Menu Close

Mengapa tuntutan bagi orang tua untuk mendampingi anak belajar justru berpotensi mendiskriminasi rumah tangga miskin

(Shutterstock/Mbah Purwo)

Situasi pandemi lalu yang memaksa sekolah tutup semakin mendorong orang tua untuk terlibat dalam pendidikan anak. Sebagian bahkan harus menggantikan peran guru di rumah.

Studi dari lembaga riset Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) yang dilakukan di Jakarta pada tahun 2020, misalnya, menunjukkan rata-rata orang tua menghabiskan 4-5 jam sehari untuk mendampingi anak belajar di rumah. Di luar Jakarta, riset yang saya lakukan menunjukkan orang tua menghabiskan 1-3 jam sehari.

Sebagian peneliti terus mendorong peran orang tua dalam pembelajaran anak selepas pandemi. Argumennya, keterlibatan orang tua berkaitan dengan hasil belajar siswa. Contohnya, lembaga riset SMERU menemukan peningkatan capaian belajar murid di Bukittinggi, Sumatra pada periode 2019-2020 selama mereka didampingi orang tua di rumah.

Namun, melalui tulisan ini, saya ingin menjelaskan mengapa pelibatan orang tua dalam pendidikan justru berpotensi mendiskriminasi rumah tangga dari ekonomi menengah ke bawah.

Selain bukti yang belum konsisten – misalnya bagaimana studi di Amerika Serikat (AS) dan Cina menunjukkan bahwa pendampingan oleh orang tua belum tentu berkontribusi pada peningkatan hasil belajar anak – narasi ini juga bisa memperparah stigma dan mengkambinghitamkan orang tua miskin.

Orang tua miskin berpotensi jadi kambing hitam

Berbagai praktik pendampingan belajar yang dianggap baik sering berfokus pada teori perkembangan anak yang cenderung bias kelas dan budaya. Umumnya, praktik tersebut menuntut keterlibatan intens orang tua, khususnya ibu, untuk menemani dan membantu anak memahami materi ajar, hingga berkomunikasi erat dengan guru untuk memonitor capaian anak.

Hal tersebut memerlukan komitmen orang tua, terutama dalam hal waktu, uang, gawai dan infrastruktur pembelajaran seperti laptop dan internet.

Praktik pendampingan semacam ini lebih umum menjadi standar pada ekonomi maju yang banyak mengadopsi model keluarga inti dengan jumlah anak yang sedikit, gelar pendidikan formal yang tinggi, serta kondisi finansial yang baik.

Pada akhirnya, keterbatasan sumber daya dan pengalaman pendidikan orang tua miskin untuk memenuhi standar ala rumah tangga menengah ke atas, berujung membuat mereka berpotensi jadi kambing hitam atas masalah pendidikan anak.

Di Indonesia, riset tahun 2019 dari PUSKAPA Universitas Indonesia yang dilakukan pada wilayah rural di Sulawesi menunjukkan bahwa pekerja garis depan – guru, bidan, dan pekerja sosial – kerap menyalahkan orang tua di desa. Mereka dianggap sebagai biang keladi atas masalah yang dialami anak, termasuk masalah belajar.

Pandangan ini mengabaikan faktor-faktor struktural yang mempengaruhi praktik pola asuh dari orang tua dan kesuksesan anak di sekolah.

Bahaya narasi tunggal pendampingan anak

Literatur menunjukkan orang tua miskin sebenarnya memiliki kepedulian pada pendidikan anaknya. Sama dengan orang tua dari ekonomi menengah ke atas, mereka ingin anak mereka bisa belajar di sekolah yang bagus.

Namun, pandangan yang bias kelas membuat banyak pihak menganggap pendekatan pendampingan anak di kelompok miskin dan marginal tidak ideal, terbelakang, dan mengabaikan kesejahteraan anak.

Studi tahun 2011 di sekolah negeri AS, misalnya, menunjukkan bahwa orang tua dari kelas ekonomi yang berbeda memiliki pendekatan berbeda pula terhadap sekolah.

Orang tua miskin, yang pengalaman pendidikannya relatif terbatas, lebih mungkin percaya pada institusi pendidikan – mereka “menitipkan” pendidikan anak mereka pada sekolah. Keputusan ini berorientasi pada kebutuhan anak, bukan menggambarkan ketidakpedulian mereka pada proses belajar anak.

Sebaliknya, kelompok profesional dari ekonomi menengah atas lebih mudah berdiskusi dengan sekolah terkait pendidikan anak. Mereka familier dengan bahasa dan aktivitas sekolah yang mereka dapatkan dari pengalaman pendidikan sebelumnya.

Perbedaan ini tidak lantas memposisikan kelompok orang tua satu lebih baik dibandingkan dengan kelompok orang tua lainnya. Perbedaan pendekatan terjadi karena perbedaan sumber daya dan pengalaman pendidikan.

