Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) untuk mewujudkan Satu Data Nasional. Ini menjadi satu peluang untuk memperbaiki transformasi tata kelola digital Indonesia.
Proyek ambisius ini memiliki agenda mengintegrasikan lebih dari 2.700 pusat data yang berasal dari 630 institusi dan lembaga. Tujuannya adalah mengatasi tantangan duplikasi dan inefisiensi dalam sistem yang ada saat ini.
Namun, meskipun PDN menawarkan manfaat yang signifikan, proyek ini juga menghadirkan tantangan inheren yang memerlukan strategi dan upaya kolaborasi, alih-alih soal teknologi semata.
Peluang Pusat Data Nasional
Pendirian PDN di Indonesia merupakan amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Peraturan ini menyediakan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat, serta menandakan komitmen pemerintah yang serius dalam meletakkan dasar kokoh untuk keberhasilan proyek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ini semua merupakan langkah signifikan dalam perjalanan Indonesia menuju infrastruktur digital yang terintegrasi dan efisien.
Pusat data yang akan dibangun ada di empat lokasi, yaitu Bekasi, Batam, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, dan Labuan Bajo, diharapkan dapat menjamin pemerataan aksesibilitas digital di seluruh wilayah Indonesia dan menjembatani kesenjangan digital di berbagai wilayah.
PDN menawarkan peluang untuk meningkatkan keamanan dan kedaulatan data. Dengan memusatkan penyimpanan data pemerintah dalam batas negara, PDN dapat melindungi informasi sensitif dari ancaman serangan siber internasional dan kebocoran data.
PDN juga diharapkan dapat mencapai efisiensi biaya yang signifikan. Konsolidasi berbagai pusat data pemerintah di bawah PDN berpotensi mengurangi pengeluaran teknologi informasi (TI) secara keseluruhan. Rasionalisasi sumber daya ini bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen keuangan dan memungkinkan alokasi dana publik yang lebih strategis.
Selanjutnya, PDN diharapkan dapat memfasilitasi kolaborasi dan berbagi informasi antarlembaga pemerintah, menghilangkan silo (penyimpanan data dengan akses terbatas) data yang tradisional dan menghambat efisiensi operasional pemerintah. Konektivitas ini diharapkan akan menyediakan layanan yang lebih mulus dan koheren kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan pemerintah.
Dampak kolektif dari PDN mencakup peningkatan pengambilan keputusan dan kebijakan berbasis data, peningkatan keamanan data, efisiensi biaya, dan kolaborasi yang lebih baik. PDN tidak hanya berperan sebagai aset infrastruktur tetapi juga sebagai katalis untuk transformasi yang lebih luas dalam tata kelola sektor publik dan peningkatan layanan publik di Indonesia.
Tantangan dan mitigasi risiko
PDN ini bukan hanya soal teknologi semata, melainkan juga manajemen perubahan yang berpotensi menimbulkan masalah baru yang rumit. Proses implementasi yang rumit ini membutuhkan visi yang bersatu dan upaya bersama untuk menavigasi kompleksitas kerja sama antarlembaga dan penyelarasan kebijakan.
Maka dari itu, proyek ini membutuhkan pendekatan sinergis dan kolaboratif yang menggabungkan berbagai tingkat pemerintah dan sektor untuk memastikan kepatuhan ketat terhadap arahan kebijakan dan standar.
Bagaimanapun juga, keberhasilan PDN bergantung pada tata kelola data yang efektif, bukan hanya sekadar penggunaan teknologi canggih. Tantangan besar ini melibatkan lembaga pemerintah yang terlibat untuk mengatasi ‘ego sektoral’ dan mengintegrasikan data mereka ke dalam sistem terpusat ini. Ini vital untuk membongkar silo data yang sudah lama ada di Indonesia dan mendorong ekosistem pemerintahan yang kolaboratif dan efisien.
Kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi yang tangguh di antara berbagai institusi akan membantu memastikan bahwa data dikelola dengan cara yang memaksimalkan nilai bagi pemerintah dan masyarakat, sambil menjaga keamanan dan privasi. Ini tentunya tidak mudah, tapi bisa terlaksana dengan komitmen yang tinggi.
Memastikan integritas dan kualitas data di PDN sangat penting karena ini merupakan aspek yang sangat vital dari data yang diambil dan digunakan di antara institusi pemerintah.
Oleh karena itu, standar verifikasi dan validasi data yang ketat harus dibuat. Selain itu, PDN harus menyeimbangkan penyediaan akses data yang ramah pengguna dengan mematuhi undang-undang privasi data yang ketat, seperti UU Perlindungan Data Pribadi, untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan beretika.
Mempromosikan berbagi data antarinstitusi juga sangat penting untuk menghindari ego sektoral dan silo data. Inisiatif ini memerlukan pembuatan standar data umum, platform bersama, dan pedoman berbagi data yang jelas. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik melalui kolaborasi yang ditingkatkan dan manajemen data yang terpadu.
Aspek kunci
Aspek kunci dari PDN adalah menyeimbangkan keamanan data dan aksesibilitas.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan kebocoran data di berbagai institusi pemerintah. PDN harus membangun dasar teknologi yang kuat untuk keamanan siber guna menjaga data kritis.
Sambil memprioritaskan kedaulatan data dan perlindungan dari ancaman siber, juga harus ada fokus untuk memastikan bahwa data tetap mudah diakses dan fungsional untuk lembaga pemerintah. Di satu sisi, pengelolaan data di PDN menjadi lebih terintegrasi, di lain pihak jika terjadi serangan siber atau kebocoran data, risiko yang dihadapi oleh PDN akan semakin tinggi.
Ini memerlukan pendekatan dinamis terhadap keamanan yang didukung oleh protokol tata kelola data yang kuat dan dapat disesuaikan. Protokol ini harus cukup fleksibel untuk berkembang dengan teknologi dan ancaman yang muncul. Evaluasi dan pemutakhiran langkah-langkah keamanan secara teratur sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan harmonis antara keamanan dan kegunaan.
Pertimbangan signifikan lainnya adalah aspek keuangan dari PDN. Meskipun tujuan akhir adalah untuk mencapai efisiensi biaya dengan mengkonsolidasikan sumber daya TI, investasi awal dan biaya operasional berkelanjutan perlu dipertimbangkan. Manajemen anggaran yang efisien sangat penting untuk keberlanjutan operasional jangka panjang.
Pemerintah juga perlu memastikan pusat-pusat ini tidak hanya canggih secara teknologi tetapi juga dikelola dan dimanfaatkan dengan efektif dan berkelanjutan, termasuk terkait ketahanan lingkungan. Seperti yang diketahui, pembangunan pusat data bisa memberikan risiko bagi lingkungan, sehingga perlu mengadopsi manajemen data berkelanjutan, mengoptimalkan pengumpulan hingga pemusnahan data, dan peduli pada aspek lingkungan.
Akhirnya, kesuksesan jangka panjang PDN tergantung pada keselarasannya dengan strategi digital Indonesia secara umum. Keselarasan ini memastikan bahwa PDN bukan proyek terisolasi tetapi integral dengan ambisi digital bangsa secara keseluruhan.
Kontinuitas dan keberlanjutan sangat kritis, dan membutuhkan kolaborasi, kepemimpinan yang efektif, evaluasi berkelanjutan dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan lanskap teknologi yang berkembang.