Kredibilitas Amerika di panggung dunia meredup akibat kisruh rasisme. Namun, aktivisme warga Amerika melawan rasisme menjadi inspirasi

Jim Lo Scalzo/EPA

Aksi-aksi unjuk rasa yang dipicu oleh kematian warga negara kulit hitam George Floyd telah berlangsung lebih dari sebulan di Amerika Serikat (AS) dan dunia. AS pun kembali memanas setelah seorang laki-laki kulit hitam, Rayshard Brooks, lagi-lagi tewas di tangan polisi.

Gejolak rasisme di Amerika - negara dengan sistem demokrasi tertua di dunia dan yang menganggap dirinya sebagai pemimpin dunia - membuat banyak pihak melihat Amerika sebagai negara yang munafik.

Berbagai pihak di kawasan Indo-Pasifik turut mempertanyakan kualitas demokrasi Amerika.

Namun demikian, perjuangan anti-rasisme warga negara AS menampilkan sisi positif bagi masyarakat dunia.


Read more: Riset: diskriminasi dalam beragama di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia Islam


Kemunafikan Amerika

Kebrutalan polisi terhadap warga negara kulit hitam AS dan cara Presiden Donald Trump menanggapi para pengunjuk rasa, menampilkan babak baru pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di sana.

Pemerintah Cina, negara yang sering dikritik AS karena diskriminasi ras, agama, serta mengekang para aktivis politik, dengan cepat melayangkan kecaman betapa munafiknya AS.

Para pemerintah lainnya di kawasan Indo-Pasifik tidak banyak berkomentar terkait kondisi di dalam negeri AS. Namun demikian, masalah rasisme ini bisa menjadi pengingat bahwa meski negara itu membanggakan diri sebagai pemimpin atau panutan dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia, Amerika seringkali tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan.

Trump sendiri awalnya memang menolak untuk mengusung nilai-nilai moral di tingkat dunia, namun ia tampak kesulitan untuk lepas dari tradisi Amerika memainkan peran sebagai pembela nilai HAM dan demokrasi di dunia yang telah berjalan bertahun-tahun.

Contohnya, November tahun lalu, Trump menandatangani aturan yang melarang ekspor amunisi pengendali kerumunan pengunjuk rasa bagi satuan polisi Hong Kong. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mendorong Cina agar bernegosiasi dengan otoritas Hong Kong menyusul serangkaian unjuk rasa anti-pemerintah Cina.

Kebijakan Trump tersebut bertolak belakang jauh dengan kebijakan dia sendiri yang membiarkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi terhadap orang kulit hitam dan para pengunjuk rasa anti-rasisme, serta ucapan-ucapan Trump di Twitter yang agresif.


Read more: Explainer: ilmu psikologi menjelaskan bagaimana rasisme terbentuk dan bertahan di masyarakat


Mempertanyakan legitimasi Amerika

Kematian orang-orang kulit hitam di tangan sejumlah polisi AS, rangkaian unjuk rasa yang terjadi, dan beberapa respon pemerintah AS terhadap aksi protes warga negaranya bisa melemahkan legitimasi atau pengakuan negara lain terhadap klaim Amerika sebagai pejuang HAM dan demokrasi.

Pemerintah Amerika sendiri terus berusaha untuk menjadi yang terdepan di dunia, termasuk di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam memajukan demokrasi, Amerika jelas memerlukan dukungan berbagai pihak lebih besar dari negara-negara demokrasi lainnya.

November tahun lalu, pemerintah Amerika misalnya mengeluarkan dokumen berjudul “A Free and Open Indo-Pacific”, yang merinci langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan kawasan ini selalu damai, sejahtera, dan aman.

Salah satu pokok penting di dokumen itu menyatakan komitmen AS untuk menghukum negara-negara yang tidak memperlakukan para warganya dengan layak.

Jauh sebelum kematian George Floyd, citra AS di mata beberapa negara Asia-Pasifik sendiri sudah menurun antara tahun 2013 dan 2015.