Jika tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh sekolah digeser ke rumah, hasilnya bisa sangat bervariasi tergantung sumber daya yang ada di rumah. Akhirnya, alih-alih mengatasi ketimpangan, fokus berlebihan pada pelibatan orang tua justru berpotensi melanggengkan ketimpangan yang sudah terjadi di luar sekolah.

Beban lebih pada ibu miskin

Dalam rumah tangga heteroseksual, narasi pendampingan belajar ini juga lebih banyak berdampak pada ibu miskin.

Secara umum, Kementerian Pendidikan (Kemdikbudristek) memang menemukan bahwa mayoritas pendampingan belajar selama pandemi dilakukan oleh ibu (hingga hampir 70%) – bahkan pada keluarga yang kedua pasangannya sama-sama bekerja.

Meskipun kini perempuan punya kesempatan lebih banyak di pasar kerja, ekspektasi sosial terkait gender hingga kebijakan cuti yang belum inklusif membuat tugas-tugas domestik, termasuk pendampingan belajar, masih banyak dikerjakan perempuan. Arlie R. Hocschild, sosiolog di University of California-Berkeley di AS menggambarkan ini sebagai “shift kedua” pekerjaan ibu setelah pulang dari tempat kerja.

Diane Reay, profesor sosiologi pendidikan di Cambridge University di Inggris menjelaskan bahwa di negara tersebut, banyak ibu kelas pekerja harus mengemban “beban ganda” pekerjaan profesional dan domestik, sehingga waktunya sudah sangat minim untuk mendampingi belajar anak. Mereka tidak bisa menutup ini dengan menyewa tutor pribadi, seperti yang dilakukan ibu kelas menengah.

Tuntutan yang makin besar untuk mendampingi anak bisa membuat ibu mengeluarkan tenaga berlebih sehingga berpotensi mengancam kesehatan fisik maupun mental mereka. Selain itu, kondisi mereka bisa jadi semakin dilematis untuk memilih lanjut bekerja atau fokus pada pendampingan belajar anak.

Di beberapa negara tetangga Indonesia, salah satunya Singapura yang posisi ibu sangat terlibat dalam pendidikan anak, pemerintahnya justru mendorong orang tua untuk tidak terlalu aktif dalam pendidikan anak. Selain untuk menurunkan kompetisi antaranak, praktik ini juga dianggap lebih berpihak pada kesehatan mental ibu dan anak.

Pelibatan secara kolektif

Sebenarnya, inisiatif pelibatan orang tua pada pendidikan anak memiliki potensi membuat insitusi sekolah menjadi lebih adil dan demokratis.

Namun, bentuk pelibatan orang tua sebaiknya tidak fokus pada menggeser tanggung jawab sekolah ke orang tua – apalagi menggantikan tugas guru di rumah. Program justru harus bertujuan pada pembagian kekuasaan antara orang tua dan sekolah, misalnya melalui pelibatan orang tua dalam kebijakan sekolah.

Dalam hal ini, ada dua pendekatan keterlibatan orang tua di sekolah: pendekatan kolektif (berfokus pada kepentingan semua anak) dan individualis (berfokus pada kepentingan anak sesuai keterlibatan atau permintaan tiap orang tua). Studi menunjukkan bahwa pendekatan kolektif lebih baik karena berpotensi mengatasi ketimpangan dan membantu semua anak – terlepas orang tua tersebut mendampingi belajar anaknya ataupun tidak, kaya maupun tidak.

Selama ini, misalnya, keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) masih terbatas. Ini adalah peluang untuk melibatkan masukan orang tua dalam perumusan kebijakan kolektif.

Tak hanya itu, pelibatan orang tua juga perlu lebih banyak mendorong keterlibatan ayah dan komunitas.

Dalam rumah tangga heteroseksual, keterlibatan ayah harus lebih dari sekadar mewakilkan ibu di pertemuan – tapi sebagai satu kesatuan orang tua – untuk memutuskan hal-hal penting dalam kebijakan sekolah. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi tugas ganda ibu di rumah. Di masyarakat, komunitas juga bisa berperan dan melengkapi fungsi sekolah dalam membantu anak-anak dari keluarga marginal, utamanya yang punya keterbatasan untuk mendukung pembelajaran anak.

Pelibatan orang tua dimulai dengan landasan bahwa orang tua berdaya untuk mendukung sekolah. Keberdayaan ini perlu kita “manfaatkan” lebih jauh, tidak untuk menggantikan tanggung jawab sekolah, melainkan membuat sekolah menjadi lebih demokratis dan adil untuk semua anak – terlepas dari orangtuanya bisa terlibat mendampingi anak atau tidak.

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 183,800 academics and researchers from 4,959 institutions.

Register now