Konflik senjata antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih berlangsung telah mengancam kesuksesan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dilaksanakan bulan November ini di Bali.
Pemerintah Indonesia, yang menjadi tuan rumah untuk pertemuan tahunan negara-negara yang mewakili 85% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global ini, bersikeras bahwa Indonesia harus menjembatani perdamaian bagi kedua negara yang berkonflik – entah bagaimana caranya – guna memastikan konferensi berjalan lancar.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam misi diplomatiknya Juli lalu ke Rusia dan Ukraina menunjukkan ambisi tersebut. Padahal, sampai saat ini kunjungan kenegaraan itu belum terbukti efektif dalam mengajak pemimpin kedua negara untuk duduk bersama dan berdialog secara damai.
Perang Rusia-Ukraina sendiri telah memicu munculnya kembali permusuhan antarkelompok yang melibatkan kekuatan besar, termasuk Rusia, Cina dan Amerika Serikat (AS). Hal ini tidak bisa dihindari dan di luar kendali Indonesia.
Oleh karena itu, Indonesia mungkin perlu mengurangi ambisinya untuk mendamaikan negara-negara yang bertikai secara langsung dan berfokus saja pada langkah-langkah sederhana untuk memastikan penyelenggaraan G20 berjalan lancar dan produktif, sehingga tetap dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas global.
Pasang standar tinggi untuk G20, tapi turunkan ekspektasi untuk perdamaian Rusia-Ukraina
Sebaiknya, Indonesia perlu lebih fokus untuk memastikan KTT G20 yang akan diselenggarakan selama dua hari tersebut berjalan lancar. Ini termasuk memastikan semua delegasi termasuk para pemimpin negara hadir secara langsung, memastikan mereka tetap di ruangan selama pertemuan dan diskusi berlangsung tanpa drama walkout (keluar rapat dalam rangka protes), sehingga nantinya dapat menghasilkan kesepakatan yang produktif.
Memastikan acara berjalan lancar saja sudah bukan hal mudah, melihat bagaimana berjalannya berbagai agenda sampingan G20 selama ini.
Dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 (Foreign Ministers Meeting/FMM) di Bali pada Juli lalu, negara G7 (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, AS dan Inggris) mengkritik Rusia secara keras dan masif selama berlangsungnya salah satu sesi diskusi. Situasi tersebut membuat Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, walkout dari ruang pertemuan. FMM pun akhirnya gagal menghasilkan kesepakatan bersama.
Di bulan yang sama, Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (Finance Ministers & Central Bank Governors’ Meeting/FMCBG) juga gagal menghasilkan kesepakatan bersama karena para delegasi yang hadir sibuk menyerang satu sama lain terkait perang di Ukraina.
Berkaca pada rangkaian acara jelang G20 yang tidak terlalu berjalan mulus tersebut, keinginan Indonesia untuk mendamaikan pihak-pihak terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina menjadi sesuatu yang terlihat terlalu ambisius.
Namun, sebagai tuan rumah KTT G20 nanti, setidaknya Indonesia dapat mengendalikan berjalannya diskusi. Ini penting agar setiap topik yang dibicarakan tidak bergeser dan menjadi “blame game”.
Langkah termudah yang dapat dilakukan Indonesia adalah memfokuskan dialog pada topik yang menjadi kepentingan bersama seluruh delegasi pertemuan. Ini termasuk mencegah krisis pangan yang akan datang – topik yang dibawa Jokowi dalam misi perdamaiannya ke Ukraina dan Rusia. Sayangnya, efek misi tersebut masih belum pasti dalam mengatasi krisis pangan global.
Indonesia sebaiknya menghindari dulu berbagai pembahasan seperti “bagaimana membantu mengakhiri perang di Ukraina”. Topik yang cenderung sensitif lebih baik tidak dimunculkan di forum dan hanya disampaikan dalam pertemuan atau negosiasi bilateral.
Pembahasan terkait perang di Ukraina memang tidak akan dapat sepenuhnya dihindari. Tapi, setidaknya Indonesia harus punya pendekatan yang sangat hati-hati selama diskusi berlangsung dan berusaha mengarahkan dialog sedemikian rupa guna mencegah munculnya ketegangan di dalam ruangan.
Penting bagi Jokowi untuk bisa membuat para pemimpin negara yang hadir untuk mau memasuki ruang pertemuan dan duduk bersama melakukan pembicaraan yang konstruktif sesuai dengan agenda. Apalagi, kedua pihak yang bertikai sudah lama tidak berdialog secara langsung.
Indonesia juga dapat memanfaatkan prinsip demokrasinya untuk menjunjung tinggi rasa saling menghormati. Misalnya, mengajak semua negara untuk meredakan ketegangan serta meyakinkan mereka bahwa sanksi ekonomi dan tekanan politik hanya akan menyebabkan konflik berkepanjangan.
Peran Indonesia di tengah persaingan para kekuatan besar
Di satu sisi, negara-negara Barat – dengan AS sebagai porosnya – memperkuat aliansi untuk menahan kekuatan Rusia. Di sisi lain, Rusia semakin mempererat hubungan dengan Cina. Kondisi global ini secara tidak langsung mencerminkan menguatnya kembali ketegangan antara AS dan Cina.
Perang Rusia-Ukraina dan meningkatnya ketegangan di Asia Timur setelah kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi ke Taiwan menjadi indikasi adanya upaya dari Rusia dan Cina untuk menantang dominasi global AS yang telah muncul sejak akhir Perang Dingin.
Di tengah ketegangan politik tersebut, posisi Indonesia sebagai tuan rumah G20, serta komitmennya terhadap prinsip kebijakan luar negeri “bebas dan aktif” kini sedang teruji.
Dalam konflik Rusia-Ukraina, Indonesia memang tidak terlalu perlu bersikap tegas atau memihak salah satu negara. Secara geografis pun Indonesia berada jauh dari daerah konflik.
Dalam perseteruan AS-Cina, sikap Indonesia yang tidak memihak kedua raksasa ekonomi tersebut terlihat dari keputusannya untuk melaksanakan latihan ‘Super Garuda Shield’ dengan AS dan sekutunya pada Agustus lalu. Keputusan tersebut kemudian diikuti oleh ratifikasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) – kerja sama perdagangan yang dipelopori oleh Cina – oleh DPR RI pada bulan yang sama.
Sikap dan langkah Indonesia tersebut sudah tepat. Indonesia tidak perlu sampai mendamaikan pihak yang berkonflik, namun perlu menjaga keseimbangan dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik dengan mempertahankan status quo AS dan China.
Misi mewujudkan perdamaian masih sangat jauh. Untuk saat ini, sangat tidak realistis untuk berharap bahwa KTT G20 akan dapat mengakhiri perang Rusia-Ukraina dan mendamaikan AS-Cina. Namun demikian, Indonesia dapat membangun kepercayaan di antara negara-negara tersebut sebagai landasan pertama untuk membangun proses dialog perdamaian di masa depan.
Jika Indonesia berhasil menjaga soliditas di antara anggota G20 dan menghindari meningkatnya ketegangan yang dapat menghambat kesepakatan selama KTT G20 berlangsung, itu saja sudah akan menjadi legacy (warisan) besar bagi Indonesia secara umum, dan bagi Jokowi secara khusus.