Kebebasan akademik merupakan jantung dari universitas yang sukses. UNESCO mendefinisikannya sebagai hak “kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi, kebebasan dalam meneliti dan menyebarluaskan dan menerbitkan hasil riset”.
Para akademisi juga telah menunjukkan bahwa ini berarti pengelolaan mandiri dan keamanan pekerjaan akademik untuk memastikan independensi.
Namun dalam iklim saat ini, kebebasan akademik berada di bawah banyak ancaman. Tidak sedikit negara menyerang secara langsung mahasiswa dan akademisi. Internasionalisasi pendidikan tinggi juga menciptakan ancaman global baru bagi para akademisi dan mahasiswa.
Pemerintah Turki, misalnya, telah menyerang, memberhentikan, dan memenjarakan akademisi kritis di sana. Hongaria telah merusak otonomi universitas dan menyerang bidang studi tertentu. Hal ini telah memaksa Universitas Eropa Tengah untuk meninggalkan Budapest.
Ada juga perkembangan yang mengkhawatirkan di Rusia, negara-negara Baltik dan negara Eropa lainnya.
Erosi otonomi akademik
Komersialisasi pendidikan tinggi juga telah menyebabkan ancaman yang lebih tidak kentara dan institusional dalam kebebasan akademik. Ini membawa tren yang mengkhawatirkan bagi universitas untuk bersaing di dalam sebuah pasar demi mahasiswa dan uang - berusaha untuk mengalahkan satu sama lain dalam peringkat “keunggulan” yang kontroversial. Komersialisasi pendidikan tinggi juga menyebabkan peningkatan kontrak jangka pendek atau kontrak nol jam untuk akademisi dan erosi otonomi akademik di banyak negara.
Kolaborasi dan pertukaran dengan aktor akademis dalam sistem yang represif - seperti Cina - juga telah menyebabkan ketergantungan dan kerentanan baru untuk universitas di seluruh dunia. Jika keterlibatan tidak transparan dan tunduk pada pedoman etika, ada risiko bahwa universitas dapat terlibat dengan pelanggaran hak di luar negeri - dan merusak kebebasan akademik di negara sendiri.
Perdebatan tentang apa yang bisa dan tidak bisa ditoleransi dalam bagian wacana akademik terkadang digagalkan. Dalam beberapa kasus, pembicara sayap kanan ekstrem diundang untuk mengujarkan kebencian di kampus. Populis kanan telah menggambarkan kritik terhadap undangan seperti itu sebagai bentuk penyerangan terhadap kebebasan berpendapat.
Dalam kasus lain, kelompok yang marah menuntut pembalasan, namun tidak dapat diterima hanya karena pandangan mereka yang ofensif. Pada 2018, misalnya, mahasiswa mengajukan petisi agar profesor yang menyatakan pandangannya bahwa homoseksualitas adalah dosa dicopot jabatannya.
Pencopotan seperti itu telah menghalangi diskusi tentang batasan dalam kebebasan akademik dan hubungannya dengan kebebasan berbicara. Ini terjadi pada saat kebebasan akademik - dan cara untuk mempertahankannya - sangat perlu penanganan. Dan dalam menghadapi ancaman yang lebih besar, politis, struktural, dan institusional, universitas memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ruang diskusi kritis.
Menangani ancaman baru dan berkembang
Pada 2018 Parlemen Eropa mengusulkan adopsi deklarasi internasional tentang kebebasan akademik dan otonomi institusi pendidikan tinggi. Pernyataan seperti itu akan disambut baik, karena dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi ancaman terhadap kebebasan akademik secara internasional. Tapi itu hanyalah permulaan.
Ancaman yang kompleks dan saling terkait terhadap kebebasan akademik hanya dapat dipecahkan jika para akademisi, universitas, asosiasi professional, dan badan-badan internasional potensial berkumpul. LSM seperti Scholars At Risk, yang mendukung dan membela prinsip-prinsip kebebasan akademik dan hak asasi manusia dari akademisi di seluruh dunia, telah lama menyerukan tindakan lebih lanjut yang perlu diambil oleh lembaga dan jaringan mereka.
Untuk menanggapi serangan langsung, harus ada rasa solidaritas yang lebih aktif. Badan-badan universitas seperti Asosiasi Universitas Eropa, misalnya, telah angkat suara tentang ancaman kebebasan akademik di Turki. Asosiasi untuk Studi Asia baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tentang penahanan di luar kerangka hukum terhadap Muslim di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang Cina. Tapi ini tidak cukup.
Untuk mengatasi komersialisasi, universitas perlu mereformasi struktur pendanaan. Mereka juga perlu berhenti bertindak sebagai pesaing dalam pasar dengan mendasari keberhasilan mereka pada peringkat - karena ini merusak kebebasan akademik “dari dalam”. Apalagi, peringkat tidak melihat apakah atau seberapa baik universitas melindungi kebebasan akademik.
Scholars At Risk dan Institut Kebijakan Publik Global (Global Public Policy Institute) telah mengusulkan untuk memetakan kebebasan akademik. Baru-baru ini, Times Higher Education meluncurkan model peringkat baru berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Ini termasuk melibatkan kesetaraan gender yang mengubah peringkat tradisional. Hal seperti ini dapat menantang, jika tidak menumbangkan, “tabel liga” saat ini. Dan mungkin juga memotivasi universitas untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi.
Yang perlu lebih banyak dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dalam institusi perguruan tinggi tentang arti kebebasan akademik dan mendorong mahasiswa dan staf universitas untuk terlibat dengan masalah utama ini. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendiskusikan kebebasan akademik dalam pengajaran, menyelenggarakan perdebatan tentang topik tersebut, dan memperdalam pengetahuan melalui mata kuliah yang ada.
Universitas juga perlu mengadopsi pedoman etika untuk keterlibatan global - mengacu pada yang diusulkan oleh Human Rights Watch - dan membuat komite etika dan mekanisme lain untuk menerapkannya. Dan mereka harus angkat suara, terutama ketika mahasiswa dan akademisi di lembaga mitra terancam masalah.
Saat ini berpikir kritis sangatlah penting - dunia sedang menghadapi tantangan tata kelola yang sangat besar. Untuk dapat berkontribusi pada jawaba dari tantangan ini, universitas perlu melindungi kebebasan akademik, baik di dalam maupun luar negeri.
Franklin Ronaldo menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.