Dalam debat pemilihan presiden (pilpres) yang diselenggarakan 30 Maret lalu, calon presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo, menyebutkan bahwa biaya logistik dan transportasi di Indonesia sangat tinggi dibanding Malaysia dan Singapura karena tingkat pembangunan infrastruktur di Indonesia masih rendah.
Stok infrastruktur kita ini masih 37%, sangat jauh, sehingga biaya transportasi, biaya logistik kita menjadi sangat tinggi sekali. Dibandingkan Singapura dan Malaysia dua setengah kali lipat.
The Conversation menghubungi Aichiro Suryo Prabowo, peneliti kebijakan pembiayaan infrastruktur dari Universitas Indonesia untuk memeriksa kebenaran klaim Jokowi tersebut.
Analisis
Dalam debat, Jokowi menyebutkan istilah “stok infrastruktur”. Istilah ini mengacu pada “rasio stok infrastruktur terhadap jumlah produk domestik bruto (PDB)”. Stok infrastruktur adalah nilai total investasi yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, jalur kereta, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, jaringan komunikasi, dan jaringan air bersih dikurangi depresiasi nilainya.
Nilai rasio yang besar menunjukkan tingkat ketersediaan infrastruktur yang juga tinggi relatif terhadap ukuran ekonomi sebuah negara. Dan begitu pun sebaliknya.
Banyak penelitian empiris menunjukkan hubungan yang positif antara stok infrastruktur dan pertumbuhan suatu negara. Oleh karenanya, relevan untuk mempertimbangkan perhitungan ini dalam menentukan kebijakan pembangunan di level nasional. Besaran ideal yang dijadikan patokan global adalah 70%.
Beberapa sumber data menyebutkan nilai stok infrastruktur Indonesia berada pada angka yang berbeda-beda, tergantung waktu dan asumsi perhitungannya.
Perkiraan Bank Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) menunjukkan angka sedikit di bawah 40% pada tahun 2012. Bank Dunia memperkirakan nilainya mencapai 38% juga untuk tahun 2012. Sedangkan lembaga penelitian internasional Lowy Institute menyajikan angka 42% pada tahun 2016.
Artinya, nilai stok infrastruktur yang disebutkan Jokowi tidak jauh berbeda dengan nilai yang diajukan sumber data-data yang ada.
Pembangunan infrastruktur umumnya diyakini dapat meningkatkan konektivitas serta mengatasi permasalahan logistik, termasuk biaya logistik. Akan tetapi, ada faktor-faktor lain yang juga tak kalah penting, seperti perbaikan tata kelola institusi dan peningkatan kompetensi pelayanan. Dalam kasus Indonesia saat ini, tanpa uji empiris, sukar untuk membenarkan atau menyalahkan hubungan sebab-akibat yang disiratkan Jokowi bahwa di negara ini kecilnya stok infrastruktur telah membuat biaya logistik tinggi.
Biaya logistik mencakup biaya-biaya transportasi, pergudangan, dan pengelolaan persediaan. Di Indonesia, sayangnya, biaya logistik tersebut masih tergolong mahal. Menurut Bank Dunia, biaya logistik perusahaan manufaktur di Indonesia rata-rata memakan porsi 18% dari total penjualannya. Angka ini lebih tinggi daripada Malaysia (13%).
Penelitian ADB, dengan metode analisis yang berbeda, menyebutkan perbandingan biaya logistik terhadap PDB di Indonesia adalah 25%. Ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.
Angka tersebut sama dengan penjelasan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia yang menyebutkan bahwa pada tahun 2014, rasio biaya logistik terhadap PDB di Indonesia adalah 25,7%, atau hampir dua kali Malaysia (13%) dan lebih dari tiga kali Singapura (8,1%).
Hasil terkini Logistics Performance Index (LPI) atau Indeks Kinerja Logistik mendukung temuan-temuan di atas. Pada tahun 2018, Indonesia berada di posisi 46 dari 160 negara. LPI mempertimbangkan indikator-indikator seperti pengelolaan bea cukai, infrastruktur transportasi, kualitas layanan logistik, kemampuan dalam melacak kiriman, serta ketepatan waktu. Meskipun telah mengalami peningkatan dari peringkat 63 pada tahun 2016, posisi Indonesia saat ini masih di bawah negara tetangga Malaysia (41) dan Singapura (7).
Singkat kata, penjelasan Jokowi mengenai lebih mahalnya biaya logistik di Indonesia daripada Malaysia dan Singapura sudah tepat.
Kesimpulan
Tanpa uji empiris, sukar untuk membenarkan atau menyalahkan hubungan sebab-akibat yang disiratkan Jokowi bahwa di Indonesia kecilnya stok infrastruktur telah membuat biaya logistik tinggi.
Namun, data yang ada menunjukkan bahwa pernyataan Jokowi tentang jumlah stok infrastruktur dan biaya logistik di Indonesia benar. - Aichiro Suryo Prabowo
Penelaahan sejawat tertutup (blind review)
Saya sependapat dengan kesimpulan penulis.
Secara makro, rasio antara stok infrastruktur dan PDB dapat digunakan untuk membandingkan biaya logistik Indonesia dengan negara lain.
Selain itu biaya logistik juga ditentukan oleh bagaimana jaringan infrastruktur tersebut (pelabuhan, bandara, jalan termasuk jalan rel, sistem penyimpanan, dan juga moda transportasi) dibangun dan dikelola secara optimum sehingga berkontribusi terhadap efisiensi biaya logistik.
Dalam hal ini peran manajemen dan teknologi menjadi sangat penting dalam melakukan optimalisasi jaringan infrastruktur agar menghasilkan biaya logistik yang efisien.
Selain itu faktor skala ekonomi juga menentukan biaya logistik karena hal ini akan berpengaruh terhadap harga satuan pelayanan jasa logistik.
Biaya premi asuransi juga berkontribusi terhadap biaya logistik terutama jika terdapat potensi risiko tinggi seperti masalah keamanan dan keselamatan dalam pengiriman barang.
Dan terakhir yang tidak kalah penting, biaya logistik juga ditentukan oleh faktor ekonomi biaya tinggi yang mungkin terjadi akibat berbagai pungutan tidak resmi yang terjadi selama berlangsungnya proses pengiriman barang. Praktik pungutan liar ini sering terjadi di Indonesia. - Chairil Abdini
The Conversation mengecek kebenaran klaim dan pernyataan calon presiden menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019. Pernyataan mereka dianalisis oleh para ahli di bidangnya. Analisis kemudian diberikan ke ahli lainnya untuk ditelaah. Telaah dilakukan tanpa mengetahui siapa penulisnya (_blind review)._
Reza Pahlevi ikut berkontribusi dalam penerbitan artikel ini