Wabah COVID-19 terus mengganggu perekonomian Indonesia. Data terakhir mencatat pertumbuhan ekonomi minus 5,32% di triwulan kedua. Untuk pulih dari penurunan ekonomi, Indonesia membutuhkan segala bantuan yang tersedia, termasuk dari luar negeri.
Meskipun isolasi jangka pendek penting untuk menghentikan penyebaran coronavirus, kegagalan bekerja sama dengan negara lain akan mengurangi kemampuan kita dalam menghadapi dampak wabah COVID-19. Terkait hal ini, aspek ekonomi perlu ditangani secara kolektif, terutama melalui kerja sama dengan negara lain.
Menteri luar negeri Retno Marsudi mengatakan kerja sama antar negara untuk penanganan COVID-19 merupakan sebuah keharusan untuk mengeksplorasi cara-cara yang lebih inovatif dalam meningkatkan kerja sama antara negara-negara dengan bahan baku, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi pandemi ini.
Tren ini pun terjadi di seluruh dunia.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kerja sama dengan bertukar informasi dan pengembangan riset.
Negara-negara Uni Eropa bahkan menyebut diri mereka Tim Eropa untuk penanganan COVID-19 yang menganggarkan 36 miliar Euro atau Rp 627 triliun untuk negara mitra mereka yang memiliki sistem kesehatan dan ekonomi yang rentan.
Dalam bidang ekonomi, setidaknya ada tiga aspek yang bisa melibatkan kerja sama antarbangsa:
1. Dukungan finansial.
Kita semua menyadari bahwa wabah yang tidak terduga ini telah menyebabkan tekanan tambahan pada anggaran nasional banyak negara.
Dalam konteks Indonesia, dengan adanya tambahan pengeluaran untuk mengatasi wabah COVID-19, Kementerian Keuangan telah memperkirakan defisit anggaran akan melebar melampaui batas defisit tiga persen yang biasanya diberlakukan setiap tahun anggaran.
Presiden telah menandatangani peraturan presiden yang menyatakan defisit APBN 2020 diperkirakan mencapai Rp1,03 kuadriliun (US$73,4 miliar) atau sekitar 6,34% dari produk domestik bruto (PDB). Ini berarti defisit lebih dari dua kali lipat dari batas defisit biasa.
Masalah lainnya jumlah pendapatan negara juga turun akibat aktivitas produksi dan perdagangan yang berkurang selama pandemi.
Hingga paruh pertama tahun ini, misalnya, penerimaan pajak pemerintah hanya mencapai Rp531,8 triliun atau turun 12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berbagai bantuan dukungan bilateral dapat menjadi salah satu alternatif untuk menambal defisit tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa negara telah menunjukkan niatnya untuk memberikan fasilitas keuangan kepada Indonesia.
Dukungan mereka akan meningkatkan kapasitas Indonesia untuk mengatasi beban tambahan selama pemulihan ekonomi.
Hingga Juni 2020, pemerintah telah mendapat dukungan finansial dari negara lain sebanyak sekitar US$1,8 miliar.
Jepang, misalnya, baru-baru ini mengumumkan dukungan keuangan sebesar 50 miliar yen atau setara dengan Rp6,9 triliun untuk membantu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi dan menjaga kinerja perekonomian. Pinjaman ini memiliki bunga 0.01% dengan lama pinjaman 15 tahun.
Namun, bantuan utang luar negeri memiliki potensi risiko. Untuk itu, pemerintah selalu berhati-hati dalam mengambil bantuan luar negeri dan hanya mengambil yang memiliki risiko minimum.
2. Bantuan teknis.
Penanganan program pemulihan ekonomi membutuhkan keterlibatan yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan utama, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.
Mengingat ragam kepentingan para pemangku kepentingan dan dampak dari kebijakan yang diambil untuk program pemulihan, kita perlu belajar dari pengalaman negara lain untuk memprediksi bahwa kebijakan kita akan berdampak positif pada pemulihan ekonomi.
Beberapa negara telah melaksanakan program pemulihan dan melakukan. evaluasi. Evaluasi mereka terhadap program-program yang telah dilaksanakan dapat menjadi acuan yang baik bagi kita untuk mengembangkan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang tepat secara waktu maupun sasaran.
Misalnya, Australia telah membagi pengalamannya kepada Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan program untuk memulai kembali operasi bisnis serta merangsang ekonomi.
Dalam sebuah pertemuan secara daring, anggota parlemen Australia telah memaparkan kebijakan pemulihan ekonomi, salah satunya dengan mempunyai dua alokasi dana internal bagi untuk tingkat nasional dan negara bagian agar distribusi dana bisa menjadi lebih cepat.
Australia juga berbagi caranya membuat rumusan kebijakan fiskal guna mendukung kegiatan ekonomi pasca lockdown.
Pemerintah Australia merespons Covid-19 yang mulai masuk ke negaranya sejak 25 Januari 2020 lalu dengan menyiapkan tiga paket ekonomi senilai A$260 miliar setara dengan Rp2.783 triliun atau 13,3% dari produk domestik bruto negaranya.
Paket ekonomi yang pertama digunakan untuk mendukung investasi dunia usaha dan membayar stimulus untuk beberapa wilayah tertentu. Paket ekonomi yang kedua difokuskan untuk mendukung rumah tangga dan menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan aliran kredit yang berkelanjutan. Sementara paket ekonomi ketiga dialokasikan untuk program yang bertujuan untuk mendukung dunia usaha dan menekan seminimal terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
Langkah-langkah yang diambil Australia mirip dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki anggaran sebesar Rp 677,2 Triliun yang dialokasikan untuk kesehatan, perlindungan sosial, insentif dunia usaha, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi serta Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah.
Sekali lagi, tidak ada satu negara pun yang tahu persis formula yang tepat untuk menangani dampak wabah COVID-19. Namun, berbagi informasi dan pengalaman serta bekerja sama dengan negara lain diperlukan untuk memperkaya pengetahuan kita, guna mengambil tindakan pemulihan yang tepat.
3. Diplomasi Ekonomi.
Selama proses pemulihan ekonomi, penting untuk mempromosikan kepentingan ekonomi kita di luar negeri, terutama kepada negara mitra yang memiliki hubungan erat di bidang perdagangan, keuangan, investasi, dan pariwisata.
Mereka memiliki semua potensi yang akan berkontribusi dalam memulihkan perekonomian kita dengan berbagai cara.
Sebagai contoh, wabah telah memicu kesadaran banyak negara bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada negara tertentu sebagai mitra dagang akan membatasi kemampuannya dalam melakukan upaya mitigasi pada saat krisis, terutama ketika rantai pasokan terganggu.
Contohnya ketika negara-negara Eropa dan Amerika Serikat berebut pasokan masker dari China, hal ini bisa menjadi peluang untuk mempromosikan Indonesia sebagai mitra alternatif dalam waktu dekat.
Secara khusus, misi diplomatik Indonesia memainkan peran penting dalam meningkatkan sentimen atau citra positif internasional terhadap program pemulihan ekonomi kita. Sehingga dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara yang kredibel dan potensial sebagai mitra dagang.
Menurut pakar hubungan internasional asal Inggris,Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock diplomasi ekonomi bekerja lebih luas dari kementerian luar negeri.
Contohnya saja Kementerian Luar Negeri baru-baru ini bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menciptakan persepsi positif perekonomian RI guna mendorong investasi dan perdagangan Indonesia.
Semangat kebersamaan yang dihadirkan melalui kerja sama antar negara mengirimkan pesan yang kuat bahwa kita memiliki teman baik, tidak hanya di masa damai, tetapi juga di masa krisis.