Menu Close

Kecelakaan pada proyek Cina merajalela, tapi mengapa Indonesia tetap bergantung pada investasi Cina?

Progres pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Padalarang, Jawa Barat. Raisan Al Farisi/Antara Foto

Investasi Cina di Indonesia kembali mendapat sorotan negatif sejak awal tahun ini, pasca terjadinya insiden kerusuhan mematikan di pabrik pengolahan dan pemurnian nikel, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Seorang pekerja Cina dan pekerja Indonesia tewas dalam insiden nahas itu. Perusahaan GNI tersebut merupakan milik Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd. yang berbasis di Cina.

Sementara itu, proyek investasi Cina lainnya, yakni Kereta Cepat Jakarta Bandung yang penyelesaiannya lama tertunda, turut menjadi tajuk berita utama karena biaya proyek yang kian meningkat secara masif dari rencana anggaran awal. Proyek raksasa ini juga disoroti karena mengalami rangkaian kecelakaan antara tahun 2019 hingga Desember 2022 yang telah menewaskan tiga pekerja Cina dan melukai banyak pekerja lainnya.

Secara nasional, tentu tidak hanya proyek investasi yang didanai Cina saja yang memiliki sejarah insiden kecelakaan kerja mematikan di Indonesia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, beberapa proyek konstruksi dari perusahaan milik negara ditangguhkan pengerjaannya sebagai konsekuensi atas terjadinya kecelakaan maut.

Secara khusus dalam konteks Cina, kecelakaan maut yang terjadi menjadi berita yang lebih disorot, salah satunya karena meningkatnya kegelisahan publik tentang keterlibatan Cina yang kian intens sebagai investor terbesar kedua di Indonesia, setelah Singapura.

Inilah mengapa segala berita tentang proyek investasi Cina akan selalu mendapat perhatian khusus dari masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu menganggap serius isu keselamatan pekerja pada proyek-proyek yang didukung oleh Cina – jika tidak, hal tersebut akan berisiko pada kian memburuknya sentimen anti Cina di Indonesia.

Persepsi masyarakat Indonesia tentang investasi Cina

Menurut survei yang dilakukan pada Juli 2022 oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute yang berbasis di Singapura, hanya 30% dari total responden yang percaya bahwa Indonesia akan “mendapatkan manfaat besar” dengan memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Cina.

Survei tersebut juga menunjukkan penurunan persepsi positif orang Indonesia terhadap Cina. Sekitar 66% responden mengatakan bahwa mereka mengagumi Cina, turun dari hampir 77% lima tahun sebelumnya.

Selain itu, lebih dari 41% responden menganggap misi Belt and Road Initiative Cina merupakan proyek yang problematik bagi banyak negara lain, termasuk Indonesia.

Survei terbaru oleh Lowy Institute yang berbasis di Australia, yang dilakukan selama November hingga Desember 2021, menemukan bahwa pandangan masyarakat Indonesia tentang Cina terus memburuk sejak 2011.

Walaupun hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 43% orang Indonesia setuju dengan pernyataan “pertumbuhan Cina baik untuk Indonesia”, namun 60% responden lainnya sangat setuju dengan pernyataan bahwa “Indonesia harus bergabung dengan negara lain untuk membatasi pengaruh Cina”.

Sementara itu, 49% orang Indonesia yang disurvei dalam jajak pendapat oleh Lowy menganggap Cina sebagai ancaman selama satu dekade ke depan.

Kebangkitan Cina untuk menyaingi Singapura

Pada 2022, investasi Cina di Indonesia – sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara – mencapai US$5,18 miliar (Rp 77,8 triliun), dengan lebih dari 1.500 proyek tersebar di Nusantara.

Kendati demikian, total 1.584 proyek yang disponsori Cina tahun lalu di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat mencapai 1.806 proyek.

Walaupun jumlah proyek menurun, namun nilai investasi Cina di Indonesia pada 2022 justru meningkat drastis sebesar 63,92% dari tahun sebelumnya – dan merupakan yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

Di sisi lain, Singapura telah menjadi investor terbesar Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Akan tetapi pada kuartal keempat 2022 saja, jumlah investasi Cina di Indonesia telah mencapai US$3 miliar (Rp 44,9 triliun), mengalahkan investasi Singapura di kuartal yang sama sebesar US$2,7 miliar (Rp 40,4 triliun).

