Menu Close

Kepentingan praktis dalam kecaman Jokowi terhadap Macron: demi citra dan negosiasi

Sejumlah mahasiswa melakukan aksi damai mengecam Presiden Prancis Emmanuel Marcon di Kota Bogor, Jawa Barat
Arif Firmansyah/Antara Foto

Bulan lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron karena “menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia”.

Pada awal Oktober, Macron menyebut Islam sebagai “agama dalam krisis di seluruh dunia” dan dengan keras membela kebebasan berbicara.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah terjadi dua serangan di Prancis,yang menewaskan empat orang, termasuk guru sekolah menengah Samuel Paty yang tewas dipenggal, yang dipicu oleh kartun Nabi Muhammad.

Paty sebelumnya menunjukkan kartun-kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya dalam sebuah pelajaran.

Ada dua poin utama dari pernyataan Macron.

Pertama, menurut berbagai media massa nasional, Macron secara eksplisit mengklaim bahwa apa yang terjadi adalah serangan teroris Islam.

Kedua, Macron terang-terangan membela Paty karena apa yang dilakukan oleh guru itu merupakan sebuah bentuk kebebasan berekspresi.

Prancis dikenal sebagai negara sekuler sekaligus mengagungkan nilai-nilai kebebasan.

Jadi, pernyataan Macron ini merujuk pada ideologi Perancis. Sementara, karikatur Nabi Muhamad dianggap melecehkan agama Islam.

Serentetan peristiwa beserta pernyataan Macron menimbulkan pro dan kontra.

Negara-negara di Benua Eropa secara kompak menyesalkan penyerangan itu.

Berbagai perangkat negara Prancis, telah mengklarifikasi pernyataan Macron, termasuk Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Olivier Chambard.

Meskipun terlihat sedang membela idealisme agama, Jokowi dapat dilihat sedang menggunakan pernyataannya untuk tujuan praktis.

Lewat pernyataannya, saya melihat Jokowi sedang memperbaiki citra di dalam negeri, sekaligus menaikkan posisi tawar dalam negosiasi dagang dengan Prancis.

Menaikkan citra, memberi tekanan

Kecaman Jokowi dapat dilihat sebagai upaya menaikkan citra yang terganggu akibat persoalanan penanganan pandemi COVID-19 yang, baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan, menuai banyak kritik.

Faisal Basri, seorang ahli ekonomi, mengingatkan Jokowi untuk memprioritaskan penanganan pandemi, bukan semata-mata mengedepankan pemulihan ekonomi.

Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, berulangkali menyayangkan ketidakseriusan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.

Pandu mengkritik klaim bahwa pemerintah telah mampu mengendalikan wabah sekaligus menjaga ekonomi. Dia menyebut bahwa data yang digunakan pemerintah tidak valid.

Kritik para ahli ini sejalan dengan tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap Jokowi terkait penanganan Covid-19.

Sejak Agustus 2020, jumlah masyarakat yang tidak puas terhadap cara pemerintah menghadapi pandemi naik secara konsisten.

Selain itu, pemerintah Indonesia tampaknya menggunakan momentum ini untuk menekan Prancis terkait perjanjian dagang antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia.

Perdagangan Indonesia dengah Prancis sejak 2015 telah mengalami defisit.

Tambah lagi, Prancis dikenal sebagai salah satu negara anggota UE yang lantang melarang masuknya minyak kelapa sawit dari Indonesia.

Dengan populernya pernyataan Jokowi, pemerintah Indonesia diharapkan mampu menekan Prancis dengan gerakan boikot komoditas Prancis yang digalakkan kelompok konservatif pada level akar rumput.

Bersikap tanggung

Sayangnya, kecaman pemerintah Indonesia cenderung “menggantung” atau belum berlanjut pada tindakan yang nyata.

Di masyarakat, pada level akar rumput, beberapa kelompok sedang menyerukan dan mengkampanyekan gerakan untuk memboikot produk asal Prancis.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menghimbau kepada masyarakat untuk menggalakkan gerakan boikot serupa.

Boikot, seharusnya, dapat menjadi salah satu metode untuk menekan suatu otoritas agar suara gerakan didengar.

Pemerintah dapat menindaklanjuti kecaman Jokowi dengan tindakan nyata dengan menyatakan dukungan terhadap gerakan boikot masyarakat.

Ini dapat dilakukan untuk menaikkan posisi politik Indonesia di hadapan pemerintah Perancis, sekaligus menaikkan popularitas Jokowi, meskipun efektifitas gerakan boikot relatif diragukan dilihat dari kacamata ekonomi.

Namun, menurut saya, ada cara lain yang juga dapat Jokowi lakukan untuk menanggapi pernyataan Macron.

Jokowi dapat menampilkan Indonesia sebagai negara yang damai dan menjunjung tinggi toleransi, walaupun memiliki beragam latar belakang budaya, agama, dan kondisi sosial.

Jokowi seharusnya mampu menekankan aspek ini sebagai jawaban bahwa perbedaan tetap dapat berjalan seiring dengan perdamaian dengan diiringi langkah nyata penegakan toleransi di Indonesia.

Cara ini sekaligus dapat digunakan Jokowi untuk menjawab kritik kepadanya terkait buruknya indeks toleransi di kota-kota besar.

Singkatnya, langkah Jokowi mengecam pernyataan Macron cukup disayangkan karena relatif setengah-setengah.

Padahal ada cara lain untuk memanfaatkan momentum demi memulihkan citra, baik hubungannya dengan penanganan pandemi atau kerukunan beragama, dan juga memperbaiki peluang kerjasama dagang dengan UE.

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 117,100 academics and researchers from 3,789 institutions.

Register now