Hal ini disebabkan oleh program pengintaian pemerintah AS terhadap penduduk Amerika dan dunia yang dianggap sebagai pelanggaran hak manusia dalam memiliki privasi.

Di antara sekutu-sekutu Amerika di Asia, citra Amerika juga sedikit menurun sejak Trump menjadi presiden.

Gejolak rasisme yang kini berlangsung akan semakin mempersulit para diplomat AS untuk menyebarkan pesan mengenai pentingnya demokrasi dan HAM.

Di Indonesia, salah satu negara dengan penduduk dan sistem demokrasi terbesar di kawasan Indo-Pasifik, beberapa pihak mempertanyakan kualitas demokrasi Amerika.

Said Aqil Siradj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama - organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia - menyatakan bahwa demokrasi dan HAM Amerika sedang dalam krisis, ditandai salah satunya dengan kekerasan oleh polisi.

Menurut dia, implikasinya adalah sistem demokrasi Amerika tidak bisa dijadikan standar bagi Indonesia.


Read more: Membandingkan gerakan Black Lives Matter di Amerika dan Papuan Lives Matter di Indonesia: apa yang sama, apa yang beda?


Inspirasi dari aktivis

Meskipun Amerika kehilangan pengakuan dari berbagai pihak asing akibat gejolak rasisme, upaya warganya untuk mengoreksi kebobrokan dalam negeri telah menginspirasi sikap serupa di berbagai penjuru dunia.

Cara para penduduk Amerika menunjukkan perlawanan terhadap diskriminasi terhadap penduduk minoritas sangat beragam. Keberagaman tersebut sepertinya dipengaruhi oleh tingkat kepedulian terhadap isu sosial; seberapa banyak sumber daya seperti waktu, uang; dan kemampuan seperti melakukan lobi, atau mengumpulkan sumbangan yang dimiliki tiap orang.

Partisipasi rakyat Amerika di luar jalanan - yang seringkali luput dari sorotan media di luar Amerika - layak mendapat apresiasi.

Bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu atau enggan membahayakan keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi dengan melakukan aksi protes di jalanan, namun memiliki kelebihan finansial memilih [berdonasi] untuk membebaskan para pengunjuk rasa yang sempat ditahan. Mereka juga bisa menyumbang uang ke para kandidat politik dan perjuangan mereka.

Perusahaan besar, seperti perusahaan rekaman misalnya yang telah banyak mendapat keuntungan dari para seniman kulit hitam juga turut andil dalam melawan rasime.

Walmart dan Johnson & Johnson juga telah mengadopsi praktik bisnis yang mengutamakan sikap inklusif.

Sikap penduduk Amerika dari berbagai etnis, tingkat usia, dan ekonomi tersebut menjadi sebuah pengingat bagi negara-negara otoriter dan demokratis mengenai bagaimana warga yang peduli akan berusaha menegakkan nilai demokrasi dan HAM.

Perlawanan warga AS terhadap rasisme juga bisa dan telah menginspirasi rakyat Indonesia, India, Singapura, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang yang kini bergelut dengan masalah-masalah diskriminasi dan intimidasi di dalam negeri mereka sendiri.

Persoalan rasisme di beberapa negara Asia bervariasi mulai dari obsesi terhadap kulit putih di India, agresi mikro di Singapura, hingga absennya hukum anti-rasisme terhadap pekerja asing dan keluarga multi budaya di negara yang homogen seperti Korea Selatan.

Di Indonesia, #BlackLivesMatter memberikan dorongan lebih besar bagi diskusi dan pembahasan nasional soal diskriminasi dan kekerasan terhadap warga Papua.

Melalui cara mereka sendiri, perjuangan para warga Amerika melawan rasisme dapat mempertahankan pengakuan internasional atau legitimasi AS di bidang HAM dan demokrasi.


Ikuti perkembangan terbaru seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di sini.

This article was originally published in English

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 108,700 academics and researchers from 3,570 institutions.

Register now