“Kebutuhan anggaran program makan siang gratis sudah diperhitungkan dalam rencana defisit dalam RAPBN 2025, yakni di kisaran 2,48-2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB). Bujet defisit (APBN 2025) hampir sama dengan tahun ini, 2,48-2,8%, jadi realistis.”
– Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyampaikannya di kantornya di Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024.
Airlangga membantah peringatan bahwa program makan siang gratis akan menambah beban utang pemerintah. Sebab, menurutnya, peningkatan anggaran belanja tidak diikuti kenaikan pendapatan negara.
Untuk menganalisis klaim Airlangga tersebut, The Conversation Indonesia menghubungi Hasran, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
Anggaran pasti membengkak
Klaim Airlangga salah.
Aanggaran tetap akan mengalami pembengkakan karena penerimaan pajak dan pengurangan belanja pemerintah belum tentu menutup keseluruhan anggaran program makan siang.
Untuk membiayai anggaran makan siang gratis sebesar Rp410 triliun per tahun, pemerintah kemungkinan akan melakukan dua hal:
1. Menaikkan Penerimaan Pajak Negara
Sumber utama penerimaan pajak adalah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nila (PPN) yang diberlakukan untuk transaksi jual berli barang.
Berkaca dari tahun 2022, peningkatan PPN sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp100 triliun. Hal yang sama berlaku jika pemerintah menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Namun, peningkatan ini belum cukup menutup pengeluaran untuk makan siang gratis.
Menaikkan penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan PPh. Namun, ini mengharuskan pertumbuhan positif di sektor-sektor manufaktur dan jasa. Karena pertumbuhan ini akan sulit dipastikan oleh pemerintah, penerimaan PPh juga kemungkinan besar tidak akan mampu menutup anggaran makan siang gratis.
2. Relokasi APBN dari beberapa pos pengeluaran pemerintah
Ini juga berarti alokasi APBN beberapa instansi pemerintah akan dikurangi. Pemangkasan belanja pemerintah mungkin terjadi tetapi tidak dalam jumlah besar karena pendekatan seperti ini hanya dilakukan ketika indonesia sedang berada dalam masa kontraksi ekonomi, bukan saat ekonomi stabil.
Dengaan demikian, apabila pemerintah masih tetap dengan rencana program makan siang gratis berbiaya ratusan triliun tersebut, maka APBN akan mengalami pembengkakan defisit yang kemungkinan akan melebihi batas maksimal 3%.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).