dengan 390 ribu rumah tangga pada akhir 2007, cakupan program ini meningkat menjadi 10 juta jiwa dalam 10 tahun.
Asuransi kesehatan pertama untuk masyarakat miskin (ASKESKIN) juga didirikan pada tahun 2005. Setelah bertahun-tahun mengalami perluasan dan perubahan, sistem ini bergabung dengan program-program serupa untuk membentuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kini, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah asuransi kesehatan universal terbesar di dunia. Dengan jumlah anggota mencapai 224 juta – termasuk 96 juta masyarakat miskin - asuransi ini mencakup 84% dari total populasi.
Jaring pengaman sosial seperti ini berkontribusi besar terhadap turunnya tingkat kemiskinan antara tahun 2010 dan 2019 - membantu memulihkan Indonesia secara cepat dari krisis finansial tahun 2008 - hingga mencapai tingkat kemiskinan satu digit (9.82%) pada bulan Maret 2018.
Pada periode yang sama, aspek kemiskinan multidimensi, yang meliputi sanitasi, nutrisi, dan pendidikan juga turun cukup signifikan.
Apakah kali ini kita bisa lebih optimis?
Dibandingkan dengan krisis tahun 1998, Indonesia kini lebih siap.
Contohnya, pemerintah saat ini telah dilengkapi dengan basis data terpadu yang mencatat seluruh masyarakat yang berada di 40% terbawah. Proses administrasi program Kartu Sembako juga telah mengalami digitalisasi. Hal ini akan meningkatkan cakupan dan akurasi dari program penurunan kemiskinan.
Sebagai respons terhadap pandemi ini – dan untuk melanjutkan strategi-strategi pengentasan kemiskinan yang sudah dibangun sebelumnya - pemerintah telah mengeluarkan paket bantuan sosial untuk COVID-19 sebesar Rp 405 trilyun.
Dalam paket tersebut, bantuan tunai Program Keluarga Harapan naik sebesar 25% dan akan disalurkan sebulan sekali, tidak lagi secara triwulan.
Melihat ke depan
Meski demikian, kesuksesan Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin selama pandemi ini masih tergantung pada dua faktor.
Pertama, tingkat kemiskinan dapat dipertahankan satu digit jika pertumbuhan PDB minimal sebesar 2.3%. Namun, Bank Dunia telah merevisi proyeksi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020, dari semula 5.1% menjadi 2.1%.
Dengan pertumbuhan ekonomi 0%, angka kemiskinan tetap akan naik meski sudah ada intervensi dari pemerintah.
Kedua, pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menyasar masyarakat miskin baru, yang mayoritas bekerja di sektor informal.
Setelah tiga bulan pemberian bantuan sosial, pemerintah juga perlu untuk memperkenalkan program-program pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat di sektor informal untuk membantu mereka ketika perekonomian Indonesia kembali bergerak.
Pada pandemi seperti ini, sulit menghitung angka kemiskinan dengan pasti. Sebesar apapun paket stimulus yang disiapkan pemerintah, kemiskinan tetap akan meningkat dalam jangka pendek, apalagi jika pertumbuhan PDB negatif.
Krisis ekonomi di masa lalu memberikan pembelajaran mengenai pentingnya skema perlindungan sosial yang komprehensif. Skema tersebut dapat terus dikembangkan untuk meredam dampak dari COVID-19 dan membawa angka kemiskinan Indonesia sebelum pandemi.
Ayesha Muna menerjemahkan artikel ini dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia