Sistem zonasi penerimaan siswa baru di sekolah negeri di Indonesia telah memicu pro dan kontra pada Juni lalu dan hal itu akan mengisi ruang publik setiap musim penerimaan murid baru tahun mendatang.
Sebuah hal mendasar yang menjadi penyebab kisruh sistem zonasi adalah perbedaan definisi tentang keadilan antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra zonasi.
Bagi yang pro-zonasi, prinsip non-persaingan menolak perangkingan nilai sebagai dasar menerima murid baru. Konsekuensinya, penerimaan murid berdasarkan jarak domisili dianggap sebagai solusinya.
Bagi yang kontra, nilai akhir ujian nasional sekolah dasar dan menengah adalah refleksi dari ketekunan belajar siswa sebagai dasar untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri yang lebih berkualitas.
Terlepas dari hal tersebut, saya melihat bahwa zonasi penerimaan siswa baru di Indonesia adalah kebijakan yang tepat dan berani, tapi telah dieksekusi dengan sangat buruk.
Saya dan anggota Social Researchers Forum di Melbourne Australia mengusulkan pemerintah membuat pemetaan zonasi sekolah melalui Diagram Voronoi seperti yang dipraktikkan baik menyeluruh maupun sebagian di beberapa kota di Australia untuk melihat zona yang menjadi cakupan satu sekolah negeri.
Pemerintah juga bisa belajar dari penerapan sistem zonasi sekolah yang diterapkan di Selandia Baru, Inggris, Prancis, Swedia, Finlandia, Estonia, dan Jepang.
Solusi praktis pakai Voronoi
Ketidakmerataan lokasi dan kekurangan jumlah sekolah negeri adalah polemik yang dihadapi oleh sistem zonasi.
Hal ini menimbulkan banyak titik kosong sehingga banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus memilih sekolah swasta. Tentu saja hal ini melanggar prinsip tak bisa dikecualikan yang digaungkan oleh pejabat Kementerian Pendidikan.
Untuk menuju pemerataan dan mengakomodasi rasa keadilan pihak pro dan kontra selama pemerintah berbenah, Diagram Voronoi dengan sedikit modifikasi bisa dipakai untuk membuat peta zonasi di Indonesia.
Voronoi adalah cara untuk memetakan sebuah titik layanan terdekat (misalnya sekolah) dari titik lain (misalnya rumah siswa) dengan membuat garis khayal yang membentuk kawasan sel atau zona. Diagram ini akan menunjukkan sekolah negeri mana yang terdekat dengan rumah siswa.
Dalam gambar di atas, sekolah di titik merah adalah sekolah terdekat dengan semua rumah dalam sel atau zona tersebut.
Sistem Zonasi Sekolah Melbourne telah dengan sangat baik memetakan sekolah dengan sistem zonasi. Tentu saja hal ini didukung oleh tersedianya sekolah negeri yang cukup di setiap zona.
Dengan diagram Voronoi ini dapat diperhitungkan kekurangan sekolah negeri berada pada titik yang sesuai dengan kepadatan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut dan mempertimbangkan adanya sekolah swasta di zona tersebut.
Jika sekolah negeri dalam sel ini merupakan sekolah yang dianggap favorit, rasa keadilan dalam kontruksi berfikir mereka yang kontra zonasi bisa difasilitasi dengan memberikan kesempatan untuk bersaing dalam kuota jalur prestasi yang lebih tinggi daripada 5-15% seperti dilakukan di Jawa Tengah.
Perlu diingat bahwa Diagram Voronoi ini tidak bisa serta merta diterapkan pada saat ini di Indonesia. Dibutuhkan data lapangan yang akurat untuk mewujudkan tujuan zonasi dan meminimalisasi masalah yang muncul dalam masa transisi, termasuk mengakomodasi rasa keadilan semua pihak.
Banyak hal yang perlu dibenahi oleh Indonesia dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain. Persiapan penerapan dengan Diagram Voronoi juga harus dilakukan dengan menimbang apakah akan membangun sekolah baru atau membangun kemitraan dengan sekolah swasta..
Selain itu, Kementerian Pendidikan harus segera mengeluarkan dan mensosialisikan kajian target capaian zonasi sebelum masa penerimaan murid baru 2020. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman secara lebih meyakinkan kepada masyarakat bahwa zonasi punya tujuan lebih besar dan strategis: menyediakan akses yang lebih adil kepada pada siswa terdekat sekolah dan memeratakan kualitas sekolah.
Zonasi di negara lain
Pelajaran tentang zonasi bisa diambil dari pengalaman puluhan tahun zonasi di berbagai negara.
Di Australia, sistem zonasi tidak serta merta memeratakan kualitas sekolah. Hal ini ditandai masih adanya sekolah unggulan di sebuah zona dan adanya kenaikan harga properti di sekitar sekolah-sekolah favorit tersebut. Zonasi di Australia juga tidak diikuti dengan zonasi guru karena ketidakmerataan guru berkualitas tinggi bukan persoalan di negara ini.
Zonasi di Selandia Baru sejak 1950 telah menyebabkan banyak relokasi warga kelas ekonomi atas yang membeli properti di dekat sekolah yang dituju, seperti halnya yang terjadi di Australia.
Di Prancis, zonasi sejak 1960 diniatkan untuk membangun, memeratakan, dan melengkapi fasilitas sekolah dan mendekatkan sekolah dengan masyarakat, persis seperti niat pemerintah Indonesia. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sistem ini malah menyebabkan banyaknya penghindaran terhadap sistem zonasi serta semakin menguatnya sekolah tertentu yang dikelilingi warga dengan ekonomi tingkat atas di dalam zona tertentu.
Tidak berhasilnya sistem zonasi di Prancis untuk menjaga kesetaraan hak bagi masyarakat bawah dalam memilih sekolah menyebabkan zonasi dianggap sebagai alat yang usang untuk meraih kesetaraan. Bahkan ketika direformasi pada 2007, sistem zonasi di sana belum mampu memberikan kesetaraan ideal yang diinginkan.
Dalam satu riset di Swedia, Estonia, dan Finlandia,latar belakang keluarga tetap menjadi penentu penting prestasi anak meski dalam sistem zonasi sekalipun. Meskipun zonasi dapat menurunkan pengaruh latar belakang keluarga terhadap prestasi belajar, zonasi tak bisa dijadikan tumpuan utama kebijakan yang ketat. Dibutuhkan kedinamisan sesuai dengan tuntutan tiap daerah atau sekolah sebagai alternatif.
Kisruh kebijakan tak transparan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan merotasi guru secara nasional berdasarkan zonasi mulai tahun depan. Guru-guru, seperti polisi dan tentara, akan dipindah secara reguler dalam jangka waktu tertentu untuk mengajar di sekolah yang berbeda dalam satu zona.
Rencana ini merupakan bagian dari upaya memeratakan kualitas sekolah setelah pemberlakuan sistem zonasi penerimaan siswa baru di sekolah negeri dalam tiga tahun terakhir. Bila itu terlaksana, guru-guru berkualitas tinggi yang selama ini “mengumpul di sekolah itu-itu saja” akan tersebar ke sekolah lain untuk memacu kualitas di sekolah tersebut.
Dengan fakta bahwa saat ini sekolah unggulan memang masih ada, kelompok kontra akan tetap merasakan ‘ketidakadilan’ dalam kurun waktu bertahun-tahun selama sistem zonasi belum menunjukkan hasilnya.
Minimnya sosialisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan maksud baik zonasi.
Sampai saat ini, Kementerian Pendidikan belum mensosialisasikan melalui situs resminya estimasi berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk terwujudkan pemerataan kualitas pendidikan dengan zonasi.
Sama seperti kebijakan zonasi murid baru dan kurikulum 2013, pemerintah lagi-lagi menerapkan kebijakan radikal ini tanpa adanya publikasi hasil kajian yang memadai atas kebijakan sebelumnya.
Jika dapat mencapai tujuannya dalam kurun waktu yang tepat, misalnya 30 tahun seperti di Jepang, sistem zonasi akan membawa manfaat makro secara nasional yaitu penghapusan kastanisasi sekolah. Akan tetapi dalam upaya ini, banyak tantangan yang muncul di level mikro sekolah dan ruang kelas (seperti kemampuan siswa yang heterogen) yang harus dicarikan solusinya.
Di ruang kelas juga adanya ancaman tidak maksimalnya perkembangan siswa yang memiliki potensi akademik tinggi. Menteri Pendidikan harus berhenti menanamkan kredo simplistis bahwa anak yang pintar walau ditempatkan di mana saja akan tetap menjadi pintar.
Dalam perspektif teori perkembangan kognisi sosio-kultural dan lingkungan adalah pembentuk dan pemicu utama fungsi kognisi, termasuk intelejensi.
Jadi lingkungan sekolah, interaksi dengan guru, intensitas bimbingan orang tua, dan interaksi teman sebaya dalam zona potensi pembelajaran yang tidak terlampau jauh berbeda adalah syarat-syarat untuk perkembangan kognisi yang optimal.
Anak dengan kecerdasan lebih tinggi tidak serta merta akan dapat mempertahankan tingkat kecerdasannya di lingkungan dan interaksi yang intensitas dan efektivitasnya berada di bawah zona belajar sebelumnya.
Jadi, emas tidak selamanya menjadi emas jika berada di lingkungan yang korosif.
Karena itu, kebijakan zonasi sekolah perlu dipantau baik level makro maupun mikro agar bisa dilakukan revisi untuk menuju perbaikan sistem yang lebih adil dan meningkatkan kualitas siswa.