Para pemimpin negara berpose saat pembukaan COP25 di Madrid, Spanyol, tahun lalu. EPA/Chema Moya

Konferensi iklim masih didominasi laki-laki, saatnya meningkatkan keterlibatan perempuan

Pertemuan tingkat tinggi yang membahas krisis iklim, COP25 di Madrid, Spanyol, telah berakhir bulan Desember lalu.

Sama seperti sebelumnya, pertemuan ini gagal mencapai kesepakatan signifikan dalam bentuk aksi nyata. Selain itu, pandangan dan kebutuhan perempuan masih terabaikan.

Padahal, salah satu tujuan COP ini, atau Conference of Parties (Konferensi pihak-pihak), dalam menjalankan Persetujuan Paris adalah “tercapainya aksi iklim yang ambisius dan inklusif gender”.

Singkatnya, sudah mengintegrasikan kesadaran gender ke aksi iklim baik nasional maupun internasional.

Langkah pertama untuk mencapai tujuan adalah kesetaraan gender dalam konferensi iklim internasional seperti COP di Madrid.

Kami belum bisa memastikan jumlah perempuan dari 13,000 utusan pemerintah yang terdaftar dalam COP25. Namun, berdasarkan angka kehadiran sebelumnya, kami memperkirakan jumlah peserta perempuan tidak lebih dari seperempat jumlah total delegasi.


Read more: Riset: masih ada ketidaksetaraan gender dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir


Hal ini tidak hanya terjadi di COP, yang mengacuhkan pengalaman perempuan. Penelitian kami, di Kenya, Kamboja, dan Vanuatu, membuktikan bahwa, perempuan bekerja kolektif untuk memperkuat komunitas mereka di tengah krisis iklim. Sayangnya, pengetahuan mereka tentang risiko iklim banyak diabaikan banyak ilmuwan dan pemimpin politik.

Menjembatani kesadaran akan krisis iklim

Ketika perempuan tidak dilibatkan dalam pemerintahan, baik lokal dan nasional, maka tidak heran suara mereka tidak didengarkan dalam pertemuan skala regional dan global seperti pertemuan COP.

Hasil kerja kami di Afrika, Asia, dan Pasifik membuktikan bahwa ilmuwan, kebanyakan laki-laki, kurang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang perempuan miliki terkait dampak-dampak lokal dari krisis iklim.

Ditambah lagi, banyak perempuan dengan pengetahuan tersebut juga memiliki keterbatasan untuk mengakses penelitian ilmiah.

Di tempat-tempat pekerjaan masih dibedakan berdasarkan gender, perempuan dan laki-laki memiliki pemahaman yang berbeda tentang lingkungan.

Pada umumnya, perempuan dalam penelitian kami tidak memiliki pengetahuan akan variasi kebijakan dan program pemerintah terkait krisis iklim dan upaya penurunan risiko bencana.

Tetapi, mereka sadar bahwa perubahan lingkungan benar terjadi.

Contohnya, di Kenya, kami berbicara dengan peternak perempuan (biasanya hidup berpindah bersama dengan hewan ternak mereka) menyadari adanya hubungan kuat antara kekeringan hebat dengan kerentanan fisik mereka.

Kekeringan yang semakin parah akan mempengaruhi mereka yang bergantung pada lahan dan hewan ternak.

Kematian ternak bisa menimbulkan konflik antara komunitas dan pengungsi karena kekerasan digunakan sebagai pembalasan atas meningkatkan frekuensi pencurian hewan ternak.

Lebih lanjut, semakin marak praktik “mahar pengantin”. Pernikahan dini bagi perempuan muda dan remaja putri kemudian menjadi sebuah cara untuk mendapatkan hewan ternak.

Meskipun sudah ada hukum melarang sunat perempuan (female genital mutilation) di Kenya, praktik tersebut masih dilakukan untuk menjamin mahar yang tinggi. Ini akibat mitos bahwa sunat perempuan membuat mereka lebih berharga.


Read more: Mengapa dampak #MeToo tidak sampai ke Indonesia?


Pengetahuan sehari-hari ini menjadi salah satu hal yang wajib kita ketahui untuk mengidentifikasi seluruh risiko akibat krisis iklim.

Meski demikian, mereka mengatakan kepada kami bahwa pengetahuan mereka tidak selalu dipertimbangkan dalam komunitas, apalagi dalam skala nasional.

