“Ini (program makan siang gratis) akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi stunting, ini akan menghilangkan kemiskinan, ini akan menyerap semua hasil panen petani nelayan. Ini akan meningkatkan ekonomi kita minimal 1,5 sampai 2%.”
– Prabowo Subianto, calon wakil presiden nomor urut 2, dalam Debat Pilpres Kelima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.
Prabowo menyebut bahwa program makan siang gratis yang jadi janji unggulan kampanyenya bisa mendongkrak perekonomian hingga 2%. The Conversation Indonesia menghubungi M. Rizki Pratama, dosen Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya dan Alexander Michael Tjahjadi, peneliti dari Think Policy untuk menganalisis kebenaran klaim Prabowo tersebut.
Analisis 1: sulit diverifikasi
Menurut Rizki, klaim-klaim Prabowo tersebut sulit diverifikasi. Perlu analisis lebih cermat desain konten kebijakannya, seperti cakupan yang menyeluruh atau tidak hingga variabel-variabel lain seperti daerah tertinggal dan latar belakang keluarga. Sebab, tujuan dan objek dari kebijakan makan siang gratis Prabowo belum terdefinisi dengan jelas sehingga sulit untuk dikaji dengan mendalam.
Rizki memaparkan, jika merunut pada berbagai temuan tentang program makan gratis di sekolah sesuai, kebijakan makan siang gratis bertujuan meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak sebagai prioritas utama dan bukan yang lain.
Program makan siang gratis–yang dalam literatur dikenal dengan berbagai konsep–bertujuan memberikan pangan bergizi pada pelajar ketika mereka berada di sekolah agar dapat meningkatkan kemampuan anak untuk dapat belajar secara efektif yang tidak akan terjadi jika anak mengalami malnutrisi dan kelaparan. Asupan gizi yang layak di sekolah juga memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Sebuah studi juga menunjukkan ada dampak lain seperti keberlanjutan karena sekolah dapat memilih menu makanan lokal dan organik serta mengurangi sampah makanan.
Rizki menambahkan bahwa desain program makan siang gratis ini perlu mempertimbangkan pengalaman negara lain, misalnya Cina dengan program Nutrition Improvement Program (NIP) yang dimulai pada 2011.
NIP diperuntukkan bagi anak yang berada di wilayah pedesaan dan sedang mengikuti pendidikan wajib, yang terdiri dari enam tahun pendidikan sekolah dasar dan tiga tahun pendidikan menengah pertama.
Sejauh ini, hasil program menunjukkan NIP secara parsial meningkatkan kesehatan siswa selama tahun-tahun pertama penerapannya, namun diperlukan lebih banyak dukungan untuk mencapai dampak yang lebih luas yang secara efektif menjangkau semua kelompok rentan.
Oleh karena itu, potensi efek perlu mempertimbangkan desain konten kebijakan terlebih dahulu dan studi lebih lanjut tentang apakah program dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghilangkan kemiskinan, dan menyerap hasil panen petani.
Analisis 2: belum ada bukti
Senada, Alexander berpendapat bahwa klaim Prabowo tidak bisa dibuktikan secara langsung atau diverifikasi.
Hasil penelusuran Alexander menunjukkan program makan siang di banyak negara telah memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan dan juga penyerapan produk domestik. Beberapa program di luar negeri seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa implikasi makan siang gratis bisa berpengaruh terhadap kesehatan anak dan meningkatkan nilai matematika maupun bahasa.
Di India, program serupa memengaruhi otonomi perempuan dalam rumah tangga. Di Swedia pada 1959 – 1969, program semacam ini berkontribusi menaikkan pendapatan keluarga miskin penerima hingga 3%.
Efek multiplier (efek ganda), pengaruh yang meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi, dari realokasi makanan bisa memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal karena memberikan nilai tambah, pendapatan, pekerjaan, dan peningkatan produktivitas. Alexander mengatakan, dengan kontribusi industri makanan dan minuman yang cukup besar terhadap PDB nonmigas Indonesia, asumsinya, multiplier dari program ini pun besar.
Namun, ia menegaskan belum ada bukti yang menyatakan ekonomi bisa tumbuh 1,5-2% karena makan siang.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).