Salah satu penyumbang terbesar investasi Cina, yang semakin mengetatkan persaingannya dengan Singapura sebagai investor terbesar di Indonesia, ialah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang realisasinya sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Proyek raksasa ini cukup fantastis, yakni bernilai US$8 miliar (Rp 119,8 triliun).

Jalur rel sepanjang 142 kilometer yang tengah dibangun tersebut akan menghubungkan Jakarta dengan Bandung. KCJB ditaksir akan mulai beroperasi secara komersial pada Juli 2023.

Proyek ini tidak hanya akan menjadi kereta api berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara, tetapi juga akan menjadi bagian paling penting dan strategis dalam proyek Belt and Road Initiative Cina tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di ASEAN.

Selain KCJB, Morowali Industrial Park adalah proyek kemitraan penting lainnya dengan Cina yang ditaksir dapat berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.


Read more: Understanding the benefits of Chinese-Indonesia economic partnerships ahead of Indonesia’s presidential election


Ketika Indonesia sedang membutuhkan investasi besar untuk mengubah lebih banyak sumber daya alamnya, termasuk nikel – salah satu bahan baku dasar dari stainless steel – untuk menjadi produk bernilai lebih tinggi, perusahaan Cina datang menawarkan modal besar dan reputasi yang baik di industri ini.

Proyek senilai US$980 juta (Rp 14,6 triliun) dari Cina tersebut diharapkan dapat membantu Indonesia meningkatkan produksi baja nirkarat dan membuka jalan agar Indonesia dapat menjadi produsen utama baterai lithium untuk mendukung manufaktur kendaraan listrik.

Kemitraan yang lebih erat dibangun oleh Jokowi

Selama masa jabatan kedua Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Cina dan Indonesia terus mendorong kerja sama investasi.

Bagi Jokowi, Cina telah menjadi investor penting di Indonesia dan datang dengan membawa penawaran yang kompetitif.

Sebagai contoh, untuk proyek kereta cepat pemerintah Cina menawarkan skema pembiayaan yang lebih murah, yakni US$5,5 miliar (Rp 82,3 triliun) dengan bunga 2% untuk jangka waktu 50 tahun – jauh lebih rendah dari perkiraan pemerintah Indonesia dan penawaran sebelumnya dari pemerintah Jepang.

Terlihat dari realisasi yang terjadi saat ini, Jokowi tidak mau melewatkan kesempatan emas tersebut.

Terlebih karena program percepatan pembangunan infrastruktur secara masif sudah menjadi ambisi dan agenda prioritas Jokowi sejak periode pertama.

Fakta saat ini yang menerangkan bahwa pemerintah Indonesia bersikeras menggunakan anggaran negara untuk membiayai proyek kereta cepat, meskipun kesepakatan awal menggunakan skema business-to-business, telah menunjukkan pentingnya proyek Cina untuk Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia juga melihat potensi Cina yang terus berkembang. Cina akan terus tumbuh menjadi ekonomi terkuat di dunia, yang diharapkan juga akan memberi manfaat baik bagi Indonesia sebagai negara mitra kerja sama.

Isu perlindungan keselamatan pekerja menjadi kepentingan semua pihak

Dengan alasan di atas, dapat dipahami mengapa pemerintah Indonesia masih memprioritaskan investasi dan dukungan Cina untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia.

Kendati demikian, dukungan dari masyarakat Indonesia diperlukan untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara keduanya. Oleh karena itu, dalam merealisasikan proyek investasi Cina, terlebih proyek-proyek yang mendapatkan perhatian masyarakat, isu keselamatan dan kesehatan pekerja sudah seharusnya menjadi agenda utama yang perlu dibenahi. Jika tidak, kemitraan infrastruktur semacam ini dapat semakin meningkatkan sentimen anti-Cina di Indonesia, yang telah memburuk akhir-akhir ini sebagai akibat dari dinamika politik dan sosial.

Insiden kecelakaan yang menelan korban jiwa pada proyek-proyek investasi besar juga dapat menodai citra kedua negara di komunitas global.

Masyarakat Indonesia ingin melihat bagaimana pemerintah menegakkan peraturan keselamatan kerja dengan benar, serta memantau proyek-proyek investasi besar agar tetap sesuai jalur, sesuai anggaran, dan aman bagi semua pekerja – terlepas dari apakah proyek tersebut dikelola oleh negara atau proyek yang didukung asing.

Yeta Purnama, peneliti di Center for Economics and Law Studies, berkontribusi pada artikel ini.

This article was originally published in English

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 184,200 academics and researchers from 4,969 institutions.

Register now