Mereka mengatakan adanya diskriminasi terhadap perempuan berpengaruh terhadap peran dalam mengambil keputusan, kemiskinan, dan kekerasan berbasis gender membuat perempuan dan anak perempuan tidak ingin terlibat.

Menghargai perempuan

Beberapa negara sudah memiliki kebijakan tentang kesetaraan gender dalam respon krisis iklim. Namun, bukan berarti bahwa perempuan di sana juga sudah mendapatkan kesempatan dan suara yang setara.

Berdasarkan keterangan dari pemimpin komunitas perempuan yang bekerja di dalam dan luar lembaga pemerintahan di Kamboja, Kenya, dan Vietnam, kami menemukan fakta bahwa penyelesaian masalah kesetaraan gender dalam kebijakan krisis iklim banyak dibatasi hanya dalam “kegiatan perempuan”.

Inklusi gender banyak dimasukkan dalam program kesejahteraan sosial, namun belum menjadi pertimbangan dalam bidang-bidang seperti energi, meteorologi, dan tanah serta sumber daya alam.

Untuk menyelesaikan masalah kesenjangan ini, kita perlu mempertimbangan secara serius bahwa perempuan juga memliki keahlian dalam berbagai macam bidang.

Hal ini bisa kita mulai dengan mendukung kepemimpinan perempuan di level komunitas dan desa.

Isu lain yang krusial adalah akses perempuan akan pendidikan dan karir dalam bidang ilmu pengetahuan terkait krisis iklim.

Idealnya, kita bisa berharap akses terbuka tersebut bisa meningkatkan keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan terkait krisis iklim.

Aksi iklim

Riset kami juga menemukan program mitigasi krisis iklim merupakan sebuah kesempatan baik untuk mendukung perdamaian, pengembangan komunitas, dan tentunya hak-hak perempuan.

Sebagai contoh di Kenya, salah satu anggota jaringan perempuan merespon masalah kekeringan dan konflik mengatakan kepada kami: “Kami mendukung satu sama lain. Kami butuh suara kolektif karena akan memberikan kami kekuatan lebih.”

Jaringan kerjasama semacam ini membantu perempuan dalam isu-isu spesifik, seperti bencana alam yang membuat kaum perempuan rentan terhadap kekerasan dari laki-laki.

Namun, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, forum-forum semacam ini sangat berharga bagi perempuan, yang tidak memiliki wadah aktivitas politik lain.

Di beberapa negara dengan pemerintah otoriter atau yang membatasi dan mendiskriminasi ruang demokrasi, jaringan perempuan untuk respon krisis iklim merupakan kesempatan langka untuk mencermati pembuatan kebijakan.

Terbukti secara global, program-program lingkungan akan lebih efektif saat pelaksanaannya mempertimbangkan kesadaran gender. Penelitian kami juga membuktikan dengan keterlibatan jaringan perempuan mempercepat respon-respon terhadap krisis iklim.

Contoh, jaringan perempuan Women I Tok Tok Tugeta (Perempuan Berbicara Bersama) di Vanuatu menciptakan jam pengawasan cuaca bagi perempuan, yang akan menyediakan peringatan dini bencana.

Fakta tersebut juga membuktikan mendasarkan kepada hanya pengetahuan ilmiah atau solusi teknologi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah lingkungan di area-area khusus, di mana krisis iklim, diskriminasi gender, dan konflik terjadi bersamaan.


Read more: Greta Thunberg bukanlah mesias, tapi suara keadilan iklim


Melihat keterlibatan perempuan di COP25, tidak bisa dipungkiri kurangnya keterwakilan perempuan dari negara-negara yang merasakan dampak paling buruk dari krisis iklim.

Dengan mendukung keterlibatan perempuan, baik tingkat desa hingga global, perspektif perempuan bisa menghadirkan solusi tepat, berwawasan keberlanjutan, dan efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah akibat krisis iklim.


Penulis ingin berterima kasih atas kontribusi Melissa Bungcaras dan Michelle Higelin, dan ActionAid Australia.


Stefanus Agustino Sitor menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris

Dapatkan kumpulan berita lingkungan hidup yang perlu Anda tahu dalam sepekan. Daftar di sini.

This article was originally published in English

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 100,900 academics and researchers from 3,223 institutions.

Register now