“Sementara itu, kemiskinan ekstrem juga turun tajam dari 6,18% di tahun 2014 menjadi 1,12% di tahun 2023. Tingkat pengangguran nasional juga terus menurun. Per Februari 2024, tingkat pengangguran tercatat di level 4,82%, turun signifikan dari 5,7% (Februari 2014), dan sudah di bawah level pra-pandemi.”
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di DPR RI.
Saat melaporkan pencapaian pemerintahan terkait infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat dalam 10 tahun terakhir, Sri Mulyani mengatakan ada kemajuan signifikan dalam kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Ini salah satunya ditunjukkan dari menurunnya angka kemiskinan ekstrem dan tingkat pengangguran secara nasional.
The Conversation Indonesia berkolaborasi dengan Alexander Michael Tjahjadi, peneliti dan Affiliate Sustainable Growth Lab, Think Policy, untuk menganalisis kebenaran klaim Sri Mulyani tersebut.
Benar, tapi…
Di Indonesia, ukuran kemiskinan ekstrem masih mengacu pada purchasing power parity atau paritas daya beli sebesar US$1,9 per hari (setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan).
Indonesia memang telah mengurangi kemiskinan ekstrem, dari 19% pada tahun 2002 menjadi 1,5% pada 2022. Upaya ini karena adanya pertumbuhan sektor pekerjaan dan peningkatan gaji riil.
Meski demikian, pada 2019, 40% orang Indonesia masih merasa insecure secara ekonomi, karena shock akibat pandemi COVID-19. Pada masa pandemi, persentase pengangguran melonjak menjadi 9,7 juta orang. Ini terjadi karena tingginya tingkat kompetisi, kurangnya perusahaan yang mau merekrut orang baru, dan kesempatan kerja yang kurang.
Sebenarnya kinerja pemerintah sudah baik dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, namun kemiskinan yang menurun juga disebabkan oleh banyaknya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan kenaikan harga di konsumen ataupun lewat pemberian bantuan sosial. Masih perlu dilihat lebih dalam prestasi pemerintah dalam menahan laju unemployment (pengangguran) yang lebih menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan yang lebih permanen dan produktif.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).