Menu Close
Satu dosis vaksin siap disuntikan ke tenaga kesehatan di Bandung, Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/wsj

Menjawab masalah struktural di balik penolakan vaksin COVID-19 di seluruh dunia dan Indonesia

Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia telah memulai program vaksinasi COVID-19 sejak pertengahan Januari lalu.

Meski demikian, banyak kelompok yang menolak berpartisipasi dalam program ini sehingga menambah daftar panjang tantangan bagi program vaksin pemerintah yang diprediksi baru akan selesai 10 tahun ke depan.

Penolakan terhadap vaksinasi COVID-19 sebetulnya menunjukkan masih kuatnya fenomena anti-vaksin di Indonesia dan juga di dunia secara umum. Faktor yang melatarbelakangi biasanya berbeda-beda di setiap negara karena berkaitan dengan kondisi sosial budaya setempat seperti agama.

Agama menjadi salah satu alasan penolakan vaksin di Indonesia, yang berpenduduk mayoritas Muslim. Salah satu alasan penolakan terhadap vaksin di Indonesia adalah kekhawatiran terhadap kehalalan dari kandungan vaksin tersebut.

Meski demikian, masalah struktural juga mendorong kemunculan gerakan antivaksin ini. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola global dalam pengembangan dan distribusi vaksin turut mendorong penolakan terhadap vaksin termasuk vaksin COVID-19.

Masalah Struktural

Tata kelola pengembangan dan distribusi vaksin di level global merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan swasta seperti terlihat dalam GAVI (The Vaccice Alliance).

GAVI merupakan kolaborasi antara Badan Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, Bank Dunia, dan Bill & Melinda Gates Foundation. Selain mereka, pemerintah negara anggota, perusahaan farmasi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga terlibat dalam kemitraan ini.

GAVI telah berkontribusi dalam pengembangan dan pendistribusian vaksin terutama ke negara berpenghasilan rendah dan menengah sejak tahun 2000.

Meski demikian, model kemitraan GAVI ini banyak mendapat kritik karena menempatkan aktor di luar pemerintah, seperti yayasan keluarga dan perusahaan, di posisi yang setara dengan negara dan bahkan organisasi internasional. Posisi ini bisa memberikan celah bagi kepentingan bisnis untuk masuk dalam pembuatan kebijakan terkait kesehatan publik.

Dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini, misalnya, tidak dapat dimungkiri GAVI berperan penting dalam pengembangan dan pendistribusian vaksin global. GAVI berkolaborasi dengan WHO dan CEPI (Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi) membentuk COVAX yang bertujuan untuk mendistribusikan vaksin secara lebih merata ke seluruh dunia.

Meski demikian, COVAX pun dilihat lebih memihak pada kepentingan industri ketika mereka meminta negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk berkontribusi dalam membiayai pengembangan vaksin ketimbang meminta perusahaan vaksin menurunkan harga.

Penolakan Keras

Di Indonesia, sebuah video yang menunjukkan penolakan keras seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ribka Tjiptaning terhadap vaksinasi COVID-19 menjadi viral hanya beberapa saat setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo menerima vaksin pertamanya. Dia melihat distribusi vaksin COVID-19 merupakan bentuk bisnis baru yang akan menguntungkan perusahaan saja.

Dokter Yafet Tandayu dari Sulawesi Utara menerima suntikan vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Stenly Pontolawokang/YU/hp.

Riset menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap industri farmasi merupakan faktor penting yang mendorong munculnya keragu-raguan terhadap vaksin(vaccine hesitancy) dan gerakan antivaksin secara umum.

Keragu-raguan terhadap vaksin merujuk pada lamanya penerimaan atau penolakan seseorang, biasanya orang tua, terhadap vaksinasi. Sementara gerakan antivaksin merujuk pada kampanye aktif oleh berbagai macam kelompok yang menolak penggunaan atau ide vaksin itu sendiri.

Kurangnya kepercayaan terhadap industri farmasi sendiri berakar dari reputasi negatif industri farmasi yang telah terbangun lama). Perusahaan farmasi dituduh sering terlibat dalam banyak kasus seperti penyuapan terhadap tenaga kesehatan dan kurangnya transparansi dalam uji coba klinis vaksin.

Kehadiran pemain industri di Dewan GAVI, oleh karena itu, berisiko semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola distribusi vaksin global.

Keterlibatan Gates Foundation merupakan contoh lain bagaimana kehadiran sektor swasta berkontribusi terhadap munculnya keragu-raguan terhadap vaksin dan gerakan antivaksin.

Gates Foundation bukanlah perusahaan farmasi melainkan yayasan pribadi. Meski demikian, Gates Foundation memiliki kursi permanen di Dewan GAVI. Kontribusi besar Gates Foundation baik secara material dan finansial membuat Bill Gates sebagai pemilik yayasan menjadi pemain utama dalam program vaksinasi global termasuk dalam pandemi COVID-19.

Tidak heran jika kemudian kehadiran Bill Gates ini memunculkan teori konspirasi yang digunakan oleh kelompok antivaksin termasuk di Indonesia untuk menolak vaksin.

Mereka menciptakan teori konspirasi bahwa program vaksinasi COVID-19 tidak lain adalah upaya Bill Gates untuk menanam microchip ke seluruh orang di dunia.

Lalu, apa selanjutnya?

Paling tidak ada dua hal yang dapat diambil dari munculnya kembali gerakan antivaksin dalam pandemi COVID-19 ini.

Pertama, semua pihak di sektor kesehatan harus bekerja sama untuk membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya melibatkan pihak swasta dalam pengembangan dan pendistribusian vaksin secara global. Pelibatan swasta penting karena WHO memiliki keterbatasan material dan finansial untuk menjalankan fungsi ini sendiri.

Kedua, pentingnya penguatan baik secara institusional maupun finansial organisasi internasional seperti WHO sehingga tetap dapat menjaga peran utamanya dalam mengatur dinamika tata kelola pengembangan dan pendistribusian vaksin.

This article was originally published in English

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 125,000 academics and researchers from 3,978 institutions.

Register now