Sampai kini malaria masih menjadi “musuh” yang terus diperangi di negeri ini. Dari total 258,9 juta penduduk Indonesia pada 2016, seperempatnya hidup di daerah dengan risiko sedang hingga tinggi untuk Malaria.
Sampai saat ini di Indonesia, kasus malaria banyak ditemukan di Bengkulu dan di kawasan timur Indonesia seperti di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara.
Namun belum lama ini pada awal Maret, Dinas Kesehatan Kota Bogor meminta dokter dan Puskesmas cepat menangani pasien yang diduga terserang malaria “impor”, malaria yang berasal dari luar Kota Bogor. Bila tidak segera diobati, dikhawatirkan pasien mungkin saja keburu meninggal.
Permintaan itu disampaikan karena sebelumnya terdeteksi ada tiga pasien malaria di Kota Bogor. Pasien tersebut sempat bepergian ke wilayah endemis Malaria di Indonesia timur untuk urusan pekerjaan. Tahun sebelumnya, ditemukan 15 kasus malaria impor di Kota Bogor.
Risiko penularan
Sejarah malaria di Indonesia dimulai pada era 1900-an ketika jumlah penderita mencapai 30 juta orang dan menyebabkan kematian 120.000 orang. Ada 24 spesies nyamuk Anopheles sp sebagai pembawa penyakit dan ada lima jenis parasit penyebab, yaitu Plasmodium falciparum, vivax, malariae, ovale dan knowlesi yang terbaru. Secara global, pada 2016 malaria menyebabkan kematian 445 ribu orang.
Orang yang terkena malaria ditandai oleh demam, menggigil berkeringat dan dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal–pegal.
Sebagai bagian dari komitmen global untuk mengeliminasi malaria, pemerintah Indonesia pada 2009 telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan untuk memperkuat upaya pengendalian malaria dari tingkat pusat sampai puskesmas.
Eliminasi merujuk pada upaya menghentikan penularan malaria setempat (indigenous) dalam satu wilayah geografis tertentu. Ini bukan berarti di satu wilayah tidak ada kasus malaria impor dan sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut.
Bengkulu adalah salah satu contoh korban malaria impor. Bengkulu pernah menerima status bebas malaria. Namun belakangan kasus malaria ditemukan di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahiang di Bengkulu.
Karena itu tetap dibutuhkan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali di daerah yang anggap sudah bebas malaria.
Hambatan eliminasi malaria
Hambatan-hambatan terbesar untuk mengeliminasi malaria, menurut World Malaria Report Tahun 2017, adalah munculnya resistensi parasit terhadap obat antimalaria, resistensi nyamuk terhadap insektisida, dan kinerja sistem kesehatan yang tidak memadai.
Hasil analisis lanjut Riset Kesehatan Dasar 2013 dengan unit analisis rumah tangga di 6 provinsi endemis malaria di Indonesia menunjukkan sebagian besar obat anti-malaria diperoleh rumah tangga dari apotek dan pelayanan kesehatan formal. Namun, tidak sedikit rumah tangga mendapatkan obat anti-malaria dari toko obat dan warung, seperti PQ (primaquin), CQ (kloroquin), dan SP (sulfadoxin-pyrimethamin). Masih ada banyak rumah tangga yang memperoleh obat antimalaria dari penjual jamu dan obat tradisional keliling jenis Erlaquin.
Sejak 2011 Indonesia telah menggunakan obat berbasis artemisinin yang memiliki kelebihan daripada quinine dan obat antimalaria lainnya. Artemisinin dapat menghambat perkembangan rentang usia parasit yang lebih luas sehingga lebih efektif.
Pemerintah menargetkan Indonesia terbebas dari malaria pada 2030. Salah satu upaya mencapai target itu ditentukan oleh efektivitas pengobatan. Pengobatan efektif artinya pemberian artemisinin-based combination therapies(ACT) pada 24 jam pertama pasien demam dan obat harus diminum habis dalam tiga hari.
Lalu mengapa malaria di Indonesia tetap sulit diberantas walau penyebabnya sudah diketahui, ada pengendalian, dan obatnya telah diberikan kepada pasien. Kompleksitas negara kepulauan dengan keberagaman akses terhadap pelayanan kesehatan memberi kontribusi terhadap maju mundurnya pencapaian eliminasi malaria.
Riset kami menunjukkan bahwa berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2013, diketahui tingkat pengobatan efektif malaria baru mencapai 45,5%. Masih ada 54,5% pengobatan belum efektif.
Secara nasional, hanya 33,7% penderita malaria yang mendapatkan obat ACT dari program pemerintah. Masih ada 66,3 % yang berobat ke tenaga kesehatan dan tidak mendapatkan ACT. Padahal, penggunaan ACT sudah dianjurkan lebih dari 10 tahun lalu.
Sebagian besar rumah tangga dengan status ekonomi terendah lebih banyak memilih toko obat dan warung (46,7%) untuk mendapatkan obat malaria. Sebaliknya, bagi kelompok sosioekonomi teratas, apotek merupakan pilihan untuk mendapatkan obat malaria (48,6%).
Kami juga menemukan masih adanya rezim obat antimalaria resisten (CQ dan SP) yang beredar hampir di semua sumber, termasuk fasilitas kesehatan formal dan tenaga kesehatan.
Kabupaten bebas malaria
Indikator kabupaten dan kota, provinsi, dan pulau dinyatakan bebas malaria bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (indigenous) selama tiga tahun berturut-turut dan dijamin dengan kemampuan pengawasan yang baik. Sampai akhir 2017, status bebas malaria telah diterima 247 kabupaten dan kota dari 514 berapa total kabupaten kota di Indonesia. Capaian tersebut sudah melebihi sedikit dari target pada 2016 yang mematok 245 kabupaten dan kota menerima sertifikat, seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015-2019.
Indonesia memerlukan riset operasional untuk menciptakan model intervensi alternatif yang tepat untuk meningkatkan cakupan pengobatan ACT di daerah-daerah endemis. Hal ini sangat penting di daerah dengan akses fasilitas kesehatan yang minim dan terpencil. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dan swasta dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola suplai obat standar di pusat-pusat layanan kesehatan.
Sistem kesehatan yang baik juga menjadi kunci eliminasi malaria. Muncul kembalinya malaria terkait erat dengan program pengendalian yang melemah dan berkurangnya pendanaan untuk operasional program pengendalian malaria.